TIKTAK.ID – Ketika membaca doa penutup Sidang Tahunan MPR RI 2021 pada Senin (16/8/21), Wakil Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI), Habib Nabiel Al Musawa memohon perbaikan kepemimpinan di jajaran eksekutif dan legislatif. Ia bahkan mengulang doa tersebut sampai tiga kali.

“Ya Allah, perbaiki pemimpin kami, baik di Pemerintahan, MPR, DPR, maupun di DPD RI. Ya Allah perbaiki para pemimpin kami, baik di Pemerintah, MPR, DPR, maupun di DPD RI. Ya Allah perbaiki para pemimpin kami, baik di Pemerintah, MPR, DPR, maupun di DPD RI,” ujar Nabiel saat memanjatkan doanya, Senin (16/8/21), seperti dilansir CNN Indonesia.

Kemudian Nabiel memohon agar Tuhan membimbing para pemimpin Indonesia dalam menegakkan keadilan, menyayangi, dan memperhatikan rakyat. Ia pun berdoa supaya Allah menumbuhkan kecintaan mereka kepada rakyatnya.

Baca juga : Jokowi: Pandemi, Krisis dan Resesi seperti Api, Membakar Sekaligus Menerangi. Maksudnya?

“Ya Allah, bimbinglah pemimpin kami ke jalan-Mu yang lurus, dan bimbing mereka agar bekerja demi agama-Mu yang benar. Jadikan para pemimpin kami semua teladan yang mendapat petunjuk dari-Mu, ya Allah, dengan rahmat-Mu, wahai Zat yang Maha Penyayang,” ucap Nabiel.

Nabiel juga bermunajat agar Tuhan memperbaiki keadaan rakyat Indonesia, terutama di tengah pandemi virus Corona (Covid-19) yang belum usai.

“Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kepada rakyat kami, di negeri kami, dalam Hari Ulang Tahun yang ke-76 ini, perbaiki keadaan mereka. Murahkan harga-harga kebutuhan hidup mereka, dan jadikan mereka aman sentosa di Tanah Air mereka ini,” kata Nabiel.

Baca juga : Kebijakan Atasi Pandemi Berubah-ubah, Begini Alasan Jokowi

Selanjutnya Nabiel memohon agar hubungan antar-rakyat Indonesia bisa semakin erat.

“Jadikan mereka orang yang mensyukuri seluruh nikmat-Mu, memuji hanya karena-Mu, dan sempurnakan nikmat itu untuk mereka, dan akhiri pandemi Covid di negeri ini, ya Allah,” imbuhnya.

Sekadar informasi, mahasiswa, pakar, para aktivis, serta masyarakat umum sempat mengkritik kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf serta Ketua DPR Puan Maharani, terutama dalam penanganan pandemi.

Baca juga : Ketua MPR: PPHN Jadi Landasan Pemindahan Ibu Kota Negara dan Rencana Strategis Pemerintah Lainnya

Kritik tersebut di antaranya menyoroti kebijakan pembatasan sosial yang setengah-setengah dan berubah-ubah, keberpihakan terhadap kepentingan ekonomi ketimbang kesehatan warga, penuntasan pembahasan perundangan yang minim dan penuh kepentingan politik, hingga ingkar janji kampanye.