TIKTAK.ID – Juru bicara Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), Usamah Abdul Aziz menampik telah memainkan isu soal pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) sebagai upaya mendongkrak elektabilitas AMIN. Seperti diketahui, AMIN adalah pasangan calon (paslon) dengan nomor urut satu.

Usamah menjelaskan bahwa respons Anies yang sempat mengomentari IKN lantaran banyaknya pertanyaan yang diajukan kepada paslon yang diusung Koalisi Perubahan tersebut.

“Biasanya memang mengenai IKN pertanyaan dari publik. Jadi bukan kita yang mau membuat ini menjadi bahan untuk mendongkrak, nggak,” ujar Usamah pada Kamis (30/11/23), mengutip Tempo.co.

Baca juga : Pemerintah Wacanakan Kenaikan Gaji Menteri, Memang Sekarang Digaji Berapa? 

Usamah mengeklaim karena ada yang mengajukan pertanyaan, maka pihaknya pun menjawab. Dia mengatakan seperti kondisi yang ada, Anies menyebutkan meninjau perlu tidaknya IKN direvisi.

“Kita respons dan jawabannya seperti apa yang telah Mas Anies sampaikan bahwa ini adalah memang perlu direvisi kembali,” tutur Usamah.

“Apakah ini sesuai atau tidak dengan kemampuan finansial dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kita,” sambung Usamah.

Baca juga : Optimis Menang di 2024, Cak Imin Kaitkan Dirinya Pecatan Gus Dur dan Anies Pecatan Jokowi 

Menurut Usamah, musababnya, seperti saat ini belum ada investor asing yang menaruh investasinya di IKN.

Lebih lanjut, Usamah mengakui kalau PKS menjadi satu-satunya parpol yang konsisten dengan sikap menolak IKN di Koalisi Perubahan. Ia mengatakan terdapat perbedaan sikap parpol pendukung Koalisi Perubahan soal IKN, karena setiap partai memiliki wewenang tersendiri dalam menentukan visi dan misi partai yang bersangkutan.

Bahkan tidak hanya masalah IKN, kata Usamah, pihaknya menyikapi suatu kebijakan berdasarkan empat hal. Dia memaparkan, pertama adalah kebijakan yang sudah baik akan dilanjutkan.

Baca juga : Mahfud MD Tegaskan Dirinya dan Ganjar Pilih Melanjutkan dan Memperbaiki Ketimbang Perubahan

Usamah melanjutkan, yang kurang baik diperbaiki, lalu yang sangat tidak baik, dihapuskan. Terakhir, yang belum ada, bakal dibuat yang baru.

“Jadi prinsipnya masih sama dengan empat hal itu sih,” terang Usamah.

Adapun terkait IKN, Usamah menyebut sudah ada diatur UU dan hal tersebut bakal dijalankan. Meski begitu, AMIN menganggap jika IKN memberatkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), maka kemungkinan bakal direvisi kembali.

“Selama ini Mas Anies telah menjawab juga kok,” tegas Usamah.