TIKTAK.ID – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengusulkan jabatan gubernur dihapus lantaran dianggap tidak efektif. Namun usulan tersebut ditolak oleh Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka dan Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo.
Untuk diketahui, usulan Cak Imin itu mengemuka di tengah ramai wacana revisi UU Pilkada. Cak Imin mengatakan bahwa Pemilihan Gubernur (Pilgub) beranggaran besar.
“Tahap awal ditiadakan, target PKB ya tahap awal ditiadakan lantaran fungsi gubernur hanya sebagai sarana penyambung pusat dan daerah, itu tahap pertama. Jadi Pilkada tidak ada di gubernur hanya ada di kabupaten/kota,” ungkap Cak Imin, seperti dilansir detikNews, pada Senin (30/1/23).
“Tahap kedua, ditiadakan institusi jabatan gubernur. Jadi tidak ada lagi gubernur,” sambungnya.
Cak Imin menyebut anggaran untuk gubernur besar. Padahal, dia menilai fungsi gubernur tidak efektif dan tidak mempercepat pembangunan.
“Iya itu nanti (diusulkan ke Pemerintah), namun karena pada dasarnya fungsi itu terlampau tidak efektif, anggarannya besar tapi tidak langsung tidak mempercepat,” ucap Cak Imin.
Di sisi lain, Gibran menganggap jabatan gubernur masih dibutuhkan di tingkat pemerintah daerah, baik kabupaten maupun kota.
Baca juga : Diisukan Duet Bareng Anies di Pilpres 2024, Airlangga: Nanti Lihat Saja
“Lha ngapa (kenapa dihapus), (peran gubernur) ya krusial banget. Kita itu selalu mendapatkan arahan dari Gubernur,” tutur Gibran di Balai Kota Solo, Kamis (2/2/23).
Gibran mengatakan bahwa selama ini dirinya juga sering berkeluh kesah kepada gubernur bila koordinasi antarwilayah tidak jalan. Dia menegaskan, gubernur berfungsi sebagai jembatan antardaerah maupun daerah dengan pusat.
“Jika misalnya koordinasi antarwilayah tidak jalan ya saya sambatnya sama Pak Gubernur, diselesaikan Pak Gubernur, gitu lho,” terang Gibran.
Baca juga : 3 Alasan PAN Tolak Usulan Cak Imin ‘Hapus Jabatan Gubernur’
“Iya sulit (komunikasi antardaerah tanpa gubernur), iya harus ada,” imbuhnya.
Sementara itu, Ganjar juga buka suara terkait usulan Ketum PKB itu. Dia menyatakan penghapusan jabatan gubernur tidak ada urgensinya.
Ganjar pun mengaku tidak ingin ambil pusing dengan wacana yang dilontarkan Cak Imin itu. Sebab, kata Ganjar, lebih penting mengurus pengentasan kemiskinan dan pengangguran.
“Bagaimana kalau kita mengurus soal kemiskinan, pengangguran, karena itu jauh lebih penting ketimbang memikirkan hal-hal yang menurut saya tidak ada urgensinya,” ujar Ganjar di acara Musrenbang di Gedung Gradhika Bakti Praja, Jumat (3/2/23).
