TIKTAK.ID – Berdasar data valid, utang pemerintahan Joko Widodo tercatat 300 persen lebih besar dibanding APBN era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Demikian kata ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Didik J. Rachbini saat acara diskusi online series 3 bertema “Politik APBN dan Masa Depan Ekonomi” yang diselenggarakan INDEF, Rabu (2/9/20).

Dalam pemaparannya, di awal Presiden Jokowi menjabat pada 2014 telah melakukan penerbitan utang sebesar Rp660,8 triliun dengan membayar utang pada tahun 2014 sebesar Rp253,5 triliun.

Baca juga : Tingkatkan Pengamanan Pilkada Serentak 2020, Polda Jateng Beri Atensi Lebih di Wilayah Kontestasi Anak Jokowi?

Hal itu semakin meningkat setiap tahunnya. Pada 2019, pemerintahan Jokowi melakukan penerbitan utang sebesar Rp921,5 triliun dengan membayar utang pada 2019 sebesar Rp475,2 triliun.

“Kemudian utang pokok yang sudah dilaksanakan 2019 kita lihat, Indonesia membayar 475 (triliun rupiah) utang pokok, kemudian membayar bunganya itu 275 (triliun rupiah) itu (jadi) 750 (triliun rupiah). Jadi setiap tahun pemerintahan Joko Widodo ini sekarang membayar utang Rp750 triliun setiap tahun,” ujar Didik J. Rachbini.

Didik pun memprediksi beberapa tahun kemudian, Indonesia akan membayar utang lebih dari Rp1.000 triliun per tahunnya.

Baca juga : Ahok Buka-bukaan Soal Rencana Subsidi Gas

“Nah seribu triliun lebih itu sama dengan 200 persen anggaran seluruh anggaran APBN Presiden Susilo Bambang Yudhoyono,” kata Didik.

Sedangkan pada 2020, kata Didik, rancangan APBN 2020 Pemerintah akan menurunkan penerbitan utang sebesar Rp651 triliun.

Halaman selanjutnya…