TIKTAK.ID – Anggota Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini, mengaku mendukung evaluasi menyeluruh penggunaan senjata di lingkungan TNI, usai kasus penembakan oleh anggota TNI AL di Tol Tangerang-Merak yang menyebabkan seorang warga tewas.

Amelia menjelaskan, meski TNI sudah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas, namun pengawasan terhadap implementasi SOP terkait penggunaan senjata api harus lebih diperketat.

“Kasus ini mengingatkan kita bahwa prosedur yang ada harus dijalankan dengan disiplin tinggi, demi cegah penyalahgunaan senjata,” ujar Amelia dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Selasa, seperti dilansir CNNIndonesia.com.

Baca juga : Kelebihan PPN 12%, Pembeli Berhak Minta Pengembalian Pada Penjual

Amelia juga menyarankan adanya evaluasi terhadap kebijakan penugasan pasukan elite sebagai ajudan, lantaran tugas itu punya risiko tinggi jika tidak diawasi dengan baik.

Amelia mengatakan dari tiga anggota TNI AL yang terlibat kasus tersebut, dua di antaranya adalah prajurit Komando Pasukan Katak (Kopaska) sebagai satuan elite TNI AL dan salah satunya bertugas sebagai ajudan pejabat.

Menurut Amelia, sebagai organisasi besar dan berpengalaman, TNI sudah memiliki mekanisme pengawasan terhadap personelnya. Tapi guna mencegah kejadian serupa, Amelia menilai perlu penguatan monitoring serta pembinaan moral dan mental prajurit secara konsisten.

Baca juga : Zulhas Jamin Tak Akan Impor Beras untuk Program Makan Bergizi Gratis

Amelia mengeklaim Komisi I DPR RI bakal terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap TNI untuk memastikan profesionalisme dan kredibilitas institusi ini tetap terjaga. Dia pun berharap insiden serupa tidak terulang, sehingga TNI sebagai institusi yang lahir dari rakyat tetap dicintai dan dihormati oleh masyarakat.

Lebih lanjut, Amelia mengapresiasi langkah cepat TNI AL dalam menangani kasus ini dengan memastikan pelaku sudah ditangani oleh Polisi Militer TNI. Dia menganggap hal itu menunjukkan komitmen institusi terhadap penegakan hukum.

“Akan tetapi, sebagai anggota Komisi I DPR RI, saya menekankan pentingnya proses hukum yang transparan dan akuntabel,” tutur Amelia.

Amelia menerangkan, bila pelaku terbukti bersalah di pengadilan militer, maka pemecatan secara tegas dan terbuka harus menjadi langkah lanjutan, supaya mencerminkan kedisiplinan dan keadilan di tubuh TNI. Dia menyebut penegakan hukum yang sesuai dengan undang-undang dan independensi badan peradilan militer menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan publik terhadap institusi.