Tag: Qassem Soleimani

Pengadilan Irak Keluarkan Perintah Resmi Penangkapan Trump

TIKTAK.ID – Hakim di pengadilan investigasi Baghdad mengeluarkan surat perintah penangkapan Presiden AS Donald Trump, atas pembunuhan seorang pemimpin paramiliter Irak bersama Jenderal Iran, Qassem Soleimani tahun lalu.

Abu Mahdi al-Muhandis, Wakil Kepala Pasukan Mobilisasi Populer (PMF) Irak, meninggal bersama dengan Soleimani dalam sebuah serangan udara menggunakan drone AS lebih dari setahun yang lalu, pada 3 Januari 2020.

“Setelah selesainya prosedur investigasi awal, hakim memutuskan untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Presiden Amerika Serikat yang akan turun, Donald Trump”, begitu bunyi pernyataan yang dirilis oleh Dewan Yudisial Tertinggi Irak pada Kamis (7/1/21), seperti yang dikutip CNN.

“Prosedur penyelidikan akan terus mencari pelaku lain yang terlibat dalam pelaksanaan kejahatan ini, apakah mereka orang Irak atau orang asing”, tambah pernyataan itu.

PMF adalah pasukan paramiliter yang terdiri dari mantan milisi yang memiliki hubungan dekat dengan Iran. Kelompok itu diakui di bawah hukum Irak pada 2016 sebagai kekuatan militer independen yang bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri. Mereka ikut berjuang bersama pasukan Irak untuk memberantas ISIS.

Seperti Irak, Iran juga mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Trump sehubungan dengan pembunuhan Soleimani, tulis kantor berita semi-resmi Fars pada Senin kemarin.

Soleimani adalah arsitek dari kehadiran militer Iran yang berkembang di Irak, Suriah, dan Yaman sebagai pemimpin Pasukan Quds Pengawal Revolusi Iran, sebuah unit elite yang menangani operasi luar negeri Iran yang melawan kelompok teror seperti ISIS dan Al Qaeda. Soleimani oleh AS dituduh sebagai teroris asing.

Pada jamuan penggalangan dana di Florida tak lama setelah pembunuhan itu, Trump menggambarkan operasi tersebut sebagai “sekali pukul dua nyawa.” Dia menggambarkan Soleimani sebagai “teroris terkenal” yang “seharusnya sudah ada di negaranya”, tetapi Trump tidak menggambarkan “ancaman apa yang akan dibuat Soleimani” yang memicu pembunuhan itu.

Jaksa Agung Teheran, Ali Alqasi Mehr mengklaim Trump akan dituntut setelah masa jabatannya berakhir, seperti yang dilaporkan Fars.

Pekan lalu, ribuan massa berkumpul di Baghdad jelang hampir tengah malam (waktu setempat) untuk upacara peringatan di lokasi di mana serangan pesawat tak berawak menewaskan Soleimani dan al-Muhandis setahun yang lalu.

Gambar-gambar yang disiarkan oleh PMF menunjukkan kerumunan orang di area yang diterangi oleh lilin, ketika penghormatan disiarkan melalui pengeras suara dan para hadirin meneriakkan takbir, “Tuhan Maha Besar, Amerika adalah Setan Besar!”

9 Januari 2021
LIPI: Jet Tempur Bekas yang Akan Dibeli Prabowo Kualitasnya Rendah

TIKTAK.ID – Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Diandra Megaputri Mengko mengatakan bahwa jet tempur Eurofighter Typhoon milik Angkatan Udara Austria berkualitas lebih rendah dari jet tempur yang sudah dimiliki Indonesia, yakni Sukhoi seri Su-27 dan Su-30.

“Mengapa membeli pesawat yang kualitasnya lebih rendah dari yang sudah kita punya?” tanya Diandra dalam diskusi Indonesia Corruption Watch (ICW), seperti dilansir Tempo.co, Senin (27/7/20).

Menurut Diandra, Eurofighter Typhoon milik Angkatan Udara Austria yang ingin dibeli oleh Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto adalah produksi tahap pertama atau Tranche 1. Ia menyatakan pesawat tempur tersebut termasuk generasi 4, seperti Rafale, Sukhoi seri Su-27, Su-30, dan Su-35.

