TIKTAK.ID – Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ali Fikri menyatakan bahwa penurunan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) adalah tanggung jawab banyak pihak. Dia menegaskan bahwa tanggung jawab itu bukan semua ditujukan kepada KPK.

“Tak semua diarahkan kepada KPK,” ujar Ali dalam diskusi di Jakarta, Minggu (12/2/23), seperti dilansir Republika.co.id.

Menurut Ali, bila dibedah penyebab dari penurunan IPK, hampir semua lembaga di negeri ini turut bertanggung jawab.

Baca juga : Anies Baswedan Buka Suara Soal Heboh Surat Utang Rp 50 Miliar untuk Pilgub DKI

“IPK banyak variabel dan komponennya. Kalau mau objektif, jika dilihat dari komponen penilaiannya, harus objektif siapa saja yang harus bertanggung jawab,” ucap Ali.

Ali juga menyampaikan hal itu melalui diskusi yang digelar Total Politik dengan tema “Persepsi Korupsi Melorot, Kinerja Pemberantasan Korupsi Disorot”.

Untuk diketahui, berdasarkan data Transparency International Indonesia, IPK Indonesia terjun dari yang semula menempati peringkat 96 pada 2021 menjadi peringkat 110 pada 2022 dari 180 negara.

Baca juga : PPP Klaim Sandiaga Sudah Direstui Pindah PPP, Gerindra: Prabowo Belum Beri Izin

Ali pun mengaku heran, karena negara lain tidak seramai Indonesia dalam menanggapi hasil IPK.

“Apalagi kemudian fokusnya hanya seolah-olah tanggung jawab KPK. Kita tahu bahwa kata kuncinya korupsi, jadi wajar saja kalau semua orang cara pandang matanya ke KPK semua,” terang Ali.

Lucunya, kata Ali, penurunan indeks tersebut dikaitkan dengan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), perubahan Undang-Undang KPK hingga pimpinan KPK yang dianggap ugal-ugalan.

Baca juga : Pengamat Beberkan Potensi Ganjar Gagal Nyapres Jika KIR Gabung ke KIB

“Artinya belum paham apa sih IPK itu, jangan hal-hal teknis justru dikaitkan dengan naik-turunnya IPK,” tutur Ali.

Ali lantas berharap agar semua pihak dapat bertanggung jawab dan tidak boleh saling menyalahkan.

“Kalau memang mau optimistis memperbaiki angka IPK, maka sama-sama mencari solusi,” jelas Ali.

Di sisi lain, Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhan menganggap IPK mengalami penurunan karena tidak sejalannya Pemerintah dalam memberantas korupsi. Dia menyebut KPK saat ini berbeda dengan KPK yang dulu.

Baca juga : Daftar Bakal Capres Partai Ummat: Anies Baswedan, Gatot Nurmantyo dan Prabowo Subianto

“Pertama kami menduga tadi soal politisasi. Kami menduga itu yang sekarang tengah mewarnai penegakan hukum kita, saya ambil contoh yang ditangani KPK. Ada sejumlah kasus yang sekarang menjadi perdebatan, karena ada beberapa pegawai yang tiba-tiba dikembalikan di instansi asalnya tanpa ada argumentasi yang jelas,” kata Kurnia di Jakarta Selatan, Minggu (12/2/23), mengutip detik.com.