TIKTAK.ID – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati baru saja terpilih sebagai Ketua atau Co-Chair the Coalition of Finance Ministers for Climate Action periode 2021-2023, menggantikan Menteri Keuangan Chile. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini terpilih usai memenangkan pemungutan suara yang diikuti para Menteri Keuangan dari 52 negara anggota Koalisi.
Pada pemungutan suara itu, terdapat tiga calon yang terpilih, yakni Sri Mulyani, Menteri Keuangan Filipina, dan Menteri Keuangan Uganda.
Sebagai Co-Chair, maka Sri Mulyani menambahkan exposure, posisi strategis, dan peran Indonesia yang kian penting di dunia internasional, usai penetapan Indonesia sebagai Presidensi G20 tahun 2022 dan Chairmanship ASEAN tahun 2023.
Baca juga : Menag Yaqut: Jangan Mudah Melabeli Pak Din Syamsuddin Radikal
“Indonesia telah dipercaya global untuk mengarahkan dan menangani masalah perubahan iklim. Hal ini tentu tidak terlepas dari berbagai aksi nyata mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia selama ini,” ujar Sri Mulyani dalam keterangan resminya, Kamis (11/2/21), seperti dilansir CNBC Indonesia.
Sri Mulyani menyebut Indonesia mempunyai komitmen yang kuat dalam upaya pengendalian perubahan iklim melalui berbagai kebijakan dan instrumen. Menurutnya, kebijakan dan instrumen terkait pendanaan, yakni pendanaan APBN untuk perubahan iklim (budget tagging), pembentukan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) selaku pengelola beragam dana terkait kehutanan, energi dan sumber daya mineral, serta perdagangan karbon dan lainnya terkait lingkungan hidup di berbagai Kementerian/Lembaga.
Kemudian ia memaparkan terdapat pula pembentukan Pooling Fund Bencana (PFB) sebagai bagian dari Strategi Pendanaan dan Asuransi Risiko Bencana atau Disaster Risk Financing and Insurance (DRFI), dan aktivasi instrumen pembiayaan inovatif seperti Green Sukuk.
Baca juga : Ahok Tanggapi Isu ‘Jokowi Siapkan Gibran Maju Pilgub DKI 2024’ yang Dilontarkan Demokrat
Sri Mulyani pun mengaku akan menjalankan peran yang optimal sebagai Co-Chair, sehingga dapat meningkatkan reputasi Indonesia di dunia internasional.
Ia menjelaskan, seiring dengan peran strategis dalam koalisi menteri keuangan untuk perubahan iklim, pengarusutamaan (mainstreaming) isu perubahan iklim dalam program pembangunan nasional akan terus dilaksanakan dalam rangka mengurangi emisi sesuai Nationally Determined Contribution (NDC).
Ia menyatakan hal itu adalah komitmen Indonesia terhadap persetujuan Paris sebesar 29% dengan upaya sendiri, atau 41% dengan dukungan internasional di tahun 2030.