Baca juga : Ahok Lapor ke Polda Metro Jaya, Ada Kasus Apa?

Diandra memaparkan, pesawat Eurofighter Typhoon tak dilengkapi dengan perangkat penjejak pasif IRST (Infra Red Search and Tracking System) seperti pesawat sejenisnya. Tidak hanya itu, lanjutnya, sejumlah negara sudah mulai beralih ke pesawat generasi 5.

Ia menyebut salah satunya pesawat tanpa awak yang digunakan Amerika Serikat untuk menyerang Komandan Garda Revolusi Iran, Jenderal Qassem Soleimani.

“Padahal pesawat itu sudah pakai remote control, sementara kita mau beli pesawat yang ketinggalan zaman. Apa sih yang ada di bayangan kepala Kementerian Pertahanan,” ucap Diandra.

Baca juga : Erick Thohir Ngaku Mulai Kebanyakan Tugas, Memang Apa Saja Tugasnya?

Kemudian Diandra menyarankan agar Pemerintah Indonesia lebih baik membeli pesawat tempur F-35 atau Sukhoi. Sebab menurutnya, meski jumlah yang didapat lebih sedikit, namun bisa digunakan untuk jangka waktu yang panjang daripada membeli pesawat tempur bekas.

Apalagi, lanjut Diandra, Indonesia juga memiliki pengalaman buruk ketika membeli jet tempur bekas dari Amerika Serikat. Ia memaparkan, ketika itu Indonesia mendapat hibah pesawat F-16 dari AS. Namun tidak sampai setahun, pesawat telah mengalami kerusakan mesin, bahkan pesawat itu harus grounded atau dilarang terbang.

Seperti diketahui, pada 10 Juli 2020 Prabowo mengirimkan surat resmi kepada Menteri Pertahanan Austria, Klaudia Tanner. Dalam surat itu, Prabowo menyatakan ketertarikan Indonesia untuk membeli 15 pesawat tempur jenis Eurofighter Typhoon guna memperkuat alutsista TNI. Namun, pesawat yang akan dibeli Prabowo bukanlah armada baru, melainkan bekas pakai Angkatan Bersenjata Austria.

31 Juli 2020
Pakar HAM PBB: Pembunuhan Jenderal Soleimani Langgar Hukum Internasional

TIKTAK.ID – Penyelidik Hak Asasi Manusia (HAM) Amerika pada Senin (6/7/20) mengatakan bahwa serangan pesawat tanpa awak Amerika yang menewaskan Jenderal tinggi Iran Qassem Soleimani dan sembilan lainnya di Irak pada Januari lalu merupakan pelanggaran hukum internasonal.

Pakar Hak Asasi Manusia PBB, Agnes Callamard mengatakan Amerika gagal memberikan bukti yang cukup bahwa ada rencana penyerangan terhadap kepentingannya yang membenarkannya untuk menyerang konvoi Jenderal Soleimani ketika meninggalkan Baghdad. Agnes menyebut tindakan Amerika itu sebagai proses eksekusi sewenang-wenang di luar hukum.

Lebih lanjut Agnes menulis dalam sebuah laporannya bahwa serangan itu melanggar Piagam PBB. Dia menyerukan akuntabilitas penggunaan pesawat nirawak atas pembunuhan yang dilakukan menggunakan drone bersenjata dan untuk regulasi senjata yang lebih besar.

“Dunia berada pada saat yang kritis, dan kemungkinan titik kritis, jika menyangkut penggunaan drone. … Dewan Keamanan tidak bereaksi; komunitas internasional, mau tidak mau, sebagian besar diam,” kata Agnes kepada Reuters.

Agnes pada Kamis besok dijadwalkan mempresentasikan temuannya kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB, serta memberikan negara-negara anggota kesempatan untuk memperdebatkan tindakan apa yang harus dilakukan. Sementara Amerika Serikat bukan lagi anggota forum, setelah berhenti dua tahun lalu.

Jenderal Soleimani merupakan Pemimpin Pasukan Pengawal Revolusi Quds, tokoh penting yang mengatur kampanye Iran untuk mengusir pasukan Amerika dari Irak, dan membangun jaringan pasukan proxy Iran di Timur Tengah. Washington menuduh Soleimani mendalangi serangan milisi yang berpihak ke Iran terhadap pasukan Amerika di wilayah tersebut.

