TIKTAK.ID – Gara-gara keputusan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan selaku Menteri Perhubungan ad interim, yang menolak penhentian operasional Kereta Rel Listrik (KRL) meski sudah diminta oleh beberapa Kepala Daerah, termasuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, bakal membuat penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam menangani penyebaran virus Corona (Covid-19) di Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodebek) akan menjadi sia-sia. Demikian disampaikan Bupati Bogor, Ade Yasin.
Diketahui, meski dikritik Pemprov DKI dan Jabar, Luhut tetap mengizinkan layanan KRL. Sementara Ade Yasin menyebut rata-rata pasien positif terinfeksi virus Corona yang berasal dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat lantaran tertular di KRL. Jadi menurutnya, kebijakan Menteri Luhut ini membuat pelaksanaan PSBB menjadi tidak efektif alias sia-sia belaka.
Berdasarkan catatan Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Bogor, wilayah dengan jumlah warga paling banyak terinfeksi Covid-19 yaitu zona merah. Dua wilayah tersebut yakni Kecamatan Cibinong dan Bojonggede terdapat stasiun KRL.
“Dari data yang saya terima, rata-rata (penularan) dari penumpang kereta. Kasus positif pertama yang di Bojonggede itu dari kereta,” kata Ade Yasin, Jumat (18/4/20).
Karena itu, Ade menyayangkan langkah Pemerintah Pusat yang tetap mengoperasionalkan KRL di tengah penerapan PSBB di wilayah Jabodebek.
“Pemkab Bogor sudah mempersiapkan risiko dan biaya sebelum memutuskan melaksanakan PSBB. Termasuk di antaranya jaring pengaman sosial untuk warga tidak mampu. Jangan sampai apa yang kami siapkan ini menjadi sia-sia,” ungkapnya.
Baca juga : Bantah Impor Senjata Kemenhan di Tengah Pandemi Meningkat Tajam, Jubir Prabowo: Kami Beli dari Pindad
Berdasarkan hasil evaluasi penerapan PSBB selama tiga hari dinilai belum efektif. Hal ini disebabkan karena kewenangan Pemerintah Daerah untuk melakukan pembatasan yang lebih ketat sangat terbatas akibat terbentur aturan di Pusat.
Halaman selanjutnya…
