TIKTAK.ID – Kelompok relawan Projo diketahui menyoroti momen kelengseran Soeharto, ketika menanggapi wacana Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjabat tiga periode. Bendahara Umum Projo, Panel Barus menyampaikan bahwa salah satu agenda Reformasi yakni membatasi kekuasaan presiden. Dia pun mengklaim Projo tidak mungkin mengkhianati agenda tersebut.
“Perjuangan teman-teman ’98 dulu salah satunya adalah menjatuhkan rezim diktator Orde Baru 32 tahun berkuasa dan agenda kita saat itu pembatasan kekuasaan. Hari ini kita yang ada di Projo mendorong-dorong apa yang kita perjuangkan di ’98? Enggak mungkin,” ujar Panel dalam diskusi yang disiarkan kanal YouTube Total Politik, Selasa (14/6/22), seperti dilansir CNNIndonesia.com.
Panel mengakui terdapat sebagian masyarakat yang ingin Jokowi menjabat tiga periode. Meski begitu, dia menyebut Projo melihat hal itu sebatas aspirasi masyarakat. Dia lantas menegaskan kalau Projo tidak menjadikan wacana tersebut sebagai agenda politik, dan fokus mengawal Jokowi hingga 2024.
Baca juga : Heboh Pria di Probolinggo Ngaku Nabi
“Itu (wacana Jokowi tiga periode) buat Projo kemungkinan politik, jadi kita melihat hal itu sebagai energi yang ada di rakyat,” tutur Panel.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari terus menggaungkan wacana Jokowi tiga periode. Dia menilai wacana itu semakin menguat, bahkan didukung oleh Jokowi.
“[Wacana] tiga periode justru ada kemajuan yang luar biasa. Indikator pertama, Pak Jokowi kalau dulu mengatakan, ‘Yang ngomong tiga periode itu menampar, menjerumuskan.’ Tapi sekarang, ‘Ya tiga periode itu aspirasi,’,” kata Qodari sambil tertawa.
Baca juga : Petinggi Khilafatul Muslimin Ditangkap Polisi, Kinerja BPIP Dipertanyakan
Seperti diketahui, wacana perpanjangan masa jabatan Jokowi sudah bergulir sejak 2019 silam. Jokowi sendiri telah beberapa kali menyatakan penolakan. Namun sejumlah pihak -termasuk para menteri- terus menggaungkan wacana tersebut, sehingga Jokowi memerintahkan para anak buahnya agar berhenti berbicara mengenai hal itu.
Di sisi lain, wacana tersebut bukan tanpa penolakan. Tidak hanya ditolak oleh para penggiat demokrasi, wacana tersebut pun ditolak mentah-mentah PDIP. Anggota DPR Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu menganggap DPR harus tegas meminta para menteri untuk fokus bekerja dibandingkan melanggar konstitusi.
“Menurut saya, Pimpinan, kegelisahan yang dalam konteks demokrasi kita hari ini. Suasananya saat ada menteri coba dikte agendanya dan itu di luar ranahnya, ini ada upaya pengangkangan terhadap demokrasi,” jelas Masinton dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Selasa (15/3/22).