“Jenderal Soleimani bertanggung jawab atas strategi dan tindakan militer Iran, di Suriah dan Irak. Tetapi jika tidak ada ancaman nyata yang akan segera terjadi pada Amerika, tindakan yang diambil oleh Amerika melanggar hukum,” tulis Agnes dalam laporan tersebut.

Serangan drone 3 Januari itu merupakan insiden pertama yang dilakukan oleh suatu negara dengan dalih pembelaan diri sebagai pembenaran untuk serangan terhadap tokoh negara di wilayah negara ketiga, tambah Agnes.

Iran membalas pembunuhan itu dengan serangan roket ke pangkalan udara Irak di lokasi pasukan Amerika ditempatkan.

Iran juga baru saja mengeluarkan surat perintah penangkapan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump dan 35 orang lainnya atas pembunuhan Jenderal Soleimani dan telah meminta bantuan Interpol, kata jaksa Teheran Ali Alqasimehr pada 29 Juni lalu, menurut kantor berita Fars.

9 Juli 2020
Dukung Penuh Iran, Rusia Dorong Tehran Tak Menyerah Hadapi Provokasi dan Retorika Agresif Washington

TIKTAK.ID – Rusia mengatakan Iran tak boleh menyerah pada “provokasi” Amerika Serikat (AS). Pernyataan ini diutarakan negara Presiden Putin mengomentari situasi kawasan Teluk yang tengah panas.

“Jangan menyerah pada provokasi dan retorika agresif,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova kepada wartawan seperti dikutip dari AFP, Kamis (28/4/20).

Ia pun menekankan kedua negara harus bertindak sesuai dengan norma dan peraturan internasional. Ditegaskannya Moskow menganggap stabilitas dan keamanan di Teluk adalah kunci dari situasi regional yang lebih luas.

Baca juga: Provokatif Terobos Batas Wilayah dan Langgar Kedaulatan, Kapal Perang AS Langsung Diusir Militer China

Sebelumnya, Presiden Iran Hassan Rouhani memperingatkan Presiden AS Donald Trump. Warning ini adalah buntut dari insiden kapal militer Iran dan kapal perang AS di Laut Teluk 15 April lalu.

“Amerika harus tahu bahwa ini disebut Teluk Persia, bukan Teluk New York atau Teluk Washington,” katanya dalam pidato di televisi lokal.

“Mereka harus memahami situasi dengan nama itu dan negara pesisir (Persia) yang telah melindungi jalur air ini selama ribuan tahun.”

“Para prajurit angkatan bersenjata kita di tentara Revolusi, tentara Basij (paramiliter Iran) dan polisi akan selalu menjaga Teluk Persia.”

Baca juga: Ini Tempat di Dunia yang Bebas Virus Corona

Halaman selanjutnya…

1 Mei 2020
Empat Hari Pasca Perjanjian ‘Damai’, AS Bombardir Kelompok Taliban Via Udara

TIKTAK.ID –Militer AS menjatuhkan serangan udara ke basis kelompok Taliban di Provinsi Helmand, Afghanistan Selatan pada Rabu (4/3/20). Serangan ini dilakukan hanya selang empat hari sejak kedua belah pihak menandatangani kesepakatan “damai” pada Sabtu (29/2/20).

Insiden tersebut terjadi beberapa jam setelah komunikasi Presiden AS Donald Trump dengan Ketua Juru Runding Taliban, Mullah Baradar via telepon. Percakapan ini menjadi yang pertama dalam sejarah yang pemimpin AS dan petinggi Taliban berkomunikasi secara langsung.

Juru Bicara militer AS beralasan pihaknya melakukan serangan kepada basis gerilyawan Taliban sebagai bentuk pertahanan diri, dalih yang sama seperti yang digunakan kala membunuh petinggi militer Iran, Qassem Soleimani pada awal tahun ini.

Baca juga: Anggota Parlemen Turki Adu Jotos Terkait Kasus Suriah

“(Para pejuang Taliban) Secara aktif menyerang pos keamanan (Pasukan Keamanan Nasional Afghanistan). Ini adalah serangan defensif untuk mengacaukan serangan itu,” kata Kolonel Sony Leggett dalam sebuah tweet.

