TIKTAK.ID – Saat ini pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi tanda tanya besar. Bahkan tak sedikit yang mulai memprediksi mega proyek tersebut bakal berakhir mangkrak. Hal itu tidak hanya berkaitan dengan mundurnya Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe dari jabatannya sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN, namun juga masalah pembiayaan.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia mengakui kalau investor asing sampai kini belum masuk ke IKN, lantaran pembangunan tahap I berkaitan dengan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

“Jika ditanya mengapa belum ada investasi asing, desain kita itu klaster pertama ini selesai di lingkaran I (Kawasan Inti Pusat Pemerintahan/KIPP IKN), baru masuk investasi asing di lingkaran II,” ujar Bahlil dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat, pada Selasa (11/6/24), seperti dilansir CNBCIndonesia.com.

Baca juga : Dinilai Turun Level dari Capres Jadi Cagub, Anies Baswedan Buka Suara

“Sekarang belum mereka (investor asing) bisa lakukan (investasi di IKN) akibat infrastruktur di lingkaran I belum selesai 100 persen. Sekarang kami sedang lakukan percepatan,” imbuh Bahlil.

Pernyataan itu pun berbeda dibandingkan dengan optimisme Pemerintah beberapa waktu sebelumnya. Sederet investor dari berbagai negara, seperti Uni Emirat Arab, China, hingga Korea Selatan, disebut-sebut bakal menempatkan modal pada proyek IKN.

Karena belum ada investor, maka pembangunan IKN masih mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Baca juga : Sebut Izin Tambang Justru Rusak Citra Ormas, Walhi Minta Ormas Lakukan Ini

Pembangunan IKN diduga menelan biaya sekitar Rp466 triliun. Dari total anggaran itu, sebesar Rp89,4 triliun akan disumbang oleh APBN, sebesar Rp123,2 triliun oleh BUMN, dan sebanyak Rp253,4 triliun oleh Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Dana APBN bakal ditujukan untuk prioritas pembangunan meliputi jalan utama, infrastruktur sanitasi air, istana presiden, dan kantor wakil presiden.

Melalui Konferensi Pers APBN KiTA di Jakarta Pusat pada akhir bulan lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sempat melaporkan bahwa pembangunan IKN untuk 2024 sudah menghabiskan Rp4,8 triliun APBN.

Jumlah anggaran yang terserap itu adalah 12,1% dari total pagu untuk IKN, yaitu sebesar Rp39,8 triliun. Dari total pagu tersebut, kebutuhan infrastruktur mencapai Rp36,5 triliun, dan serapannya baru mencapai Rp2,8 triliun per 30 April 2024.

Baca juga : Anies Baswedan Beberkan Alasan Kenapa Ingin Kembali Pimpin Jakartav

Di sisi lain, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menampik pembangunan IKN terbengkalai atau terancam mangkrak. Dia menyatakan sejauh ini pembangunan masih sesuai rencana. Dia juga menyebut upacara HUT RI 17 Agustus 2024 nanti akan diselenggarakan di IKN dan Jakarta.