TIKTAK.ID – Blusukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di sejumlah titik di Sumatera Utara menuai kritik karena menimbulkan kerumunan. Apalagi Indonesia kini tengah memasuki gelombang ketiga pandemi Covid-19.

Menanggapi hal itu, pengamat komunikasi politik Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran, Bandung, Kunto Adi Wibowo mengatakan Jokowi tidak perlu blusukan untuk menaikkan tingkat kepuasan publik. Sebab, Kunto menyebut tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi sedang dalam tahap aman di berbagai survei, yakni 60-70 persen.

Kemudian Direktur Eksekutif lembaga survei Kedaikopi tersebut justru menganggap aksi blusukan Jokowi tidak etis secara politik. Pasalnya, jumlah kasus Covid-19 sedang mengalami peningkatan.

Baca juga : Ainun Najib: Polarisasi di Indonesia Imbas Belum Kuasai Teknologi

“Menurut saya, apa yang dilakukan Pak Jokowi jadi enggak prudent dan enggak bijaksana, dalam terkait kasus Covid meningkat,” ungkap Kunto, seperti dilansir CNNIndonesia.com, Jumat (4/2/22).

Kunto pun menduga ada dua pesan Jokowi saat berkukuh blusukan kala lonjakan kasus Covid-19. Dia menjelaskan, pertama, Jokowi ingin berinvestasi dalam urusan kepuasan publik.

Kunto menyatakan Jokowi bakal menghadapi krisis kepuasan publik selama beberapa bulan ke depan karena puncak kasus Covid-19, pembatasan sosial, dan perekonomian yang belum membaik. Untuk itu, kata Kunto, langkah Jokowi itu dilakukan demi mengamankan kepuasan publik di sejumlah daerah.

Baca juga : Edy Rahmayadi Curhat ke Jokowi soal ‘Pelitnya’ Sri Mulyani

“Mungkin ada pesan lain, enggak usah takut lah sama Omicron supaya roda ekonomi tidak terganggu. Itu mungkin merupakan pesan lain dari blusukan Pak Jokowi yang mengundang banyak orang,” terang Kunto.

Sementara itu, Epidemiolog Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman mengimbau Sekretariat Presiden dan Pemerintah untuk melakukan asesmen risiko sebelum Jokowi menggelar blusukan.

Dicky sendiri mengaku paham bakal sulit membatasi kegiatan Kepala Negara dan pejabat tinggi negara lainnya. Untuk itu, dia menganggap perlu adanya hitung-hitungan supaya meminimalisasi potensi penularan Covid-19 pada kunjungan kerja kepresidenan.

Baca juga : Soal Ide Duet Prabowo-Cak Imin, Gerindra Sulsel: Kami Tunduk dan Patuh

“Pemerintah Daerah setempat harus bisa memastikan minimnya risiko pada kerumunan-kerumunan ini. Pastikan orang yang dilewati (blusukan) sudah dalam cakupan vaksinasi, setidaknya 60 persen ke atas,” jelas Dicky, Jumat (4/2/22).

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Demokrat, Irwan, ikut mengkritik kerumunan yang terjadi saat kunjungan kerja Jokowi di Pasar Porsea, Kabupaten Toba, Sumatera Utara (Sumut), Rabu (2/2/22). Dia menegaskan, insiden kerumunan itu menunjukkan teladan Jokowi dan jajaran Pemerintahan lainnya semakin drop dalam menerapkan protokol kesehatan (Prokes) Covid-19.