Ia menegaskan bahwa Washington berkomitmen untuk perdamaian, tapi akan melakukan pembelaan terhadap mitranya jika diperlukan.

Leggett juga meminta kepada Taliban untuk menghentikan “serangan yang tidak perlu” dan menjunjung tinggi komitmen mereka, merujuk pada kesepakatan damai yang telah dibuat.

Baca juga: Mantan Pejabat Pemerintah AS: Trump Bohong Soal Virus Corona

Halaman selanjutnya…

5 Maret 2020
Pemimpin Hashd al-Sha’bi: Tidak Ada Tempat bagi Pasukan Asing di Irak. Pergi dengan Sukarela atau Kalian Akan Dipaksa Keluar

TIKTAK.ID – Seorang anggota parlemen Irak mengatakan, bahwa semua opsi penarikan pasukan AS dari Irak sudah ada di atas meja. Pilihan itu terserah AS, mau mengambil langkah diplomasi dan menarik pasukannya dari Irak atau menempuh jalan kekerasan, seperti yang dilaporkan PressTV.

“Proksi Amerika tidak akan bisa mematahkan kehendak rakyat Irak mengenai penghapusan penjajah dari negara itu. Kami mendukung tuntutan demonstran. Kami menginginkan tanah air seperti yang mereka inginkan. Mereka menginginkan tanah air, di mana penjajah, pembunuh, teroris dan mereka yang bertanggung jawab atas pembunuhan para pemimpin perjuangan segera diusir, dan itu jauh dari kehendak kedutaan AS,” kata anggota Aliansi Fatah Mohammad Karim kepada kantor berita al-Maalomah berbahasa Arab pada Jumat 24 Januari 2020 di parlemen Irak.

“Semua opsi telah ditawarkan untuk menghapus pasukan AS dari Irak dengan cara yang damai, tenang dan diplomatik. Jika mereka menolak untuk pergi, maka mereka akan diperlakukan sebagai pasukan penjajah, dan akan diusir dengan paksa. ”

Pernyataan Mohammad menegaskan keinginan ratusan ribu warga Irak yang berdemonstrasi di Baghdad pada Jumat 24 Januari 2020, mereka menyerukan pengusiran pasukan AS.

Baca juga: 34 tentara AS menderita Cedera Otak Dalam Serangan Balasan Iran Atas Pembunuhan Soleimani – Pentagon

Pemimpin Asa’ib Ahl al-Haq yang merupakan bagian dari kelompok Popular Mobilization Unit (PMU) Irak atau Hashd al-Sha’abi, Qais al-Khazali menyatakan hal senada. Qais menyarankan agar Presiden Amerika Serikat Donald Trump menarik pasukan AS dari Irak dengan sukarela. Jika menolak, maka mereka akan dipaksa keluar Irak.

“Hari ini semua warga Irak, pria dan wanita, turun ke jalanan untuk mengirimkan satu pesan yang jelas ke seluruh dunia: Tidak ada tempat bagi kehadiran pasukan asing di tanah Irak. Terima kasih kepada semua warga Irak yang memenuhi panggilan untuk berdemonstrasi dan berpartisipasi di dalamnya. Berkat dukungan yang diberikan oleh politisi, tokoh suku, akademisi, dan jurnalis,” kata Qais al-Khazali, pemimpin Asa’ib Ahl al-Haq, yang merupakan bagian dari PMU, mengatakan dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada Jumat 24 Januari 2020.

Dia juga menyampaikan rasa terima kasihnya yang mendalam kepada ulama berpengaruh Muqtada al-Sadr, yang meminta warga Irak untuk bergabung dan berdemonstrasi menentang kehadiran pasukan AS di negara itu.

“Untuk idiot Trump, demonstrasi jutaan orang mengirim pesan yang jelas: Jika Anda tidak pergi dengan sukarela, maka Anda pantas mendapatkan tamparan di muka,” kata pemimpin PMU itu.

