Klaim Sudah Evaluasi Peretasan PDNS, Jokowi: Ini Terjadi di Negara Lain, Bukan Kita Saja
TIKTAK.ID – Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengeklaim Pemerintah telah mengevaluasi peretasan Pusat Data Nasional (PDN). Jokowi pun berharap ke depan ada back up dari data nasional.
“Di-back up data nasional kita, supaya kalau ada kejadian kita tidak terkaget-kaget. Ini juga terjadi di negara lain, bukan kita saja,” ujar Jokowi setelah meresmikan pabrik baterai kendaraan listrik di Karawang, Jawa Barat, pada Rabu (3/7/24), seperti dilansir Tempo.co.
Akan tetapi, Jokowi tidak merinci secara detail saat ditanya apa evaluasi untuk memperkuat sistem siber. Eks Gubernur Jakarta tersebut mengatakan yang paling penting ada solusi supaya peristiwa yang sama tak kembali terjadi.
Baca juga : Pengamat Nilai Duet Anies-Andika Saling Melengkapi Secara Ideologi dan Demografi
Seperti diketahui, PDN, yang dikelola oleh Kemenkominfo dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) diretas sejak 20 Juni 2024 lalu, oleh data Ransomware LockBit 3.0. Ransomware sendiri adalah istilah jenis malware yang menyerang sistem data.
Pusat Data Nasional Sementara yang ada di Surabaya tersebut mengelola 73 data kementerian lembaga serta ratusan milik pemerintah daerah. Kominfo dan BSSN yang bertanggung jawab atas Pusat Data Nasional dianggap telah gagal menjaga objek vital dan strategis tersebut. Bahkan Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia atau Menkominfo, Budi Arie Setiadi menghadapi seruan agar mengundurkan diri.
Sebelumnya, Kepala BSSN, Hinsa Siburian sempat mengkritik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) selaku pengelola pusat data. BSSN yang dicecar sehubungan dengan back up data tampaknya melempar masalah tersebut kepada Kominfo.
Baca juga : PKS Usulkan Anies Jadi Kader PKB Demi Duet Anies-Sohibul Iman di Pilgub Jakarta
“Mohon maaf Pak Menteri (Budi Arie Setiadi) permasalahan utamanya yaitu tata kelola dan tidak adanya back up data,” ungkap Hinsa dalam rapat bersama Komisi I DPR dan Kementerian Kominfo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada Kamis (27/6/24).
Menurut Hinsa, mestinya Kementerian Kominfo sudah menyiapkan data cadangan secara menyeluruh di pusat PDN yang ada di Batam. Dalam kasus tersebut, misalnya, data dari PDN sementara 2 yang ada di Surabaya maupun PDN sementara 1 di Serpong seharusnya di-back up ke PDN pusat.
