TIKTAK.ID – Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron mengungkapkan bahwa momentum pemindahan Ibu Kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur tidak tepat. Sebab, ia menilai kini sendi-sendi sosial dan ekonomi masyarakat sedang runtuh akibat pandemi Covid-19.
Oleh sebab itu, ia mengatakan Pemerintah harus dapat melihat prioritas dalam pembangunan yang berkaitan dengan kemampuan negara. Ia juga menyebut masyarakat sedang membutuhkan bantuan dari negara untuk membangkitkan perekonomian mereka.
“Ekonomi tumbuh minus, dan rakyat sedang susah,” ujar Herman, seperti dilansir CNNIndonesia.com, Minggu (18/4/21).
Menurut Herman, pemindahan Ibu Kota memerlukan anggaran yang besar. Ia menjelaskan, untuk kebutuhan perpindahan awal saja, butuh dana sekitar Rp460 triliun. Kemudian dari angka sebesar itu, Pemerintah menganggarkan Rp87 triliun dari APBN, dan sisanya bisa berasal dari Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau investasi.
Herman berpendapat pendanaan dari pihak swasta bukanlah pemberian, karena pihak swasta akan meminta timbal balik dari pendanaan yang diberikan.
“Pasti itu ada imbal jasa yang harusnya terbuka, karena dari mana nanti sumber pengembaliannya. Ini kan konteks yang belum terbuka kepada publik, padahal negara ini milik bersama,” tutur politisi Partai Demokrat tersebut.
Herman juga menganggap pemikiran Badan Pertanahan Nasional (Bappenas) terkait perpindahan Ibu Kota ini terlalu sederhana. Ia pun menduga Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menggunakan negara kontinental yang melakukan pemindahan Ibu Kota negara sebagai benchmark atau perbandingan seperti, Australia, Selandia Baru, dan Brazil.
Herman menegaskan bahwa kondisi geografis negara tersebut berbeda dengan Indonesia yang merupakan negara archipelagos atau kepulauan. Ia menyatakan perpindahan Ibu Kota bukan hanya persoalan pemindahan gedung, melainkan juga pemindahan pranata sosial.
Ia memaparkan, salah satu aspek yang mesti diperhatikan dalam hal ini yakni perpindahan Aparatur Sipil Negara (ASN). Ia lantas mempertanyakan kejelasan nasib ASN, apakah mereka akan dipindah bersama keluarganya ke Ibu Kota baru atau meninggalkan keluarganya di pulau Jawa.
“Berapa ASN yang harus dipindahkan ke sana, dan seleksinya seperti apa? Ini harus dijabarkan semuanya, dan dijawab dulu oleh Bappenas,” ucapnya.