Halaman selanjutnya…

26 Januari 2020
Breaking News! ‘Pawai Jutaan Manusia’ dimulai di Baghdad untuk menuntut penarikan pasukan AS

TIKTAK.ID – Demonstrasi besar-besaran telah membanjiri jalan-jalan di ibukota Irak, Baghdad, dengan ribuan orang menyuarakan kemarahan mereka pada kehadiran militer AS di sana.
Dini hari Jumat, kerumunan pengunjuk rasa – pria dan wanita, tua dan muda – mulai berkumpul di Al-Hurriya Square di pusat Baghdad, dekat universitas utama kota. Unjuk rasa anti-Amerika, dijuluki “Pawai Jutaan Manusia,” diserukan oleh Moqtada al-Sadr, ulama Syiah terkemuka Irak.

Beberapa mengenakan jubah putih, melambangkan kesiapan mereka untuk mati syahid, sementara yang lain memegang poster yang bertuliskan: “Kepada keluarga prajurit Amerika – bergegas untuk menarik anak-anak [Anda] dari negara kami atau persiapkan peti mati mereka! “

“Enyahlah, Enyahlah, Penjajah!” demonstran berteriak, sementara yang lain meneriakkan, “Ya untuk kedaulatan!”

Baca juga: Serangan Roket Beruntun Hantam Zona Hijau Baghdad, Sirine kedubes AS Berbunyi

Pasukan keamanan telah menutup jalan-jalan utama di ibukota, dan Zona Hijau kota itu – tempat bagi kantor-kantor kedutaan asing dan bangunan-bangunan pemerintah – dibarikade dengan tembok beton.

Belum ada laporan mengenai pengunjuk rasa menuju kedutaan AS, tetapi spanduk peringatan untuk tidak melewati barikade dilaporkan telah dipasang sebelumnya.

Demonstrasi itu terjadi hanya beberapa minggu setelah Irak diguncang oleh serangan pesawat tak berawak Amerika di dekat bandara Baghdad, yang menewaskan Jenderal Iran Qassem Soleimani dan Abu Mahdi al-Muhandis, wakil kepala Pasukan Rakyat Irak, bersama dengan beberapa pejabat lainnya.

Selain memicu peningkatan ketegangan militer dan serangan balasan Iran terhadap pangkalan-pangkalan AS di Irak, pembunuhan itu memicu kemarahan di antara orang-orang Irak yang melihat kehadiran pasukan Amerika selama 16 tahun di negara mereka sebagai perbuatan yang melanggar hukum.

Baca juga: Diminta Pergi oleh Parlemen Irak, AS: Kami Hadir di Irak untuk Selamanya

Pihak Pemerintah Baghdad, menyalahkan Washington karena melanggar kedaulatannya, dan pwra anggota parlemen telah mengeluarkan resolusi tidak mengikat yang meminta pemerintah untuk mengusir semua pasukan asing dari negara tersebut.

Media AS telah mengabarkan bahwa Pentagon telah merencanakan penarikan 5.000 tentaranya dari Irak, tetapi kemudian laporan-laporan ini secara resmi dibantah.

https://www.youtube.com/watch?v=24tfmsGa__E

24 Januari 2020
Iran Ingatkan Inggris Tak Ikut Campur Urusan Domestik Republik Islam

TIKTAK.ID – Juru bicara Pemerintah Iran, Ali Rabiei mengecam keras partisipasi Duta Besar Inggris dalam sebuah unjuk rasa ilegal di Teheran, dan memperingatkan London tidak ikut campur tangan urusan dalam negeri Republik Islam itu.

Seperti dilaporkan laman independen Iran Front Pages, Ali Rabiei mengatakan pada hari Senin (13/1/20) bahwa kehadiran Dubes Inggris dalam protes ilegal dan melawan hukum itu bertentangan dengan tugasnya sebagai pejabat Duta Besar Inggris di Iran.

“Dia ditangkap sesaat oleh penegak hukum dan dibebaskan beberapa menit setelah diidentifikasi,” kata Rabiei saat konferensi pers.

Baca juga: Ikut Menghasut Pengunjuk Rasa, Duta Besar Inggris untuk Tehran Ditahan

Juru bicara Pemerintah Iran juga mengatakan langkah Duta Besar Inggris itu tidak dapat diterima, dan Teheran telah memprotes Pemerintah Inggris karena London dinilai “tidak memiliki catatan yang baik” dalam hal tersebut.

