TIKTAK.ID – Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia mengatakan menghargai pandangan-pandangan sivitas akademika terhadap kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai bentuk kebebasan berpendapat. Akan tetapi, politikus Partai Golkar itu mencurigai gelombang kritik yang muncul tersebut.

“Alah, ya sudah lah. Mana ada politik tak ada yang ngatur-ngatur, kita tahu lah. Ini penciuman saya sebagai mantan Ketua BEM – mengerti betul barang ini,” ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin (5/2/24), seperti dilansir Tempo.co.

Seperti diketahui, sejak pekan lalu sejumlah kampus dari berbagai daerah seperti Universitas Gadjah Mada, Universitas Islam Indonesia, hingga Universitas Indonesia menyampaikan keprihatinan terhadap dinamika perpolitikan nasional dan pelanggaran prinsip demokrasi menjelang Pemilu 2024.

Baca juga : Pengamat Beberkan Apa yang Bakal Terjadi Jika Semua Menteri PDIP Mundur

Teranyar, ratusan mahasiswa, dosen, dan guru besar di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) berkumpul guna memaparkan Petisi Bumi Siliwangi, pada Senin pagi (5/2/24). Mereka turut mengungkapkan keprihatinan atas kondisi kebangsaan dan sikap melenceng Presiden Jokowi.

“Kami sivitas akademika UPI mendesak Presiden Republik Indonesia supaya mencabut pernyataan yang menunjukkan keberpihakan dan keterlibatannya dalam kampanye politik pada Pemilu 2024,” terang dosen Cecep Darmawan yang memulai pembacaan isi petisi.

Sementara itu, Bahlil saat ditemui di Istana pada Senin, menilai kampus perlu dijaga marwahnya. Bahlil yang saat ini menjabat sebagai Tim Kerja Strategis Prabowo Gibran itu pun menyoroti ada sejumlah kelompok yang tidak independen menyampaikan kritiknya.

Baca juga : Bawaslu Setop Konser Ahmad Dhani Gaspoll Satu Putaran Prabowo-Gibran di Jatim, Kenapa?

“Kok ada yang mengangkat jari dengan nomor tertentu? Kok, salah satu ketua partai berada di situ? Yang bener aja Bos?” ucap Bahlil tanpa mengelaborasi dukungan terhadap pasangan calon mana.

Di sisi lain, Istana menyatakan bahwa dalam negara demokrasi, kebebasan untuk menyampaikan pendapat, seruan, petisi maupun kritik harus dihormati. Menurut Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, kritik terhadap Jokowi merupakan vitamin untuk terus melakukan perbaikan pada kualitas demokrasi di negara kita.

Meski begitu, Ari juga menuding bahwa terdapat upaya yang sengaja mengorkestrasi narasi politik tertentu demi kepentingan elektoral.

Baca juga : Sri Mulyani Diisukan Ikut Mundur dari Kabinet Jokowi, Mahfud MD: Saya Enggak Ngajak-ngajak

“Strategi politik partisan seperti itu juga sah-sah saja di dalam ruang kontestasi politik,” jelas Ari dalam pesan singkat pada Jumat (2/2/24).