TIKTAK.ID – Tagar #JanganPercayaACT diketahui trending di Twitter sejak Minggu (3/7/22) malam. Mulanya, warganet mengunggah pemberitaan majalah Tempo yang mengungkap dugaan penyelewengan di lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT) yang mayoritas mengumpulkan dana umat.

Warganet pun meminta Polri, Kemenkumham, dan Kemendagri agar membongkar dugaan penyelewengan dana yang dilakukan oleh organisasi nirlaba Aksi Cepat Tanggap (ACT). ACT diduga telah mengirim dana ke LSM teroris serta memperkaya pribadi petinggi di lembaga filantropi tersebut.

“Kami sudah menegaskan berulang kali, jangan memberi izin pada LSM/yayasan yang bukan Ormas untuk menjadi pengumpul dana ZIS umat. Mereka hanya jejaring 1 ideologi politik, padahal BAZIS hanya boleh untuk ormas Islam yang memiliki massa dan struktur pusat-desa di NKRI: NU, MD, NW, JW, MA, Perti, Khoirot, dll,” tulis akun @Ayang_Utriza, seperti dilansir TvOnenews.com.

Baca juga : Erick Thohir Direstui Nyapres 2024 oleh Ulama Jatim, Pengamat: Perbaiki Dulu Catatan Buruknya Kelola BUMN

Berdasarkan informasi di laman ACT, pada 21 April 2005, ACT secara resmi diluncurkan secara hukum sebagai yayasan yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan. ACT fokus pada kerja-kerja kemanusiaan pada penanggulangan bencana, mulai fase darurat hingga fase pemulihan pasca-bencana.

Kemudian warganet juga nyinyir dengan menggunakan data pada Majalah Tempo, bahwa dana ACT juga digunakan untuk kepentingan pribadi.

“Dana donasi ACT juga dipakai oleh Ahyudin untuk DP rumah dan pembelian furnitur untuk istrinya,” cuit akun @Miduk17.

Baca juga : Wow, Putin Tawari Jokowi Energi Nuklir dan Kereta untuk ‘Proyek Ambisius’ IKN Nusantara

Sejumlah warganet mengimbau publik untuk tidak menghakimi, tapi mendesak pengadilan mengusut tuntas hal ini. Warganet juga meminta Polri agar menyelidiki ACT yang diduga menyelewengkan dana umat.

Ada warganet yang menyindir gaji CEO ACT sebesar Rp250 Juta per bulan dan menyebut gaji tersebut jauh lebih besar dari gaji Komisaris dan Dirut BUMN.

Lebih lanjut, tak sedikit warganet yang memberikan kritikan dan sindiran dengan beragam kalimat tajam. Warganet lainnya mengaku bersyukur karena dugaan kecurangan di lembaga tersebut dapat diungkap lewat pemberitaan media.

Baca juga : Ini Alasan Pengamat Sebut Basarah, Risma, Ahok dan Ganjar Sama-sama Cocok Gantikan Tjahjo Kumolo

Mereka lantas mendesak Pemerintah agar menertibkan aturan terkait berapa besaran jatah amil yang bisa digunakan oleh lembaga sosial.