TIKTAK.ID – Belakangan ini isu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kembali menjadi sorotan di tengah berbagai tekanan yang membayangi perekonomian nasional.
Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea mengungkapkan, 55 ribu buruh berpotensi terdampak imbas kenaikan harga gas industri. Dia menyampaikan hal itu di hadapan Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, dalam acara Rakernas KSPI di Jakarta Pusat pada Selasa (23/6/26).
Kemudian Pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi PHK dengan menunjuk Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi sebagai Ketua.
Baca juga : Kemhan Klaim Penyebaran LGBTQ Bukan Substansi Utama Perpres 111 Tahun 2025
Sementara itu, para ekonom mengingatkan kalau isu PHK perlu dibaca secara proporsional. Kondisi pasar tenaga kerja Indonesia dianggap masih belum berada dalam situasi kolaps, tapi beberapa sektor memang sedang menghadapi tekanan yang tidak ringan.
Menurut Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF, M Rizal Taufikurahman, tekanan tersebut paling terasa di industri padat karya dan manufaktur yang sangat sensitif terhadap perubahan biaya produksi maupun kondisi pasar.
“Isu PHK massal perlu dibaca secara proporsional. Secara makro, pasar tenaga kerja belum sepenuhnya kolaps. Namun tekanan di level sektoral memang nyata, khususnya pada industri padat karya dan manufaktur yang sangat sensitif terhadap biaya bahan baku, kurs, energi, suku bunga, dan pelemahan permintaan,” ujar Rizal, seperti dilansir CNNIndonesia.com.
Baca juga : Bambang Pacul: Masalah Papua Jadi Tanggung Jawab Wakil Presiden
Rizal menilai sentimen terkait PHK muncul lantaran pelaku industri mulai menghadapi kombinasi tekanan yang terjadi secara bersamaan. Dia menyebut biaya produksi meningkat, sementara pasar belum cukup kuat untuk menyerap hasil produksi perusahaan.
Rizal menjelaskan, kondisi tersebut membuat ruang gerak industri semakin sempit. Dia mengatakan saat biaya terus naik tetapi penjualan belum pulih, maka perusahaan mulai mencari berbagai cara menjaga keberlangsungan usahanya.
Rizal menduga pelemahan nilai tukar rupiah menjadi salah satu faktor yang ikut menambah tekanan terhadap sektor industri, terutama bagi perusahaan yang masih bergantung pada bahan baku impor.
Baca juga : AHY Ceritakan Pengalaman Demokrat yang Pernah Jalani Peran Oposisi
“Pelemahan rupiah memang jadi salah satu faktor penting, lantaran membuat biaya bahan baku impor lebih mahal, khususnya bagi industri yang kandungan impornya tinggi. Akan tetapi, PHK tidak bisa dijelaskan hanya dari kurs,” kata Rizal.
