Dipanggil ke Istana, Ketum PP Pemuda Muhammadiyah Desak Jokowi Tak Tergoda Perpanjang Jabatan dan Tunda Pemilu

TIKTAK.ID – Pimpinan Pusat (PP), Pemuda Muhammadiyah, mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tidak tergoda dengan usul perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilihan umum (Pemilu).

Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Sunanto menyampaikan permintaan itu ketika bertemu dengan Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta. Pria yang akrab disapa Cak Nanto itu menginginkan Jokowi dapat menuntaskan kepemimpinan sesuai konstitusi.

“Kami mengusulkan jangan sampai legacy [warisan] besar Bapak ini justru terhambat oleh keinginan segelintir orang untuk isu perpanjangan [masa jabatan], penundaan [Pemilu],” ujar Nanto di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Senin (30/1/23), seperti dilansir CNN Indonesia.

Kemudian Nanto mengingatkan bahwa konstitusi telah secara tegas mengatur jabatan presiden maksimal dua periode atau 10 tahun. Oleh sebab itu, Nanto berharap Jokowi dapat menyelesaikan pemerintahan sesuai dengan jadwal, yaitu pada 2024.

Nanto mengeklaim dirinya bakal mendukung Jokowi melanjutkan masa jabatan, bila memang ada aturan di konstitusi. Akan tetapi, dia menegaskan hingga kini konstitusi masih membatasi masa jabatan presiden.

“Karena enggak ada konstitusinya, maka harapannya pergantian ini akan berjalan dengan secara demokratis, dengan suasana persaingan yang memang sehat sesuai dengan moto kami, fastabiqul khairat,” tutur Nanto.

Selain itu, Pemuda Muhammadiyah juga mendorong suksesi kepemimpinan memperhatikan keberlanjutan pembangunan. Pasalnya, mereka tidak ingin pengganti Jokowi tak melanjutkan sejumlah hal baik dari pemerintahan ini.

“Saya memberikan masukan dan berdiskusi dengan Pak Presiden dengan anekdot bahwa kepemimpinan bangsa ini tak boleh dimulai dengan kepemimpinan pom bensin, yakni mulai dari nol. Sebab, setiap pergantian kepemimpinan, selalu gaya kepemimpinan pom bensin, selalu dari nol,” jelas Nanto.

Sebelumnya, Lembaga survei Algoritma Research and Consulting sempat merilis hasil survei mengenai pendapat masyarakat terhadap wacana penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Hasil survei itu menyatakan mayoritas masyarakat menolak wacana penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

“Masyarakat merespons negatif, baik wacana penundaaan Pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden,” ungkap Direktur Riset dan Program Algoritma, Fajar Nursahid, saat merilis hasil survei bertajuk “Proyeksi Politik 2023 Menuju Pemilu 2024: Antara Elektabilitas dan Resistensi” di kawasan Jakarta Pusat, Senin (23/1/23), mengutip Pikiranrakyat.com.