TIKTAK.ID – Pengamat komunikasi politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio, diketahui mengkritik kinerja menteri Kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tak melakukan inovasi dan tidak kreatif dalam penanganan pandemi virus Corona (Covid-19). Salah satunya, Hendri menyoroti cara kerja Menteri Sosial, Tri Rismaharini.
Hendri mengungkapkan hal itu melalui diskusi Polemik Trijaya yang bertajuk ‘Ekonomi Politik Pandemi’, pada Sabtu (31/7/21).
“Contohnya Menteri Sosial yang bukannya memberdayakan warteg yang kata radio ini (MNC Trijaya) juga kemarin sebanyak 25.000 warteg tertutup, melainkan lebih memilih membuat dapur umum,” ujar Hendri, seperti dilansir Tribunnews.com.
Baca juga : Begini Pembelaan PPP Usai Politisi PDIP Salahkan Jokowi soal Jebakan Pandemi
Kemudian Hendri menyatakan bahwa dalam penanganan pandemi ini, yang sering terlihat ke publik hanya 10 menteri. Padahal, kata Hendri, terdapat sebanyak 34 Menteri Kabinet serta deretan Kepala Lembaga yang seharusnya terjun langsung membantu Presiden.
“Ya mungkin bekerja dalam senyap, hingga kemudian enggak ketahuan kerjanya apa,” ucap Hendri.
Selain itu, Hendri juga ikut mengkritik langkah Presiden Jokowi yang harus terjun langsung ke lapangan untuk mengecek ketersediaan obat virus dan vitamin di apotek. Hendri memang mengakui bahwa langkah presiden itu baik. Meski begitu, ia menilai hal itu juga bisa menunjukkan bahwa Jokowi tidak percaya dengan kinerja menterinya.
Baca juga : Komunitas Jokpro 2024 Banten Deklarasi Dukung Jokowi-Prabowo
“Itu membuat masyarakat juga semakin geleng-geleng, saya sih, karena mengapa setiap permasalahan solusinya hampir pasti blusukan. Meskipun itu memang baik, namun setidaknya presiden kembali menunjukan ketidakpercayaan beliau kepada pembantunya,” tutur Hendri.
Sekadar informasi, kinerja Pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 membuat turunnya kepuasan publik. Hal itu berdasarkan sejumlah hasil survei lembaga independen, salah satunya lembaga survei IPS (Indonesian Presidential Studies).
Tingkat kepuasan publik yang menurun akibat buruknya kinerja para pembantu presiden, seperti para menteri yang dinilai kurang cakap dan sigap mengejawantahkan perintah presiden. IPS mengungkapkan bahwa kepuasan kinerja para menteri sebagai komandan lapangan atas instruksi presiden di bawah 30%. Lebih lanjut, hanya lembaga kepolisian dan TNI yang dipandang mampu bekerja dan mengimplementasikan arahan presiden dalam mengatasi serangan Covid-19 varian Delta saat ini.
