TIKTAK.ID – Istana menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan menanggapi surat dari Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengenai permintaan klarifikasi kudeta Partai Demokat.

Merespons hal itu, politisi Demokrat, Andi Mallarangeng menyebut ada pihak yang mencoba untuk mengintervensi dan mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat.

“Terdapat upaya dari elemen kekuasaan yang mencoba untuk mengintervensi dan mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat. Hal ini pun tidak bisa kita biarkan,” ujar Andi Mallarangeng, seperti dilansir KompasTV, Jumat (5/2/21).

Baca juga : Moeldoko Berpeluang Jadi Kuda Hitam di Pilpres 2024

Istana sendiri sempat mengatakan persoalan yang disampaikan oleh Ketua Umum Demokrat adalah urusan internal partai. Akan tetapi, Andi menilai, sebaiknya Jokowi tetap membalas surat yang dikirim oleh AHY.

“Sebab, surat itu dengan sangat sopan menanyakan kepada Bapak Presiden dan meminta klarifikasi mengenai Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko yang diduga terlibat dalam rencana kudeta,” ucap Andi.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi mengimbau agar Istana melakukan koreksi secara internal. Menurutnya, seorang pejabat negara tidak boleh melakukan intervensi kepada partai politik apalagi parpol oposisi.

Baca juga : Andi Mallarangeng Bandingkan Langkah Moeldoko Kudeta AHY Mirip Kudeta terhadap Presiden Myanmar

“Pejabat negara harus bersikap non-partisan, serta tidak boleh intrusif,” tutur Burhanuddin, Jumat (5/2/21).

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya menuding Moeldoko memberikan dana awal sebesar 25 persen kepada sejumlah kader Partai Demokrat. Menurutnya, dana itu melancarkan gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat.

Harsya menjelaskan, tidak mungkin segelintir kader dan eks kader Demokrat berani dan yakin gerakannya akan sukses jika tidak ada keterlibatan orang kuat dan dukungan dana yang besar untuk melakukan gerakan itu.

Baca juga : Anies Baswedan Bantah Statement Riza Patria, PDIP: Beda Pandangan itu Biasa

“Mereka mendengar langsung apa yang dijanjikan dan akan dilakukan Moeldoko jika kelak menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. Selain itu, menurut kesaksian sejumlah kader yang merasa dijebak, mereka telah dibagikan dana awal sekitar 25%,” terang Harsya dalam keterangannya lewat unggahan video, Jumat (5/2/21).

Namun dia tidak merinci berapa nominal dari dana awal yang dimaksud. Ia juga memaparkan bahwa sisa dana akan diberikan jika Kongres Luar Biasa (KLB) selesai dilaksanakan, dan Moeldoko telah menjadi Ketua Umum Demokrat yang baru.