TIKTAK.ID – Presiden Joko Widodo didorong memberi opsi bagi para staf khusus milenial, yaitu memilih mundur dari jabatan stafsus atau melepas jabatan di perusahaan mereka. Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi UGM Zaenur Rohman menyebut hal itu dapat menjadi solusi untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan para stafsus tersebut.
“Untuk mencegah kerusakan yang lebih besar, maka Jokowi harus memberikan penawaran kepada para stafsusnya untuk memilih salah satu di antara dua jabatan yang sedang diemban oleh para stafsus tersebut,” ujar Zaenur, seperti dilansir Kompas.com, Senin (20/4/20).
Zaenur mengatakan opsi itu mesti diberikan karena rangkap jabatan yang diemban para stafsus tersebut rawan terjadi konflik kepentingan dan dapat berujung pada tindak pidana korupsi.
Zaenur menilai konflik kepentingan itu sudah terlihat ketika perusahaan milik Belva Devara, Ruangguru, yang menjadi mitra program Kartu Prakerja. Ia juga mengkritik Andi Taufan yang terbukti mengirim surat kepada camat se-Indonesia untuk kepentingan perusahaan miliknya, Amartha.
Oleh karena itu, Zaenur pun menyarankan Belva dan Andi Taufan sebaiknya berinisiatif mengundurkan diri tanpa diberikan opsi oleh Jokowi.
“Ini harus segera diselesaikan tanpa berlarut-larut, apalagi saat bangsa ini sedang berjuang melawan pandemi Corona. Jadi cara penyelesaiannya adalah Belva dan Taufan mengundurkan diri, sementara yang lainnya diberi pilihan,” tutur Zaenur.
Halaman selanjutnya…
