TIKTAK.ID – Sejumlah petinggi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) diketahui mendatangi Istana Kepresidenan Jakarta, pada Kamis (22/8/24), untuk membahas sejumlah persoalan, termasuk mengenai konsesi izin tambang.

Tampak Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, Rais ‘Aam PBNU Miftachul Akhyar, hingga Sekjen PBNU Saifullah Yusuf alias Gus Ipul.

Gus Yahya mengakui kalau kedatangan mereka kali ini untuk membahas izin tambang sampai investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur.

Baca juga : Anies Tanggapi Gelagat PKB dan PKS Beralih Dukungan

“Kita mau bicara mengenai konsesi tambang dan investasi di IKN nanti,” ujar Gus Yahya di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (22/8/24), seperti dilansir CNN Indonesia.

Menurut Gus Yahya, PBNU mengajukan untuk bertemu dengan Presiden guna menindaklanjuti khususnya rencana investasi PBNU di IKN.

“Rencana kami untuk berinvestasi lah, meski kecil di IKN nanti. Sebab, kami butuh untuk membangun kantor di sana, membangun fasilitas pendidikan, dan keagamaan di sana,” tutur Gus Yahya.

Seperti diketahui, PBNU merupakan ormas keagamaan pertama yang menerima tawaran Pemerintah terkait konsesi tambang. Mereka sudah mengumumkan bersedia menerima izin tambang sejak 6 Juni 2024 lalu.

Baca juga : Istana Garuda IKN Disebut Mirip Istana Kelelawar, Kok Bisa?

Kemudian Gus Yahya menyebut PBNU membutuhkan pemasukan untuk mengelola berbagai kegiatan. Ia mengeklaim PBNU selama ini mayoritas programnya dikelola oleh komunitas nahdliyin, warga NU.

Gus Yahya menjelaskan bahwa sumber daya keuangan PBNU mulai tidak kuat menopang program-program tersebut, misalnya dalam mengelola 30 ribu pesantren. Dia mengatakan beberapa pesantren punya santri hingga puluhan ribu.

Mengutip detikcom, Gus Yahya tidak mengungkapkan kapan pastinya IUP akan terbit. Tapi dia berharap izin segera keluar dan dapat bekerja pada Januari mendatang.

“Segera, karena IUP sudah kelar mudah-mudahan Januari sudah dapat bekerja,” kata Gus Yahya.

Baca juga : Sebut Ada Upaya Gagalkan Anies Maju Pilgub Jakarta, Hasto: Demokrasi Kita Tidak Sehat

Sementara itu, Bahlil Lahadalia -yang saat itu masih menjabat sebagai Menteri Investasi—menyatakan bahwa Pemerintah sudah memutuskan lokasi tambang PBNU. PBNU akan mengelola tambang bekas PT Kaltim Prima Coal milik grup usaha Bakrie di Kalimantan Timur dari Pemerintah.

Sekadar informasi, pertemuan rombongan petinggi PBNU tersebut terjadi ketika lautan massa membanjiri kawasan Medan Merdeka Barat, tidak jauh dari Istana. Massa berunjuk rasa sebagai bentuk protes terhadap rencana pengesahan RUU Pilkada.