TIKTAK.ID – Sekretaris Jenderal atau Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, buka suara mengenai peluang reshuffle menjelang 100 hari kerja Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Muzani mengatakan Keputusan untuk melakukan reshuffle sepenuhnya merupakan kewenangan Prabowo Subianto sebagai presiden.

“Itu (reshuffle) kewenangan sepenuhnya ada di tangan presiden. Saya belum tanya, karena belum ketemu,” ungkap Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (21/1/25), seperti dilansir Tempo.co.

Sebelumnya, beberapa menteri Kabinet Prabowo mendapat sorotan publik. Pada Rabu (23/10/24), Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto sempat mengatakan bahwa penggunaan kop surat kementerian pada surat undangan haul orang tuanya adalah murni kesalahan administrasi.

Baca juga : Pemerintahan Prabowo Raih Kepuasan Tinggi di 100 Hari Pertama

Kemudian pada Jumat (6/11/24), mantan Utusan Khusus Presiden Prabowo Subianto untuk bidang Kerukunan Umat Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan, Miftah Maulana Habiburrahman atau yang akrab disapa Gus Miftah, memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya.

Keputusan itu diambil usai dirinya menjadi sorotan publik lantaran video viral di media sosial yang memperlihatkan dirinya sedang mengolok-olok seorang penjual es teh saat sedang mengisi acara pengajian di Magelang, Jawa Tengah.

Setelah itu pada Senin (20/1/25), ratusan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) mengadakan aksi damai terhadap Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Satryo Soemantri Brodjonegoro. Aksi demonstrasi tersebut dipicu oleh pemberhentian mendadak kepada pegawai di lingkungan setempat.

Baca juga : Pemerintah Umumkan Peniadaan Ganjil Genap di Jakarta pada 27-29 Januari 2025

Lebih lanjut, Ahmad Muzani mengatakan bahwa jajaran pimpinan MPR berencana bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto, guna mendiskusikan berbagai persoalan negara dalam rangka momentum 100 hari kerja Pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Kami bakal mengajukan waktu untuk berkonsultasi dengan Presiden, pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang menyampaikan pandangan, pemikiran, dan diskusi dengan Presiden mengenai persoalan-persoalan negara,” terang Muzani.

Muzani menyatakan rencana silaturahmi tersebut sudah disepakati bersama dalam rapat pimpinan MPR kemarin.

Baca juga : Mendagri Usulkan Tiga Opsi Pelantikan Kepala Daerah, 6 Februari Jadi Pilihan Utama

“Tadi dalam rapat pimpinan kami, kami sudah menyepakati untuk bersilaturahmi dan berkonsultasi dengan Presiden,” imbuh Muzani.v