TIKTAK.ID – Sejumlah Guru Besar Kebijakan Publik mengkritik tindakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tiba-tiba mengambil alih perbaikan Jalan Provinsi yang rusak di Lampung. Untuk diketahui, Jokowi mengucurkan dana sebesar Rp800 miliar untuk perbaikan 15 ruas Jalan Provinsi lewat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang mestinya menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Lampung.

Menurut Guru Besar Kebijakan Publik Universitas Padjadjaran, Didin Muhadifin, saat Pusat ingin membantu Daerah, seharusnya dianggaran terlebih dahulu pada 2022. Setelah itu, kata Didin, bantuan dari Pusat disalurkan, baik dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun Dana Alokasi Umum (DAU), berdasarkan nilai yang diajukan Daerah.

“Kalau begini mohon maaf takutnya nanti daerah lain justru iri, kenapa itu bisa?” ujar Didin, pada Selasa (9/5/23), seperti dilansir Tempo.co.

Baca juga : Anies Akui Hadapi Lawan dengan Kekuatan Sangat Besar dan Mendominasi di Pilpres 2024

Didin menilai ada prosedur penganggaran yang dilanggar dalam kejadian ini, karena harusnya Daerah mengajukan terlebih dahulu. Dia melanjutkan, kalau pun mau sekarang, maka harusnya baru tahun depan diturunkan.

“Tapi kalau tiba-tiba Juni (2023) dibangun, saya khawatir ada kecemburuan sosial dari provinsi lain yang mungkin jalannya jauh lebih rusak,” tutur Didin.

Sebelumnya, Jokowi resmi mengumumkan perbaikan sejumlah ruas jalan rusak di Lampung bakal diambil oleh Pemerintah Pusat. Dia beralasan sudah begitu lama kondisi jalan dalam keadaan rusak.

Baca juga : Temui Kader PDIP dan Relawan di Jember, Ganjar Optimis Raup Suara di Kawasan Tapal Kuda Jatim

Jokowi menyampaikan hal itu dalam keterangan pers, di hadapan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi. Mendengar ucapan Jokowi, warga pun berteriak hore. Arinal sendiri terlihat senang dan bertepuk tangan mendengar keputusan Jokowi tersebut.

“Tahun ini, Pemerintah Pusat, khusus untuk Lampung, bakal mengucurkan anggaran kurang lebih Rp800 miliar untuk 15 ruas jalan, termasuk ini,” ungkap Jokowi seraya menunjuk jalan rusak yang sedang diinjaknya, di Lampung, Jumat (5/5/23).

Jokowi memaparkan bahwa perbaikan 15 ruas jalan yang rusak akan dimulai pada Juni, karena proyek ini harus dilelang terlebih dahulu. Dia mengeklaim telah memerintahkan Arinal untuk mengadakan lelang perbaikan jalan.

Baca juga : Ganjar Ungguli Prabowo dalam Simulasi Dua Nama Capres 2024 Versi Survei SMRC

Kemudian Jokowi menyatakan persoalan jalan rusak tidak hanya terjadi di Provinsi Lampung saja. Dia mengakui kondisi serupa juga terjadi di daerah lainnya.

“Harus kami bantu oleh Pemerintah Pusat, bukan terkait viral atau tidak, enggak ada,” tegas Jokowi.