TIKTAK.ID – Hasil survei terbaru Indikator Politik Indonesia menyatakan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) makin menurun. Menanggapi hal itu, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra berpendapat temuan tersebut mesti menjadi perhatian Pemerintah.
“Alarm bahaya untuk Pemerintah,” ujar Herzaky dalam keterangannya, Senin (16/5/22), seperti dilansir Republika.co.id.
Herzaky mengaku sudah bisa menduga menurunnya angka kepuasaan kinerja tersebut. Pasalnya, kata Herzaky, Pemerintah telah gagal mengendallikan kenaikan harga sembako dalam beberapa bulan terakhir, dan tidak ada kebijakan yang efektif.
Baca juga : Komentari Jokowi Temui Elon Musk, Ketua MUI: Uang Terkadang Lebih Kuasa dari Jabatan
“Terakhir soal pelarangan ekspor minyak sawit. Hal itu malah menimbulkan masalah baru dan membuat banyak rakyat kecil kehilangan pendapatan. Begitu pula dengan demokrasi Indonesia yang terus mengalami regresi, sehingga membuat semakin banyak warga tidak berani menyuarakan pendapat di muka publik,” tutur Herzaky.
Herzaky melanjutkan, Pemerintah malah menaikkan harga berbagai kebutuhan penting lainnya bagi rakyat, seperti gas, bahan bakar minyak, dan pajak. Dia menilai kenaikan tersebut semakin membebani rakyat yang sedang sulit kondisinya.
Oleh sebab itu, Herzaky mengimbau Pemerintah agar bisa lebih fokus pada pemulihan ekonomi, penurunan harga sembako, harga gas, harga listrik, dan berbagai harga-harga lainnya yang terus melonjak di sepanjang tahun ini.
Baca juga : Koalisi Golkar-PAN-PPP Terancam Bubar Sebelum Berperang
“Perlu adanya komitmen lebih serius untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan, sebagai dampak pandemi selama dua tahun ini. Rakyat sudah lama menderita,” tegas Herzaky.
Herzaky menyebut Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf harus kompak. Dia menganggap Pemerintah perlu mengambil langkah evaluasi menyeluruh dan tidak membahas isu-isu lain yang tidak memberikan solusi atas permasalahan rakyat.
“Jangan malah sibuk memikirkan kepentingan untuk mengamankan, apalagi melanggengkan kekuasaan saja,” ucapnya.
Baca juga : Koalisi Indonesia Bersatu Diprediksi Capreskan Anies atau Ganjar
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanudin Muhtadi mengklaim tren kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi saat ini berada di angka 58,1 persen, terbagi pada 8 persen sangat puas dan 50,1 persen cukup puas. Dia pun mengatakan responden yang tidak puas dengan kinerja Jokowi sebanyak 29,1 persen dan 6,1 persen tidak puas sama sekali.
“Inflasi mulai meningkat terutama sejak Februari, bahkan sekarang sudah hampir 4 persen, jadi kepuasan terhadap Jokowi juga tertekan. Angka 58,1 persen kepuasan terhadap presiden pada Mei, menjadi kepuasan paling rendah selama 6 tahun terakhir,” ungkap Burhanudin.