TIKTAK.ID – Pengamat politik Rocky Gerung memprediksi Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan akan dijegal dengan perkara hukum jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Rocky pun menduga Anies bakal sering dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Pasti setiap minggu nanti akan dipanggil terkait inilah, soal itulah, BPK baru kasih laporan ini, akuntansi nol koma sekian persen,” ujar Rocky dalam diskusi publik secara virtual bertema “Refleksi 5 Tahun Kepemimpinan Anies Rasyid Baswedan di DKI”, pada Jumat (23/9/22), seperti dilansir CNN Indonesia.

Kemudian Rocky meyakini elektabilitas Anies akan terus melonjak jelang Pilpres 2024. Akan tetapi, dia mengatakan Anies tidak dapat dengan mudah melenggang maju menjadi calon presiden, karena bakal dijegal melalui kasus hukum.

Baca juga : Begini Sosok Pendamping Prabowo di Pilpres 2024 yang Diungkap Fadli Zon

Untuk itu, Rocky mengimbau Anies agar tak perlu khawatir. Sebab, kata Rocky, hal itu justru akan terus memberi kesempatan bagi Anies untuk memanfaatkan momen menaikkan elektabilitasnya.

“Usahakan Anies tiga kali seminggu dipanggil oleh KPK, supaya setiap tiga [kali satu] minggu dia kasih kuliah ke pers. Jadi Namanya bisa hidup terus,” tutur Rocky.

“Manfaatkan jebakan lawan itu sebagai tempat untuk menghasilkan perubahan,” imbuh Rocky.

Baca juga : Prabowo Kalah dari Anies Versi Survei ILC, Begini Respons Fadli Zon

Untuk diketahui, pernyataan serupa sempat disampaikan oleh politikus Partai Demokrat, Benny K Harman. Benny mengklaim mendengar informasi Anies bakal dijegal supaya tidak maju dalam pencalonan presiden di 2024. Benny menjelaskan, terdapat sosok invisible hand atau tangan tak terlihat yang tidak menghendaki Anies maju di Pilpres 2024.

“Ada genderuwo lah, genderuwo kan suara yang tidak jelas asal usulnya, dan tidak menghendaki Anies menjadi Capres,” ucap Benny di kawasan Senayan, Jakarta Selatan, pada Jumat (16/9/22).

Sebelumnya, Anies dipanggil oleh KPK pada 7 September lalu. Saat itu, Anies diminta keterangan oleh KPK yang sedang melakukan penyelidikan atas program Formula E yang digagas Pemprov DKI Jakarta.

Baca juga : NU Jabar Terbitkan Fatwa Haram Pilih Eks Anggota Ormas Ilegal dan Eks Koruptor dalam Pemilu

Di sisi lain, kasus dugaan adanya korupsi dalam penyelenggaraan Formula E masih belum menemui titik kejelasan. KPK sendiri masih enggan menyampaikan informasi jelas terkait hal tersebut. Menurut Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, pihaknya masih belum menggelar perkara kasus itu.

“Masih belum ada rencana ekspose,” ungkap Alex di Jakarta, Kamis (22/9/22), mengutip Wartaekonomi.co.id.