TIKTAK.ID – Proyek Food Estate yang dipelopori di masa Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), bakal kembali dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran. Menteri Pertanian, Amran Sulaiman menyampaikan hal itu tidak lama setelah dilantik jadi menteri di Istana Kepresidenan, pada Rabu (23/10/24) lalu.

“Harus dilanjutkan. Kita lanjutkan yang telah dirintis,” ujar Amran, seperti dilansir Kompas.tv.

Amran mencontohkan, Food Estate yang dinilai terus berlanjut, yaitu di Kalimantan Tengah. Dia mengatakan kini Kementerian Pertanian sedang memperbaiki Food Estate tersebut. Presiden Prabowo sendiri ingin Indonesia dapat menjadi lumbung pangan dunia.

Baca juga : Parlemen Israel Sahkan UU Larang Badan PBB Beroperasi di Palestina, RI Beri Kecaman Keras

“Saudara-saudara sekalian, saya sudah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya,” ucap Prabowo ketika menyampaikan pidato perdananya dalam Sidang MPR RI dengan agenda Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Minggu (20/10/24).

Adapun isu Food Estate turut menjadi materi retreat para menteri dan wakil menteri Prabowo di Akmil Magelang, Jawa Tengah.

Akan tetapi, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menganggap Food Estate adalah proyek gagal dan memakan banyak korban. Ketika melakukan aksi di depan Kementerian Keuangan, mereka membawa isu “Darah dari Food Estate”, sebagai simbol banyaknya pengorbanan dan penderitaan yang telah terjadi akibat pemaksaan proyek tersebut.

Baca juga : Kecam Terbitnya UU Larang UNRWA oleh Israel, BKSAP DPR RI: UU yang Sangat Rasis dan Perlu Dilawan

“Food Estate merupakan warisan buruk Pemerintahan Jokowi yang telah terbukti gagal dan merugikan hidup petani dan rakyat kecil,” begitu bunyi rilis dari Walhi, yang dikutip pada Rabu (30/10/24).

Proyek Food Estate dinilai telah merugikan rakyat, khususnya perempuan, yang selama ini lekat dengan perawatan lingkungan. Masyarakat terutama perempuan yang mempertahankan ruang hidupnya terus diperhadapkan dengan aksi-aksi militerisme. Anehnya, proyek tersebut tetap dilanjutkan Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Menurut Walhi, sejumlah wilayah seperti Sumatera, Kalimantan, dan Papua yang ada Food Estate, terjadi pemaksaan dan sudah menyebabkan penggusuran paksa, kriminalisasi petani, perusakan lingkungan dan perampasan lahan yang berujung pada hilangnya mata pencaharian serta kehidupan banyak perempuan.

Baca juga : Jokowi Disebut Akan Bentuk Yayasan, Buat Apa?

Berdasarkan data dari Walhi, setidaknya 15.000 hektar lahan produktif di Sumatera dan 10.000 hektar di Papua telah dialihfungsikan secara paksa untuk proyek Food Estate sejak 2022, sehingga mengakibatkan lebih dari 3.000 keluarga petani kehilangan akses terhadap lahan mereka.