TIKTAK.ID – Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta membantah bahwa pihaknya ikut terlibat dalam rencana Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang hendak mengajukan hak interpelasi kepada Gubernur Anies Baswedan, mengenai gelaran balap mobil Formula E. Ia mengklaim tidak pernah berkomunikasi dengan Fraksi PSI terkait interpelasi.
“Bicara sama kita pun tidak. Artinya kalau dia menyebut PDI Perjuangan bersama PSI mengajukan hak interpelasi, kan minimal ada komunikasi dulu dengan PDI Perjuangan,” ujar Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, seperti dilansir Republika.co.id, Jumat (13/8/21).
Menurut Gembong, karena tidak ada komunikasi, maka ia menganggap pernyataan PSI soal keterlibatan PDIP dalam pengajuan interpelasi merupakan klaim sepihak.
Baca juga : Begini Jawaban Ahok Saat Ditanya Pilih Jadi Pejabat atau Pebisnis
“Sikap resmi fraksi PDI Perjuangan adalah otonomi fraksi PDI Perjuangan, bukan PSI yang menentukan,” tegas Gembong.
Kemudian Gembong menilai pernyataan Wakil Ketua Fraksi PDIP, Ima Mahdiah beberapa waktu silam di stasiun televisi, bahwa PDIP akan memakai hak interpelasi, hanyalah sikap pribadi.
“Secara kelembagaan (fraksi PDIP) kita masih meminta kajian dari Pemprov dulu,” imbuhnya.
Gembong menjelaskan, fraksi PDIP hingga kini masih belum memutuskan apakah akan menggunakan hak interpelasi atau tidak, lantaran masih menunggu hasil kajian Pemprov DKI soal rencana gelaran Formula E tahun 2022.
Baca juga : Tema Lomba BPIP Dicap Islamophobia oleh Fadli Zon, Begini Respons PKB
Ia melanjutkan, semua anggota Dewan perlu memperoleh gambaran utuh untung dan rugi gelaran tersebut, sebelum mengambil sikap.
Oleh sebab itu, Gembong menganggap wacana penggunaan interpelasi sebetulnya masih terlalu dini untuk dibicarakan. Pasalnya, kata Gembong, bisa saja hak tersebut tidak perlu digunakan, jika gelaran Formula E tidak disetujui masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) oleh DPRD DKI.
“Misalnya pada saat pembahasan ternyata semua fraksi setuju Formula E tidak dimasukkan dalam RPJMD, berarti 2022 enggak mungkin dilaksanakan,” tutur Gembong.
Baca juga : Kritik Lomba Agustusan Kontroversial, Muhammadiyah Siap Galang Dukungan Bubarkan BPIP
“Jadi kita justru belum sampai di situ (penggunaan hak interpelasi), karena tahapan untuk sampai di situ masih panjang,” sambungnya.
Untuk diketahui, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI DKI Jakarta Michael Victor Sianipar sempat menyampaikan bahwa Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta berencana mengajukan hak interpelasi bersama Fraksi PDI Perjuangan atas penyelenggaraan Formula E.
Dia pun mengaku optimistis pengajuan tersebut akan berhasil, karena Wakil Ketua Fraksi PDIP Ima Mahdiah sudah menyatakan PDIP juga akan menggunakan hak interpelasi.
