TIKTAK.ID – Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menyatakan menolak gagasan pembentukan koalisi besar dalam mengusung calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres). Said menilai ide koalisi besar mencederai demokrasi yang sehat dan bersih lantaran cenderung membatasi jumlah kontestan.
“Tidak hanya itu, partai politik yang membuat koalisi besar tak pernah bertanya pada konstituennya,” ujar Said dalam keterangan tertulis, pada Sabtu (8/4/23), seperti dilansir Tempo.co.
Menurut Said, partai politik dalam koalisi besar arogan mengatasnamakan rakyat sebagai penentu Capres dan Cawapres. Dia mengatakan koalisi ini pada akhirnya hanya melahirkan dua pasang calon presiden, sehingga sama artinya dengan menyempurnakan presidential threshold yang membatasi jumlah Capres-Cawapres.
Baca juga : PDIP Minta Jatah Capres Jika Gabung Koalisi Besar, Prabowo Buka Suara
“Jadi bisa dibilang, ini mengarah pada sistem demokrasi terpimpin yang dikomandani oleh partai politik,” tutur tokoh gerakan buruh tersebut.
Said menegaskan bahwa Partai Buruh menolak koalisi besar untuk menggenapkan parliamentary threshold 20 persen, yang sudah ada. Dia menyebut Partai Buruh menolak dibangkitkannya kembali sistem demokrasi terpimpin lewat koalisi besar dan presidential threshold tersebut.
Kemudian Said menyampaikan bahwa Partai Buruh tidak sudi berkoalisi dengan partai politik mana pun yang menyetujui sahnya Omnibus Law Undang-Undang (UU) No 6/2023 tentang Cipta Kerja.
Baca juga : Jadi Kandidat Cawapres Terkuat, Erick Thohir Disebut Bisa Jadi Perekat Koalisi
“Termasuk partai politik yang hanya lip service menolak UU Cipta Kerja, namun saat diminta menjadi saksi fakta dalam judicial review di Mahkamah Konstitusi, justru tidak bersedia,” ucap Said.
Adapun terkait Capres dan Cawapres pilihannya, Partai Buruh mengacu pada Rakernas I Januari 2023 yang lalu. Dalam Rakernas tersebut muncul empat nama Capres, yakni Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Said Iqbal, dan presenter Najwa Shihab.
Sementara nama Cawapres yang mengemuka yaitu Arsjad Rasjid, Menkopolhukam Mahfud MD, Said Iqbal, dan Najwa Shihab.
Baca juga : Zulkifli Hasan Akui Jokowi yang Setir Koalisi Besar
Said mengaku di konvensi Partai Buruh Agustus mendatang, dia bakal menanyakan kepada rakyat, setidak-tidaknya masyarakat kelas pekerja (working class), siapa calon pemimpin yang akan dipilih rakyat.
“Dalam kesempatan ini Partai Buruh mengajak seluruh elemen gerakan sosial, masyarakat kelas pekerja, akademisi, dan rakyat yang peduli Pemilu bersih untuk menolak sistem demokrasi terpimpin melalui koalisi besar, presidential threshold 20 persen, dan parliamentary threshold 4 persen,” terang Said.
