TIKTAK.ID – Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Wandy Tuturoong mengungkapkan bahwa kriteria ideal calon Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan yakni memiliki latar belakang arsitek dan pernah memimpin daerah. Dia menilai dua kriteria tersebut relevan dengan tantangan pembangunan IKN.
“Saya kira kita harus melihat hal itu sebagai sebuah kriteria yang ideal. Sebab, memang tantangan dalam membangun dan memindahkan Ibu Kota Negara relevan dengan itu,” ujar Wandy dalam video yang diterima, Jumat (21/1/22), seperti dilansir CNN Indonesia.
Meski begitu, Wandy menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempunyai waktu selama dua bulan untuk menentukan sosok Kepala Otorita IKN. Wandy mengatakan jangka waktu itu telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Baca juga : Panglima TNI Andika Tunjuk Maruli Simanjuntak Sebagai Pangkostrad Baru, Siapakah Dia?
Wandy menjelaskan, dalam kurun waktu tersebut, bisa saja muncul nama-nama lain yang belum dimunculkan ke publik untuk menjadi calon Kepala Otorita.
“Nama-nama lain yang belum pernah muncul dapat dimunculkan ke publik. Sehingga presiden punya banyak pilihan untuk itu dan waktunya juga masih cukup. Jadi saya kira biarkan presiden yang memiliki hak prerogatif soal itu,” tutur Wandy.
Sekadar informasi, Jokowi sempat membocorkan kriteria kandidat Kepala Otorita IKN baru, yaitu pernah memimpin daerah dan harus memiliki latar belakang arsitek.
Baca juga : Yusril Kunjungi PAN dan PPP Jajaki Kemungkinan Koalisi di 2024
“Paling tidak, pernah memimpin daerah dan punya latar belakang arsitek,” terang Jokowi.
Kemudian Jokowi memaparkan asal-usul nama Nusantara untuk Ibu Kota Negara. Dia mengklaim memilih nama itu usai menyerap aspirasi dari berbagai pihak.
Selain itu, Jokowi menyatakan pembangunan IKN Nusantara memerlukan waktu selama 15-20 tahun sampai bisa selesai sempurna. Jokowi pun mengaku tidak khawatir bila proyek jangka panjang tersebut dihentikan presiden berikutnya, lantaran sudah diatur dalam Undang-Undang.
Baca juga : Pentolan MURI Jaya Suprana Ikut Gugat Ambang Batas Presiden 20 Persen
Perlu diketahui, terdapat sejumlah politikus dengan riwayat kepala daerah dan pendidikan arsitektur. Salah satunya adalah eks Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini alias Risma, yang merupakan lulusan jurusan Arsitektur Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya.
Tidak hanya itu, ada pula Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil yang merupakan lulusan Teknik Arsitektur Institut Teknologi Bandung; serta Wali Kota Makassar Ramdhan Pomanto yang menjadi Dosen Arsitektur di Universitas Hasanuddin.
