TIKTAK.ID – Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa partainya tidak mempermasalahkan kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hasto pun mendorong Pemerintah untuk memprioritaskan sektor produktif demi kepentingan masyarakat.

“Tentu saja skala prioritas supaya sektor-sektor produktif untuk rakyat itu dikedepankan sehingga yang didorong, kami meyakini Presiden Prabowo juga bakal mendorong kebijakan perekonomian rakyat,” ujar Hasto di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, pada Rabu (12/2/25), seperti dilansir CNNIndonesia.com.

Menurut Hasto, efisiensi juga pernah dilakukan Ketua Umumnya, Megawati Soekarnoputri ketika masih menjadi Presiden. Tapi dia menyebut efisiensi dilakukan dengan melakukan konsolidasi fiskal dan pergerakan ekonomi masyarakat.

Baca juga : Buntut Anggaran Kemendiktisaintek Dipangkas, Besaran UKT Berpotensi Melonjak

“Efisiensi kan dulu juga dilakukan rasionalisasi ketika kita menghadapi masa krisis Bu Mega bahkan kebijakan defisit itu juga kemudian pada masa krisis itu diperlonggar. Namun kemudian kita melakukan langkah-langkah konsolidasi fiskal mendorong pergerakan ekonomi rakyat,” ucap Hasto.

Kemudian Hasto mengaku PDIP mendukung sejumlah program strategis lain Pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis. Meski begitu, kata Hasto, program tersebut harus melibatkan masyarakat kecil atau UMKM.

Hasto mencontohkan, di Surabaya kepala daerah PDIP melibatkan UMKM dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dia menilai upaya tersebut sebagai bentuk dukungan PDIP terhadap program prioritas Prabowo.

Baca juga : Pengamat Jawab Isu Sosok yang Ingin Pisahkan Prabowo dengan Jokowi 

“Misalnya dari Kota Surabaya siap memberikan dukungan kebijakan makan gratis tetapi kemudian juga melibatkan dari daerah, namun juga bagaimana UMKM untuk warung-warung rakyat itu juga misalnya dapat ikut berkontribusi,” terang Hasto.

Sementara itu, Ketua DPP PKB, Lukmanul Khakim menganggap kebijakan tersebut strategis untuk menekan anggaran. Dia menyatakan efisiensi penting untuk memulai program yang lebih efektif.

“Itu merupakan langkah strategis untuk restart pembangunan yang lebih efektif dan efisien,” jelas Lukman.

Sebagai partai koalisi Pemerintah, Lukman menegaskan bahwa PKB siap mendukung dan bekerja sama dengan Pemerintah. Meski begitu, dia memberi catatan supaya strategi efisiensi dilakukan dengan transparan, akuntabel, dan berpihak pada rakyat.

Baca juga : Ketua DPP PDIP Ramal Prabowo Bakal Kocok Ulang Kabinet 3 sampai 4 Bulan Mendatang

Seperti diketahui, Presiden Prabowo memangkas pos APBN 2025 secara besar-besaran. Pemangkasan itu tercantum dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang diterbitkan Prabowo pada 22 Januari. Prabowo memberikan target APBN tahun ini bisa hemat sebesar Rp306,69 triliun.