TIKTAK.ID – Hubungan Arab Saudi dan Amerika Serikat (AS) berada di ujung tanduk. Kedua sekutu itu bersitegang atas laporan terbaru AS dan sanksi yang diberikan.
Pemerintah Arab Saudi yang dipimpin Raja Salman “mengamuk” lantaran laporan AS yang mendiskreditkan Putra Mahkota, Mohamed bin Salman (MBS). Pemerintahan Presiden Joe Biden secara resmi mengeluarkan laporan soal pembunuhan Jamal Khashoggi dan menyebut MBS sebagai “dalangnya”.
Khashoggi adalah jurnalis Saudi yang menjadi koresponden di Washington Post dan kerap mengkritik Kerajaan.
Laporan intelijen AS menyebut MBS patut disalahkan atas kematian jurnalis tersebut pada 2018. MBS dilaporkan menyetujui pembunuhan tersebut.
“Pemerintah Kerajaan Arab Saudi sepenuhnya menolak penilaian negatif, salah dan tidak dapat diterima dalam laporan yang berkaitan dengan kepemimpinan Kerajaan,” tegas Kementerian Luar Negeri Saudi dalam sebuah pernyataan dikutip dari AFP, Jumat (27/2/21).
“(Saudi) mencatat bahwa laporan tersebut berisi informasi dan kesimpulan yang tidak akurat.”
Dalam laporan tersebut dikatakan bahwa Pangeran Mohamed bin Salman (MBS) menyetujui operasi Istanbul untuk menangkap atau membunuh Khashoggi.
Sejak 2017, Putra Mahkota memiliki kendali mutlak atas operasi Kerajaan sehingga sangat tak mungkin pejabat Saudi akan melakukan operasi tanpa seizinnya.
“Sangat disayangkan bahwa laporan ini, dengan kesimpulan yang tidak dapat dibenarkan dan tidak akurat, dikeluarkan sementara Kerajaan dengan jelas mengecam kejahatan keji ini, dan kepemimpinan Kerajaan mengambil langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa tragedi seperti itu tidak akan pernah terjadi lagi,” dalih Kementerian.
“Kerajaan menolak tindakan apa pun yang melanggar kepemimpinan, kedaulatan, dan kemandirian sistem peradilannya.”
Laporan itu menyebut, satu regu beranggotakan 15 orang pergi ke Istanbul dari Saudi pada Oktober. Mereka semua diyakini berpartisipasi pada pembunuhan meski tak jelas apakah tim tahu target yang dituju.
“Putra Mahkota memandang Khashoggi sebagai ancaman bagi Kerajaan dan secara luas mendukung penggunaan tindakan kekerasan jika perlu untuk membungkamnya”, tulis laporan intelijen AS tersebut.
Khashoggi, yang menulis kritik tentang Pangeran MBS di The Washington Post, dibujuk ke Konsulat Saudi di Istanbul untuk menyelesaikan dokumen pernikahan. Ia dilaporkan hilang oleh sang tunangan yang menunggunya di depan kantor diplomatik tersebut karena tak kunjung muncul berjam-jam.
Sementara itu, AS juga menjatuhkan sanksi ke unit elite Arab Saudi serta mantan pejabat intelijen atas peran mereka dalam pembunuhan Khashoggi.
Kementerian Keuangan AS memblokir aset dan mengkriminalisasikan transaksi terkait Pasukan Intervensi Cepat (RIF), yang dianggap bertanggung jawab ke Putra Mahkota MBS serta mantan pejabat intelijen Ahmed Al-Assiri.
Assiri adalah orang dalam MBS. Ia telah dibebaskan dalam persidangan tertutup di Arab Saudi soal kematian Khashoggi, yang dikritik tajam oleh kelompok-kelompok HAM Dunia.
“Mereka yang terlibat dalam pembunuhan menjijikkan terhadap Jamal Khashoggi harus dimintai pertanggungjawaban,” kata Menteri Keuangan Janet Yellen dalam sebuah pernyataan.
“AS bersatu dengan jurnalis dan pembangkang politik dalam menentang ancaman kekerasan dan intimidasi.”
Sementara Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken menyebut langkah AS bukan memecah-belah hubungan dengan Saudi tapi “menyesuaikan kembali”. Ia menyebut hubungan harus sesuai nilai-nilai AS.
“Saya pikir kita harus memahami juga bahwa ini lebih besar dari satu orang. Kalibrasi ulang ini sesuai dengan kebijakan yang dikejar Arab Saudi dan tindakan yang diambil,” kata Blinken ketika ditanya mengapa Pangeran MBS tidak dikenai sasaran sanksi meski sudah disebut sebagai dalang pembunuhan Khasshoggi.
