TIKTAK.ID

Tag: partai politik

  • 10 Parpol Gagal Tembus Senayan, Perolehan Kursi Hangus?

    10 Parpol Gagal Tembus Senayan, Perolehan Kursi Hangus?

    TIKTAK.ID – Berdasarkan hasil rekapitulasi Pemilu 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum, terdapat 10 Partai yang gagal tembus Senayan. Perolehan suaranya hangus di tingkat nasional, tapi berhak menukar kursi di DPRD.

    PDIP berhasil mendulang suara terbanyak, disusul oleh Golkar, Gerindra, dan PKB. Sedangkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan delapan partai lainnya tidak lolos ke Senayan, lantaran perolehan suara gagal menembus ambang batas parlemen sebesar 4%.

    Sekadar informasi, ambang batas parlemen atau parliamentary threshold adalah syarat minimal perolehan suara partai politik untuk diikutkan dalam penentuan kursi di DPR. Ambang batas parlemen tersebut mulai diterapkan di Indonesia sejak Pemilu 2009 silam.

    Baca juga : Suara Demokrat Anjlok di Pemilu 2024, AHY Salahkan Politik Uang

    Supaya bisa tembus di parlemen, partai politik harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4%. Bila tidak memenuhi ambang batas perolehan suara itu, maka partai politik tidak akan disertakan dalam perhitungan perolehan suara DPR di setiap daerah pemilihan.

    Ketentuan itu tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu pada Pasal 414 Ayat 1 dan 2 serta Pasal 415 Ayat 1, sebagai berikut :

    Pasal 414 Ayat (1)

    Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional, untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR

    Baca juga : PSI, Hanura, dan Perindo Gagal Lolos ke Senayan, Apa Penyebabnya?

    Pasal 414 Ayat (2)

    Semua Partai Politik Peserta Pemilu diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

    Pasal 415 Ayat (1)

    Partai Politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 ayat (1), maka tidak disertakan pada perhitungan perolehan suara DPR di setiap daerah pemilihan.

    Baca juga : Anies Tegaskan Gugatan ke MK Tetap Berlanjut Ditengah Spekulasi Nasdem Merapat ke Prabowo

    Sementara itu, menurut hasil rekapitulasi nasional KPU, berikut ini raihan suara 10 partai yang terdepak dari Senayan:

    1. PPP: 5.878.777 (3,87%)
    2. PSI: 4.260.169 (2,806%)
    3. Perindo: 1.955.154 (1,29%)
    4. Partai Gelora: 1.281.991 (0,84%)
    5. Partai Hanura: 1.094.588 (0,72%)
    6. Partai Buruh: 972.910 (0,64%)
    7. Partai Ummat: 642.545 (0,42%)
    8. PBB: 484.486 (0,32%)
    9. Partai Garuda: 406.883 (0,27%)
    10. PKN: 326.800 (0,215%)

    Baca juga : MK Terima Gugatan Pertama dari Parpol soal Sengketa Pemilu Oleh Nasdem

    Berdasarkan perolehan suara tersebut, maka 10 partai itu pun tak bisa mengonversi suaranya menjadi kursi di DPR. Walaupun tidak lolos parlemen, perolehan suara bakal tetap digunakan menjadi kursi di DPRD karena ambang batas parlemen hanya berlaku di tingkat nasional. Hal itu sebagaimana yang tertuang pada Pasal 414 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa seluruh Partai Politik Peserta Pemilu diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

  • Soal Polemik Masa Jabatan Ketum Parpol, PPP: Bukan Ranah MK

    Soal Polemik Masa Jabatan Ketum Parpol, PPP: Bukan Ranah MK

    TIKTAK.ID – Ketua DPP PPP, Achmad Baidowi alias Awiek mengungkapkan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) tidak memiliki wewenang mencampuri ketentuan masa jabatan ketua umum partai politik.

    Awiek menyampaikan hal itu dalam merespons gugatan terhadap Pasal 23 ayat (1) UU 2/2011 tentang Partai Politik yang mengatur masa jabatan Ketum partai. Pada pokoknya, gugatan tersebut meminta Ketum parpol maksimal menjabat selama 10 tahun atau dua periode.

    “Bukan ranah MK untuk mengurusi partai politik. Sebab, partai politik itu bukan alat negara,” terang Awiek di kompleks parlemen, pada Selasa (27/6/23), seperti dilansir CNNIndonesia.com.

    Baca juga : Kecam Politisi Senior PDIP yang Ejek Gibran Anak Ingusan, PSI: Tidak Pantas

    Menurut Awiek, partai politik punya kewenangan mengatur dirinya sendiri. Ia pun menekankan kalau pengurus partai bukan pejabat publik. Untuk itu, Awiek berharap MK tidak mengabulkan gugatan tersebut, karena sudah masuk ke dalam urusan internal partai yang tak sepatutnya diatur oleh negara.

    “Diberikan kewenangan kepada partai politik untuk mengatur dirinya sendiri, karena partai politik bukan pejabat publik,” tutur Awiek.

    Sebelumnya, warga Nias bernama Eliadi Hulu dan warga Yogyakarta, Saiful Salim menggugat Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Pasal tersebut mengatur masa jabatan ketua umum partai politik. Lewat gugatannya, mereka ingin masa jabatan Ketum parpol maksimal selama 10 tahun atau dua periode.

