TIKTAK.ID – Pengamat politik dari Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah menilai wacana masuknya PDI Perjuangan ke dalam Kabinet, bertujuan mengamankan mereka dari kasus Hasto Kristianto yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia pun berharap KPK bisa independen untuk tetap mengusut kasus Hasto.

“Kebutuhan PDIP apalagi selain hal itu. Mereka tak sedang membutuhkan apa-apa dalam konstelasi politik sekarang, kecuali untuk menyelamatkan Hasto dan PDIP dari desakan KPK, yang KPK sendiri dalam kurung sedang dalam tendensi politik. Bila tidak ada tendensi politik, seharusnya kasus Hasto sudah selesai sejak lama,” ujar Dedi, pada Rabu (12/2/25), seperti dilansir Republika.co.id.

Dedi menjelaskan, dengan adanya konflik PDIP dengan kasus dugaan korupsi yang melibakan Hasto, termasuk juga Harun Masiku, maka rencana PDIP bergabung dengan Pemerintah menjadi keputusan politik yang menguntungkan mereka.

Baca juga : Sepakat dengan Efisiensi Anggaran Prabowo, PDIP Ungkit yang Pernah Dilakukan Megawati Saat Krisis

“Meski risikonya keputusan ini bakal merugikan publik,” tutur Dedi.

Menurut Dedi, langkah ini kemungkinan akan ada bargaining power untuk menganulir kasus Hasto dan Harun Masiku yang ditangani oleh KPK.

“Walaupun kasus ini bisa saja sebetulnya turut melibatkan pejabat pemerintahan lain di masa Pemerintahan Jokowi. Bisa saja, Jokowi mengizinkan Yassona Laoly untuk memberikan pembelaan langsung (kepada Harun Masiku, Red) karena waktu itu Yassona juga anggota Kabinet,” imbuh Dedi.

Baca juga : Buntut Anggaran Kemendiktisaintek Dipangkas, Besaran UKT Berpotensi Melonjak

Dedi menganggap Presiden Prabowo Subianto juga akan diuntungkan jika PDIP masuk ke Kabinetnya. Dia melanjutkan, meski Prabowo tidak diuntungkan besar-besaran lantaran faktanya Ketua DPR pun sudah kader PDIP, yaitu Puan Maharani.

“Prabowo memperoleh dukungan baru di luar dukungan parpol yang sudah ada,” terang Dedi.

Lantas saat ditanya apakah hal ini akan melembekkan KPK, Dedi mengatakan sebenarnya KPK sudah lembek. Dia menuding apa yang dilakukan KPK cenderung seperti by desain dari pihak lain. Dia menjelaskan, walaupun secara desain KPK independen, namun dari cara kerjanya menunjukan kalau mereka tidak independen.

Baca juga : Pengamat Jawab Isu Sosok yang Ingin Pisahkan Prabowo dengan Jokowi 

“Jika nanti PDIP masuk Kabinet, maka bisa saja KPK menghentikan kasus Hasto,” ucap Dedi.

Dedi menegaskan, Komisi antirasuah sudah saatnya keluar dari nuansa politik dengan mengusut tuntas kasus apa pun yang menjerat orang-orang yang berada di lingkup kekuasaan atau partai politik.

“Membuktikan kemandirian KPK hanya bisa dilalui dengan kerja profesional. Siapa pun yang sedang berurusan dengan KPK harus segera diselesaikan, tak terlunta-lunta,” sambungnya.