TIKTAK.ID – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengungkapkan bahwa momentum debat masih belum maksimal untuk menggali “isi kepala” para calon presiden (Capres) dan menyentuh substansi isu Hak Asasi Manusia (HAM).

Menurut Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya, ketiga Capres, yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo masih belum memperlihatkan komitmen mereka dalam perlindungan HAM.

“Pemaparan awal ketiga calon presiden masih belum sepenuhnya menunjukkan komitmen soal perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan HAM,” ujar Dimas dalam keterangan tertulisnya, pada Rabu (13/12/23), seperti dilansir CNNIndonesia.com.

Baca juga : Hasto Sebut Aksi Gibran di Debat Capres ‘Upaya Mengompori’

Dimas menjelaskan bahwa berdasarkan pengamatan KontraS, Anies dalam waktu yang diberikan selama empat menit berfokus pada prinsip negara hukum. Anies mengungkit fenomena pelaporan kepada aparat yang tidak ditindaklanjuti dan peristiwa 21-23 Mei 2019 silam.

Kemudian dalam paparan Prabowo, KontraS mengeklaim tidak cukup bisa menangkap gagasan Capres nomor urut 2 itu. Prabowo dianggap lebih banyak bercerita mengenai kisahnya berkarier sebagai prajurit, bahkan tidak menyentuh tema yang seharusnya.

Sementara Ganjar berangkat dari permasalahan di berbagai daerah di Indonesia seperti akses kesehatan, hak atas pekerjaan, hingga hak atas fasilitas pendidikan. Ganjar turut menyinggung intimidasi terhadap kebebasan berekspresi, serta pemerintahan bersih dan akomodatif.

Baca juga : Bidik Swing Voters, Upaya Ganjar Usai Fenomena ‘Eksodus’ Pemilih Jokowi ke Prabowo

Dimas menilai dari pemaparan di sesi awal tersebut, ketiga Capres tidak menunjukkan komitmennya dalam memimpin arah gerak kemajuan dan peradaban HAM di Indonesia, melalui sejumlah langkah strategis.

“Kami juga tidak menemukan visi besar dalam penegakan HAM. Padahal dalam sistem negara presidensialisme, otoritas-kewenangan yang diberikan presiden sangatlah besar,” tutur Dimas.

Dimas mengatakan dari debat tersebut juga memperlihatkan nihilnya komitmen dan strategi konkret dari setiap Capres dalam agenda penuntasan kasus pelanggaran HAM Berat.

Baca juga : Prabowo-Gibran Pimpin Hasil Survei Poltracking, AMIN di Bawah Ganjar-Mahfud

Dimas menganggap diskursus soal penegakan hukum atas kasus pelanggaran HAM berat menjadi isu panas di tengah debat calon presiden, utamanya antara Ganjar dan Prabowo. Dia mencontohkan saat sesi tanya jawab di segmen kelima, Ganjar sempat menanyakan komitmen Prabowo Subianto dalam penuntasan kasus Penghilangan Aktivis 1997/1998.

Menanggapi hal itu, KontraS menyoroti sejumlah persoalan yang mencuat. Pertama, KontraS menyayangkan kasus pelanggaran HAM Berat yang disebutkan oleh Ganjar hanya menyebutkan 12 kasus pelanggaran HAM Berat yang sudah diakui oleh Presiden Jokowi pada 11 Januari 2023 lalu. Padahal, ada 17 kasus pelanggaran HAM Berat yang telah ditetapkan oleh Komnas HAM.

Kedua, KontraS menyatakan tidak muncul keberanian dari Prabowo untuk berkomitmen dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM Berat.