JATAM Sebut Pengawalan Kemah Jokowi Berlebihan dan Kuras Dana Negara

TIKTAK.ID – Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kalimantan Timur, Pradarma Rupang mengkritik pengerahan ribuan personel ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkemah di Kawasan Titik Nol Ibu Kota Negara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Pradarma mengatakan bahwa pengerahan ribuan personel aparat itu justru menguras keuangan negara.

“Situasi ini pun kontras dengan bagaimana pengerahan ribuan personel yang kami lihat bahwa ini justru malah menguras keuangan negara. Padahal saat ini posisi negara juga tidak memiliki keuangan,” terang Pradarma melalui konferensi pers “Camping Oligarki di IKN: Gimmick Elite Saat Rakyat Menjerit” secara virtual, Selasa (15/3/22), seperti dilansir Suara.com.

Sebelumnya, terdapat sebanyak 2.064 personel yang terdiri dari unsur TNI, Kepolisian, dan unsur Pemerintah Daerah, yang diterjunkan untuk mengawal kegiatan Jokowi yang berkemah di IKN pada 14-15 Maret 2022 di IKN.

Menurut Pradarma, ribuan personel yang dikerahkan untuk mengamankan kegiatan Jokowi terlalu berlebihan. Dia menilai mestinya Jokowi dan jajarannya lebih mendekat kepada publik, bukan malah menjauh dari publik dengan adanya pengerahan personel tersebut.

“Ini merupakan sebuah kegiatan yang terlalu berlebihan. Sebenarnya proses-proses perkemahan ini juga mengabaikan fakta-fakta, bagaimana seharusnya pilihan elite politik kita bisa lebih mendekat kepada publik, bukan malah menjauh dari publik,” tutur Pradarma.

“Apa maksud dari pengarahan komponen-komponen personel keamanan organik yang sebenarnya, kami sebut bahwa bahkan menghadirkan ke unit pengamanan seperti kendaraan panser pun juga dihadirkan,” sambung Pradarma.

Kemudian Pradarma juga menyatakan sejumlah persiapan yang dilakukan untuk kegiatan Jokowi berkemah terlalu berlebihan. Dia lantas mempertanyakan berapa jumlah anggaran yang digelontorkan oleh negara untuk kegiatan Jokowi berkemah di IKN.

“Sejumlah persiapan itu ternyata terlalu berlebihan, bahkan anggarannya kita belum ketahui, ada berapa sebenarnya keuangan negara yang dianggarkan untuk kegiatan camping di IKN kemarin yang masih berlangsung sampai hari ini,” tegas Pradarma.

Sementara itu, salah satu warga Suku Balik yang mendiami kawasan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Yati Dahlia mengaku kecewa dengan kedatangan Jokowi yang meninjau IKN. Dia menuding Jokowi terkesan cuek atau masa bodoh karena tidak mendengarkan aspirasi masyarakat PPU dan memilih untuk berkemah. Dia pun mengklaim masyarakat sekitar tidak mengetahui kedatangan Jokowi.

“Teriakan kami selama ini tidak didengarkan, seperti dianggap tidak ada di sini, justru tidak ada koordinasi seperti Kepala Adat atau tokoh yang ada di sini kami tidak diberitahu,” jelas Dahlia saat konferensi pers “Camping Oligarki di IKN: Gimmick Elite Saat Rakyat Menjerit” secara virtual, Selasa (15/3/22), mengutip Suara.com.

Tidak hanya itu, Dahlia merasa kecewa dengan surat edaran Gubernur Kalimantan Timur yang menyatakan lahan pembangunan IKN tidak termasuk lahan warga. Padahal faktanya di lapangan, kata Dahlia, terjadi pemasangan plang pembangunan IKN di lahan-lahan milik warga.