TIKTAK.ID – Juru Bicara Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan tanggapan Prabowo soal wacana penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang diusulkan oleh sejumlah pimpinan partai politik. Dahnil mengatakan bahwa Prabowo menghormati konstitusi dan merawat demokrasi.
“Mengenai wacana penundaan Pemilu 2024, Pak Prabowo menyatakan beliau menghormati konstitusi dan ingin terus menjaga konstitusi, serta merawat demokrasi kita yang sehat,” ujar Dahnil melalui rekaman video yang diterima di Jakarta, seperti dilansir Republika.co.id, Selasa (1/3/22).
Kemudian Dahnil menyebut Ketua Umum Partai Gerindra tersebut juga terus melakukan silaturahim dengan berbagai tokoh politik.
Baca juga : Survei SMRC Ungkap Hasil Head to Head Anies vs Prabowo di Pilpres 2024
“Pak Prabowo juga akan terus berkomunikasi dan bersilaturahim dengan tokoh-tokoh politik lainnya, baik dari parpol maupun tokoh lainnya,” terang Dahnil.
Sementara itu, Wakil Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar segera merespons tegas wacana penundaan Pemilu 2024. Dia menilai suara presiden diperlukan, sehingga wacana yang meresahkan rakyat itu segera tuntas.
“Presiden harus segera meredam polarisasi politik yang makin menyita perhatian publik dan energi bangsa. Kami berharap sikap politik dan kenegarawanan Jokowi yang menolak penundaan Pemilu dapat mengakhiri wacana yang menggelikan ini,” tegas Sultan di Jakarta, Senin (28/2/22), mengutip Tempo.co.
Baca juga : Waduh, Ketum PBNU Sebut Usulan Penundaan Pemilu 2024 yang Inkonstitusional Justru ‘Masuk Akal’
Untuk diketahui, Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar mengaku penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2024 hanya sebatas usulan. Pemilu sendiri telah ditetapkan jatuh pada 14 Februari 2024 mendatang.
“Ini usulan saya, tapi mengenai keberhasilan, soal nanti bagaimana, semua tentu kembali kepada Ketua Umum Partai,” ungkap Muhaimin, setelah menghadiri deklarasi dirinya sebagai calon presiden yang digelar Alumni Universitas Indonesia Timur (UIT) Makassar, Selasa (1/3/22).
Lantas Ketua Umum PKB tersebut mengklaim penundaan pesta demokrasi lima tahunan sekali di Indonesia itu hanya sebatas usulan. Dia melanjutkan, penentu keputusan terkait usulan itu terletak di tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca juga : Ikut Komentari Kontroversi Menag, Muhaimin: Pemerintah Tak Usah Ngatur!
“Tentu saya hanya dapat mengusulkan, lalu nanti ditentukan dan dibahas oleh Ketua Umum. Tentu penentunya adalah Bapak Presiden (Joko Widodo),” ucap Muhaimin.
Menurut Muhaimin, jika tidak ada respons dari Istana Kepresidenan soal usulan penundaan Pemilu 2024 tersebut, Muhaimin pun menilai semua keputusan dikembalikan ke Pemerintah maupun pimpinan parpol.
“Yah terserah saja, namanya saja saran,” kata Muhaimin.