Klarifikasi Terkait Kecelakaan Pesawat Ukraina

Ali Rabiei lebih jauh menunjuk ke peristiwa jatuhnya pesawat penumpang Ukraina baru-baru ini, yang secara tidak sengaja ditembak jatuh oleh pertahanan udara Iran.

Dia mengatakan Iran tidak akan membiarkan siapa pun mengambil keuntungan dan memperkeruh keadaan dengan berkembangnya serangan verbal terhadap angkatan bersenjatanya.

Halaman selanjutnya…

15 Januari 2020
PM Kanada: Ulahnya Picu Ketegangan di Kawasan, Trump Harusnya Ikut Bertanggung Jawab Atas Jatuhnya Pesawat Ukraina

TIKTAK.ID – Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau mengatakan 57 warga Kanada yang menjadi penumpang pesawat Ukraina yang jatuh di Iran pekan lalu, mungkin saja masih hidup dan bisa pulang ke negaranya jika bukan karena meningkatnya ketegangan baru-baru ini di wilayah tersebut yang pada awalnya disulut tindakan gegabah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

Kepada GlobalNews, pada hari Senin (13/1/20) Trudeau menyebutkan respons Kanada terhadap kecelakaan pesawat dan aktivitas yang sedang berlangsung untuk mendukung keluarga, mengidentifikasi para korban, sekaligus meminta Iran terus melanjutkan penyelidikan terkait jatuhnya pesawat Ukraina tersebut.

Baca juga: Inkonsistensi AS Soal Kebebasan Berbicara, Facebook dan Instagram Blokir Konten Mendukung Soleimani

“Jika tidak ada ketegangan, jika tidak ada eskalasi baru-baru ini di wilayah itu, orang-orang Kanada itu sekarang akan pulang ke negaranya dan sudah berkumpul bersama keluarga mereka,” kata Trudeau.

“Inilah hal yang bisa terjadi ketika kamu sedang berada dalam konflik dan perang. Orang-orang tak berdosa jadi ikut menanggung bebannya dan itu adalah pengingat mengapa kita semua harus benar-benar bekerja keras dalam upaya de-eskalasi, bergerak maju untuk mengurangi ketegangan, dan menemukan jalur yang tidak melibatkan konflik dan pembunuhan lebih lanjut,” imbuhnya.

Halaman selanjutnya…

14 Januari 2020
Inkonsistensi AS Soal Kebebasan Berbicara, Facebook dan Instagram Blokir Konten Mendukung Soleimani

TIKTAK.ID – Ketika Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyuarakan kebebasan berbicara dan memperingatkan Teheran agar tak melakukan sensor, plat form media sosial ternama Facebook malah melakukan kebalikannya. Platform media sosial milik Mark Zuckerberg ini mengakui menyensor postingan dukungan pro-pemerintah Iran yang diposting di Instagram terkait terbunuhnya Jenderal Soleimani oleh AS, seperti yang dilaporkan RT, Ahad 12 Januari 2020.

Instragram juga mengonfirmasi bahwa mereka menghapus semua postingan yang menyuarakan dukungan kepada Qassem Soleimani. Juru bicara Facebook mengaku sensor dilakukan untuk memenuhi sanksi Amerika dan hal itu menurutnya sepenuhnya dibenarkan. Instragram sendiri merupakan satu dari sejumlah platform media sosial yang tak diblokir di Iran. Platform ini telah menjadi tempat bagi banyak negara melampiaskan kemarahannya atas pembunuhan yang dilakukan Amerika kepada Soleimani.

Baca juga: Aktivis AS: Trump Ikut Bersalah atas Jatuhnya Pesawat Ukraina

Sensor oleh Facebook ini mendapat kecaman dari Federasi Jurnalis Internasional. Mereka mengutuk dan mengatakan upaya sensor sebagai suatu yang “belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah jejaring media sosial dan tertentangan dengan aktualitas media yang sesungguhnya”. Dalam suratnya ke Instragram, Asosiasi wartawan Iran atau Association of Iranian Journalists (AoIJ) Teheran mencatat bahwa baru-baru ini banyak akun media pemerintah Iran dihapus dan 15 wartawan disensor, padahal ini bertentangan dengan kebebasan berbicara seperti yang selalu diteriakkan Amerika dan Trump.

Halaman selanjutnya…

12 Januari 2020