TIKTAK.ID – Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Puan Maharani, buka suara terkait isu penundaan Pemilu 2024. Untuk diketahui, isu yang beredar yakni Puan bakal menggantikan Ma’ruf Amin menjadi Wakil Presiden demi mengubah sikap PDIP soal wacana penundaan Pemilu 2024.

Menanggapi kabar tersebut, Puan menampik pernah ditawari atau dilobi untuk menggantikan Ma’ruf demi mengubah sikap PDIP, mengenai wacana penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Dia mengatakan Ma’ruf akan tetap menjabat sebagai Wapres sampai 2024 mendatang.

“Ya enggak lah. Sampai 2024 itu Wapresnya tetap Pak Ma’ruf, sudah gitu aja. Enggak ada yang datang,” ujar Puan melalui wawancara dengan CNNIndonesia TV, Selasa (22/3/22), seperti dilansir CNN Indonesia.

Baca juga : Novel Tawarkan Bantu Tangkap Harun Masiku, Begini Kata KPK

Menurut Puan, partainya telah secara tegas menolak wacana penundaan Pemilu. Puan mengaku akan mengikuti tahapan Pemilu 2024 yang sudah disepakati oleh DPR dan Pemerintah.

Puan menjelaskan, sebagai partai terkuat di parlemen, PDIP menjadi penentu wacana penundaan Pemilu lewat amendemen UUD 1945 di MPR. Meski begitu, dia menyebut PDIP menyatakan sikap untuk menolak wacana itu.

“Sikap PDIP sudah jelas, kita akan menghormati segala keputusan yang resmi yang sudah disepakati oleh lembaga dan UU,” tutur Puan.

Baca juga : Puan Bersedia Disandingkan dengan Prabowo atau Anies di 2024, Bagaimana Peluangnya?

Sementara itu, Puan mengakui bahwa PDIP memang mendorong amendemen UUD 1945. Dia lantas mengungkapkan, perubahan hanya untuk pasal soal Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN).

Puan mengklaim tidak ingin sikap partainya dikaitkan dengan perpanjangan masa jabatan presiden. Dia menegaskan, PDIP tidak akan tergoda bila ada pihak-pihak yang menawarkan barter dukungan amendemen soal PPHN dengan perpanjangan masa jabatan presiden.

“Untuk bangsa dan negara, konsensus itu tidak dapat dibarter begitu saja. Sebab, ini beda sekali urusan masa depan bangsa plus untuk satunya lagi penundaan kekuasaan,” terang Puan.

Baca juga : Didesak Tolak Putin Datang ke Indonesia, Luhut: G20 Bukan Forum Politik, Kita Lihat Saja Nanti

Lebih lanjut, Puan menilai amendemen konstitusi soal PPHN dan perpanjangan masa jabatan presiden adalah dua hal yang berbeda, jadi tidak bisa dikaitkan. Dia menyebut amendemen terkait PPHN telah menjadi cita-cita PDIP sejak awal, yakni demi kesinambungan pembangunan negara.