TIKTAK.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan alasan kebijakan penanganan pandemi virus Corona (Covid-19) di Indonesia kerap berubah. Jokowi mengatakan bahwa strategi Pemerintah harus mengikuti perkembangan data kasus Covid-19.
Menurut Jokowi, Pemerintah selalu berupaya menyeimbangkan sektor kesehatan dan ekonomi selama pandemi. Ia pun mengklaim Pemerintah terus tanggap terhadap perubahan, serta menyesuaikan kebijakan dengan kondisi terkini penyebaran virus Corona.
“Tujuan dan arah kebijakan tetap dipegang secara konsisten. Namun strategi dan manajemen lapangan harus dinamis menyesuaikan permasalahan dan tantangan,” ujar Jokowi ketika menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR, Senin (16/8/21) seperti dilansir CNN Indonesia.
Baca juga : Ketua MPR: PPHN Jadi Landasan Pemindahan Ibu Kota Negara dan Rencana Strategis Pemerintah Lainnya
Kemudian Jokowi mengibaratkan seperti sifat virus Corona yang cepat bermutasi, kebijakan dalam pengendalian pandemi Covid-19 juga harus serupa dan adaptif. Ia menyebut kebijakan gas dan rem pun perlu dilakukan selama penanganan pandemi.
“Pengetatan dan pelonggaran mobilitas masyarakat harus dilakukan paling lama setiap minggu, tentu dengan merujuk pada data terkini,” tutur mantan Wali Kota Solo tersebut.
Jokowi menyatakan bahwa pandemi Covid-19 sama seperti api dan kawah candradimuka yang menguji, mengajarkan, sekaligus mengasah baik Pemerintah maupun warga dalam aspek kesehatan. Ia juga mengakui pandemi Covid-19 sudah memberikan beban yang berat kepada seluruh masyarakat Indonesia.
Baca juga : Berharap Pandemi Berakhir, Pimpinan Komisi IX DPR: Agar Kita Bisa Berpolitik dengan Tenang
Oleh sebab itu, Jokowi menganggap Pemerintah tidak bisa mengabaikan salah satu aspek yang sangat terdampak, yaitu kesehatan dan ekonomi. Ia memaparkan, hingga saat ini Pemerintah masih terus berusaha menemukan kombinasi terbaik antara kepentingan kesehatan dan kepentingan perekonomian masyarakat.
“Mungkin hal ini sering dinilai sebagai kebijakan yang berubah-ubah, atau sering dibaca sebagai kebijakan yang tak konsisten. Tapi justru itulah yang harus kita lakukan,” tegas Jokowi.
Seperti diketahui, Pemerintah acap kali mengubah ketentuan dalam pembatasan mobilitas warga selama pandemi Covid-19. Meski begitu, Pemerintah Pusat belum pernah memberlakukan kebijakan karantina wilayah atau lockdown.
Baca juga : Hasil Survei IPO: Elektabilitas PAN Melejit Salip PKS
Kini Pemerintah memakai istilah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis level di sejumlah daerah. Selama empat pekan terakhir ini, Pemerintah menerapkan PPKM level 4, 3, dan 2.
