TIKTAK.ID – Pendiri lembaga survei KedaiKOPI, Hendri Satrio mengatakan orang yang mengusulkan wacana penundaan pemilihan umum (Pemilu) 2024, berarti meremehkan kemampuan calon pemimpin bangsa Indonesia pascakepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Saya menyimpulkan mereka ini menganggap remeh intelijensia rakyat Indonesia, dan meremehkan pemimpin-pemimpin Indonesia selanjutnya,” terang pria yang akrab disapa Hensat itu, melalui diskusi LP3ES bertajuk “Menunda Pemilu, Membajak Demokrasi” secara daring, seperti dilansir Sindonews.com, Selasa (1/3/22).
Kemudian Hensat mengungkapkan hasil temuannya pada bulan Desember 2020 lalu.
Baca juga : Ancam Gelar Aksi Demo Berjilid-jilid, PA 212: Sampai Yaqut Dipenjara atau Dicopot
Hensat menjelaskan, saat itu dia sempat bertanya kepada respondennya mengenai sosok yang dianggap pantas untuk menjadi calon pemimpin di 2024 mendatang.
Hensat melanjutkan, hasilnya terdapat ratusan nama calon yang dinilai layak untuk memimpin bangsa Indonesia di periode mendatang. Lantas Hensat menyatakan hasil tersebut pun membantah argumentasi yang digunakan pengusul tentang Presiden Jokowi masih menjadi yang terbaik untuk Indonesia.
“Jadi bila kemudian alasannya belum ada tokoh Indonesia yang sebagus Pak Jokowi dalam memimpin Indonesia, apakah memang ini usaha-usaha untuk meremehkan kemampuan pemimpin Indonesia selanjutnya?” tegas Hensat.
Baca juga : Sukses Ungguli Elektabilitas Prabowo dan Anies, Pengamat Sebut Ganjar Pandai ‘Jual Diri’ di Media
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar melontarkan wacana penundaan Pemilu. Menurutnya, ada banyak akun di media sosial yang setuju dengan usulan pelaksanaan Pemilu 2024 ditunda satu hingga dua tahun.
Muhaimin mengklaim analisis big data perbincangan di media sosial menyebut dari 100 juta subjek akun di medsos, 60 persen di antaranya mendukung penundaan Pemilu dan 40 persen menolak.
“Big data mulai menjadi referensi kebijakan dalam mengambil keputusan. Pengambilan sikap bergeser dari sebelumnya mengacu pada survei, kini beralih pada big data,” ucap Muhaimin, mengutip Kompas.com, Sabtu (26/2/22).
Baca juga : Isu Penundaan Pemilu Makin Hangat, Begini Kata Jubir Prabowo
Muhaimin memaparkan, survei hanya memotret suara responden pada kisaran 1.200-1.500 orang, sedangkan responden big data dapat mencapai angka 100 juta orang.
“Pro-kontra pilihan kebijakan ini bakal terus terjadi seiring dengan memanasnya kompetisi dan persaingan menuju 2024,” ujarnya.
Selain itu, Wakil Ketua DPR ini menilai temuan big data tersebut berbeda dengan hasil survei yang kebanyakan menyatakan tidak setuju dengan wacana penundaan Pemilu atau penambahan masa jabatan presiden. Meski begitu, dia mengakui usulan penundaan Pemilu murni merupakan inisiatif dirinya.
