TIKTAK.ID – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa mengaku bakal menaikkan atau menambah Dana Transfer ke Daerah. Syaratnya, kata Purbaya, kepala daerah harus mampu menjaga integritas dan tata kelola keuangan, sehingga tidak terjadi penyelewengan.

“Saya ingat kan beberapa waktu lalu, ada 18 gubernur datang ke tempat saya, untuk menuntut transfer ke daerah dinaikkan. Sebetulnya kalau saya sih mau saja naikin, tapi pemimpin di atas masih ragu dengan kebijakan itu, karena mereka bilang sering diselewengkan,” ujar Purbaya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah tahun 2025, yang disiarkan di YouTube Kemendagri, pada Senin (20/10/25), seperti dilansir detikcom.

Purbaya lantas meminta kepala daerah untuk memperbaiki tata kelola dan penyerapan uang belanja daerah dengan cepat. Dia menyatakan bila dua triwulan ke depan sudah lebih baik, yaitu triwulan keempat dan triwulan pertama 2026, maka dia bisa memiliki dasar untuk mengusulkan kepada Presiden Prabowo agar menaikkan dana transfer daerah tersebut.

Baca juga : MA Batalkan Vonis Penjara Seumur Hidup 2 Eks TNI Penembak Bos Rental 

“Jadi saya meminta ke para gubernur itu, untuk perbaiki dulu tata kelola dan penyerapan uang daerah. Dua triwulan ke depan saya akan lihat seperti apa. Kalau bagus, penyelewengan sedikit, saya yakin ekonomi kan lagi kita dorong lebih cepat kan, saya yakin uang saya lebih banyak dibanding yang diperkirakan sebelumnya. Nanti akhir triwulan pertama menjelang triwulan ke dua, saya dapat menghitung berapa uang yang bisa saya tambah untuk TKD,” terang Purbaya.

“Namun dengan syarat tadi, tata kelolanya sudah baik. Sebab, kalau jelek saya enggak bisa ajukan ke atas, Presiden kurang suka rupanya. Namun jika kita punya bukti bahwa sudah bagus semua, harusnya enggak ada masalah kita naikkan. Jadi untuk bantu Bapak-bapak di daerah, tolong bantu saya juga supaya mendapatkan track record seperti itu,” imbuh Purbaya.

Purbaya menjelaskan, menjaga tata kelola dan integritas menjadi modal utama untuk menjaga kepercayaan publik dan investor. Dia menilai bila kepercayaan publik hilang, maka membangunnya membutuhkan waktu lama.

Baca juga : Mensos Ungkap Pemerintah Bakal Bangun 100 Sekolah Rakyat Permanen Tiap Tahun

“KPK mengatakan sumber risikonya ya masih itu-itu saja, jual-beli jabatan, gratifikasi, intervensi pengadaan. Padahal kalau itu enggak diberesin, semua program pembangunan bisa bocor di tengah jalan. Jadi mari kita kelola uang publik dengan hati-hati, cepat, dan bertanggungjawab. Dengan begitu, ekonomi daerah makin kuat dan masyarakat makin sejahtera,” tegas Purbaya.