BEM Jakarta Apresiasi Gelaran PON XX Papua dalam 2 Tahun Kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf Amin

TIKTAK.ID – Gerakan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Jakarta diketahui telah menggelar rembuk untuk membahas dua tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Maruf Amin. Dalam pertemuan itu, BEM Jakarta menyoroti sejumlah hal, termasuk penyelengaraan PON XX dan penanganan virus Corona (Covid-19).

Koordinator Gerakan BEM Jakarta, Ahmad Supardi mengakui bahwa pihaknya mengapresiasi penyelenggaraan PON XX yang berlangsung di Papua. Supardi mengatakan ajang tersebut dapat berjalan lancar meskipun di tengah situasi pandemi Covid-19.

“Kami mengapresiasi terselenggara dan suksesnya PON XX Papua,” terang Supardi melalui keterangannya, seperti dilansir Antaranews.com, Minggu (24/10/21).

Kemudian BEM Jakarta juga memuji penanganan Covid-19 yang dilakukan Pemerintah. Supardi menyatakan Pemerintahan Jokowi-Amin berhasil menekan angka penyebaran virus Corona.

Bahkan Supardi mengklaim kalangan mahasiswa siap dilibatkan dalam penanganan Covid-19. Pasalnya, Supardi menganggap pengendalian kasus virus Corona memerlukan sinergitas dari berbagai pihak.

“Virus Covid-19 tidak bisa hanya diselesaikan dengan cara individu atau satu kelompok. Kita semua harus bahu-membahu dan tolong-menolong dalam menerapkan protokol kesehatan yang sudah dianjurkan Pemerintah. Dengan begitu, Covid-19 segera berakhir dari bumi Nusantara ini,” tutur Supardi.

Lebih lanjut, pada kegiatan rembuk tersebut, BEM Jakarta juga mengimbau Jokowi agar mengingatkan jajarannya untuk terhindar dari tindak pidana korupsi. Tidak hanya itu, BEM Jakarta pun merekomendasikan penyelesaian kesenjangan pendidikan di kota dan desa hingga pembukaan lapangan kerja bagi masyarakat.

Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) sempat mengkritik Pemerintah pada momen dua tahun Jokowi-Ma’ruf. BEM UI memberikan rapor merah dengan penilaian yang jelek semua kepada banyak menteri di Kabinet Indonesia Maju.

BEM UI juga mendesak Jokowi mencopot sejumlah menteri dan pejabat yang dianggap memiliki nilai buruk.

Berdasarkan pernyataan sikap tertulis yang disampaikan Ketua BEM UI, Leon Alvinda Putra, pada Rabu (20/10/21), tidak ada menteri dan pejabat setingkat menteri yang memperoleh nilai baik, yang ada hanya nilai D dan E.

Leon menjelaskan, terdapat banyak ranah yang mereka sorot. Di antaranya UU KPK yang sudah direvisi, perkara kebebasan berekspresi, revisi UU ITE, lingkungan hidup, isu food estate, energi kotor batubara, krisis iklim, pelanggaran HAM, sampai soal pendidikan.