TIKTAK.ID – Masyarakat sipil hingga lembaga survei turut memberi catatan bagi Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang hari ini genap berusia satu tahun.

Menurut Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Pemerintahan Prabowo-Gibran masih belum memenuhi ekspektasi publik. Survei CELIOS bahkan menempatkan kinerja Kabinet dengan skor 3 dari 10, yang berarti turun dari survei 100 hari pertama yang sebelumnya berada di angka 5.

Direktur Kebijakan Fiskal CELIOS, Media Wahyu Askar, menyebut penurunan nilai ini mencerminkan lemahnya koordinasi antarlembaga, komunikasi publik yang tidak konsisten, dan lambatnya realisasi sejumlah program prioritas.

Baca juga : Minta Hakim Tolak Praperadilan Delpedro, Polda Metro: Penangkapan Tersangka Sesuai Aturan

“Pak Prabowo Subianto memperoleh skor 3 dari 10, sementara Gibran 2 dari 10. Selama setahun terakhir, banyak kebijakan yang belum menunjukkan dampak nyata untuk publik,” ungkapnya dalam rapor kinerja satu tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran secara daring, pada Minggu (19/10/25), seperti dilansir CNNIndonesia.com.

Kemudian Peneliti Hukum CELIOS, Muhammad Saleh menyatakan mayoritas publik juga merasa program Pemerintah belum menghadirkan perubahan nyata. Dia memaparkan, berdasarkan hasil survei, 45 persen responden menilai kondisi ekonomi rumah tangganya stagnan, 27 persen merasa lebih buruk, dan hanya 28 persen yang merasa lebih baik ketimbang tahun sebelumnya.

Selain itu, kinerja penegakan hukum mendapat sorotan tajam, dengan 75 persen responden menilai masih buruk, serta 91 persen menganggap komunikasi kebijakan Pemerintah tidak memadai.

Baca juga : Kepala Daerah Wajib Penuhi Syarat dari Purbaya Jika Ingin Tambah Dana TKD

CELIOS turut menemukan persepsi negatif yang makin kuat terhadap kepolisian dan TNI, yang masing-masing hanya mendapatkan nilai 2 dan 3 dari 10.

Sementara itu, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menyoroti masalah sistem peradilan hukum pidana selama satu tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran. Peneliti ICJR, Iftitah Sari menjelaskan, berbagai macam masalah sektor penegakan hukum dimaksud sebenarnya merupakan kelanjutan dari pemerintahan sebelumnya.

“Saya mengamini kalau isu tentang masalah yang terjadi setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran ini sebetulnya kelanjutan dari presiden sebelumnya, Presiden Jokowi, yang tidak diselesaikan, dan kita lihat malah semakin lebih buruk dampak-dampaknya di tahun terakhir ini,” terang Tita dalam agenda diskusi di Kantor LSM Formappi (Forum Masyarakat Peduli Parlemen) di Matraman, Jakarta Timur, pada Minggu.