TIKTAK.ID – Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, menegaskan komitmennya dalam memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme sampai ke akar. Korupsi, kolusi, dan nepotisme dianggap masih menjadi musuh bersama bangsa yang harus dientaskan dari negeri ini.

Ganjar mengeklaim bakal meninjau ulang berbagai regulasi yang berpotensi menciptakan praktik haram itu. Dia menjelaskan, caranya dengan memperkuat eksistensi lembaga pengawasan dan integritas aparat penegak hukum.

“Saya bersama Prof Mahfud akan secara proaktif memastikan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme berjalan sesuai mekanisme yang berlaku,” ungkap Ganjar lewat keterangannya, Jumat (1/12/23), seperti dilansir Republika.id.

Baca juga : Habib Rizieq Puji Menlu Retno yang Berani Desak PBB Seret Israel ke Pengadilan Internasional 

Ganjar memaparkan bahwa program kampanye sengaja dimulai dari ujung timur dan barat Indonesia untuk memastikan keseriusan Ganjar-Mahfud dalam pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Mereka pun bertekad menyejahterakan rakyat Indonesia tanpa ketiga hal tersebut.

“Kebersihan pribadi dan komitmen kerja kami selama ini menjadi bekal senjata yang amat penting. Sebab kami tak mungkin sanggup membabat akar dari korupsi, bila tangannya tidak kuat dan pedang yang digunakan berkarat,” tegas Ganjar.

Dia pun menilai pasangannya, Mahfud, sudah tidak perlu diragukan lagi keberaniannya dalam membongkar berbagai kasus besar. Dia memaparkan, mulai dari kasus Ferdy Sambo hingga kejanggalan transaksi di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Baca juga : Sempat Merasa Didukung Jokowi, Ganjar: Mulai Kelihatan Berbeda Saat Ramai Putusan MK

“Jadi, kami merupakan paket komplet, bersih, dan bernyali. Dua kualitas penting untuk menyikat mafia hukum dan KKN yang telah mengakar di Indonesia. Kami akan membersihkan Indonesia dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Harus, tanpa ampun,” tutur mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut.

Sementara itu, Transparency International Indonesia (TII) merilis IPK Indonesia 2022 mengacu pada delapan sumber data dan penilaian ahli untuk mengukur korupsi sektor publik pada 180 negara dan teritori. Skor dari 0 sendiri berarti sangat korup dan 100 sangat bersih.

Hasilnya, Indonesia hanya mampu menaikkan skor IPK sebanyak dua poin dari skor 32 selama satu dekade terakhir sejak 2012. Di Asia Tenggara, Singapura adalah negara yang dinilai paling tidak korup (skor 83), diikuti Malaysia (47), Timor Leste (42), Vietnam (42), Thailand (36), Indonesia (34), Filipina (33), Laos (31), Kamboja (24), dan Myanmar (23).