TIKTAK.ID – Anggota DPR Fraksi PDIP, Andreas Hugo Pareira, diketahui mengkritisi pernyataan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai yang meminta tambahan anggaran dari Rp64 miliar menjadi Rp20 triliun untuk kementeriannya. Andreas menilai permintaan itu sebaiknya dibahas di internal Pemerintahan terlebih dahulu, karena Presiden Prabowo Subianto telah mengingatkan soal efisiensi anggaran.

Kemudian Wakil Ketua Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tersebut juga mengingatkan bahwa pada prinsipnya, menteri merupakan pembantu presiden.

“Saat dia menerima penugasan dari Presiden, seharusnya dibicarakan dan dibahas dulu dalam rapat koordinasi internal dengan Menteri Koordinatornya,” ujar Andreas dalam keterangan tertulis di Jakarta, pada Kamis (24/10/24), seperti dilansir Tempo.co.

Baca juga : Sosok Mayor Teddy, Ajudan Prabowo yang Naik Level Jadi Sekretaris Kabinet Merah Putih

Menurut Andreas, permintaan Natalius Pigai terkesan kurang relevan. Pasalnya, Andreas menyebut anggaran untuk 2025 telah ditetapkan atas pembahasan bersama antara Pemerintah dan DPR.

“Anggaran 2025 sudah ditetapkan. Pastinya harus dibicarakan dahulu, terlebih ada pemisahan menjadi 3 kementerian, yakni Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Lapas,” tutur Andreas.

Andreas menyatakan bahwa permintaan Natalius Pigai agak bertolak belakang dengan arahan Prabowo yang meminta Kabinetnya melakukan efisiensi anggaran. Dia menegaskan, lonjakan anggaran yang diminta oleh Menteri HAM harus disertai dengan perencanaan dan program kerja yang matang.

Baca juga : Mahfud MD Tegaskan Yusril Tak Punya Wewenang Nyatakan Tragedi 98 Bukan Pelanggaran HAM Berat

“Dan tentunya transparansi, bagaimana alokasi anggaran bisa digunakan secara efektif,” ucap Andreas.

Andreas menyatakan permintaan kenaikan anggaran yang besar ini berpotensi menabrak kebijakan fiskal nasional, khususnya dalam hal alokasi anggaran secara keseluruhan.

“Setiap kenaikan yang signifikan pada satu kementerian, bakal mengurangi ruang anggaran bagi kementerian lain atau sektor yang juga memerlukan dana besar seperti pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur,” jelas Andreas.

Baca juga : Minta Sri Mulyani Hapus Anggaran Tak Penting, Prabowo: Kita Harus Memberi Contoh

Perlu diketahui, Natalius Pigai sempat menyampaikan bahwa kementerian yang baru dibentuk itu memerlukan dana Rp20 triliun untuk bisa membangun HAM di Indonesia.

“Saya maunya anggaran itu di atas Rp20 triliun, namun itu kan kalau negara ada kemampuan,” terang Pigai ketika mengunjungi kantor barunya di Gedung Direktorat Jenderal HAM, Jakarta, pada Senin (21/10/24).

Mantan Komisioner Komnas HAM ini menganggap Prabowo punya alasan tertentu dalam membentuk Kementerian HAM. Untuk itu, dia meminta tim transisi Pemerintahan untuk merombak anggaran yang dialokasikan ke Kementerian HAM, karena bila tidak, maka visi Prabowo dalam bidang HAM tak akan terwujud.

Baca juga : Mengenal Terawan, Mantan Menkes Era Jokowi yang Ditunjuk Prabowo Jadi Penasihat Khusus Presiden

“Tidak tersampaikan kinerja visi misi Presiden Prabowo,” kata Pigai.