    Baca juga : PDIP Tegaskan Kaesang Harus Lewat Partai yang Sama dengan Keluarga Jika Ingin Maju Pilkada

    “… tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ‘pergantian kepengurusan partai politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD dan ART, khusus ketua umum atau sebutan lainnya, AD dan ART wajib mengatur masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 (satu) kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut,” begitu bunyi petitum perkara nomor 65/PUU/PAN.MK/AP3/06/2023.

    Sementara itu, Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto turut mengomentari gugatan terhadap aturan masa jabatan ketua umum partai dibatasi maksimal dua periode. Prabowo menganggap hal itu adalah ranah partai politik. Dia pun menyebut batasan masa jabatan ketua umum partai diatur di internal partai politik.

    “Itu kan sesuai anggaran dasar di masing-masing partai,” jelas Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Senin (26/6/23).

  • 8 Parpol Beri Penolakan, Pengamat: Sistem Pemilu Proporsional Tertutup Membunuh Demokrasi

    8 Parpol Beri Penolakan, Pengamat: Sistem Pemilu Proporsional Tertutup Membunuh Demokrasi

    TIKTAK.ID – Pertemuan antara delapan ketua umum partai politik dengan sejumlah elite politik pada Minggu (8/1/23) menjadi sorotan. Mereka menolak sistem proporsional tertutup dalam ajang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.

    Menanggapi hal itu, Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin mengatakan setuju dengan penolakan sistem proporsional tertutup dalam pertemuan tersebut. Sebab, dia menganggap demokrasi di Indonesia dapat berkembang dan maju jika sistem proporsionalnya terbuka.

    “Saya melihatnya iya (kebijakan penolakan tepat). Jadi demokrasi itu bisa berkembang dan maju bila sistemnya terbuka,” ujar Ujang, pada Minggu (8/1/23), seperti dilansir Sindonews.com.

    Baca juga : NasDem Tegaskan Tak Akan Hengkang dari Koalisi Jokowi Meski Menterinya Direshuffle

    Ujang juga menilai sistem proporsional terbuka setiap Calon Legislatif (Caleg) bisa berkompetisi dengan sehat.

    “Bisa berpacu untuk menang dengan suara terbanyak, nah jadi dengan itulah mereka dapat dilantik jadi anggota DPR,” terang Ujang.

    Ujang menjelaskan bahwa jika dilakukan dengan sistem proporsional tertutup, maka anggota DPR hanya dipilih oleh Ketum partai tanpa proses demokrasi.

    Baca juga : Tanggapi Kelanjutan Tragedi Kanjuruhan, Mahfud MD: Kalau Mau Saya, Hukum Mati Aja

    “Sementara dengan sistem tertutup, anggota DPR yang terpilih itu orang-orang yang diam tidak bergerak yang dipilih oleh Ketum partai, kan seperti itu,” sambung Ujang.

    Ujang menyatakan bahwa keputusan saat ini berada di Mahkamah Konstitusi (MK), terkait Indonesia ke depannya bakal menggunakan sistem proporsional seperti apa dalam Pemilu 2024.

    “Ini kan pertaruhannya bukan lagi parpol, bukan hanya psikologis, melainkan pertarungannya sedang diproses di MK. Jadi kita tunggu keputusan MK,” tegas Ujang.

    Baca juga : Petinggi PPP Tuding Sandiaga Uno yang Kebelet dan Nafsu Pindah Partai

    Senada dengan Ujang, Pengamat Politik Adi Prayitno setuju dengan penolakan delapan Ketum parpol terkait sistem proporsional tertutup. Dia menyatakan proporsional tertutup akan melahirkan mazhab politik seperti membeli kucing dalam karung.

    “Sangat tepat delapan parpol menolak proporsional tertutup karena berpotensi membunuh demokrasi. Proporsional tertutup akan melahirkan mazhab politik membeli kucing dalam karung. Anggota dewan terpilih bukan pilihan rakyat, namun pilihan partai. Hal ini rumit dan berbahaya bagi demokrasi,” tutur Adi.

    Sebelumnya, pertemuan delapan ketua umum dan elite partai politik di parlemen menghasilkan lima hal penting soal sistem Pemilu proporsional tertutup. Pertemuan tersebut digelar di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, pada Minggu (8/1/23).

  • Busyro Muqoddas: Oligarki Politik Dibangun Hampir di Semua Parpol

    Busyro Muqoddas: Oligarki Politik Dibangun Hampir di Semua Parpol

    TIKTAK.ID – Ketua Bidang Hukum dan HAM Pengurus Pusat Muhammadiyah, Busyro Muqoddas mengungkapkan bahwa proses politik di Indonesia banyak didominasi oleh oligarki Taipan. Ia menyebut selain proses politik, oligarki Taipan juga ada di balik sumber permasalahan Indonesia.

    “Dalam keseluruhan proses-proses politik dan lain-lain, kebanyakan selalu muncul di belakangnya itu kalau ada masalah-masalah yang tampak maupun tidak tampak, di belakangnya selalu ada indikasi dominasi oligarki Taipan dan politik tadi. Baik secara soft maupun vulgar,” ujar Busyro melalui sebuah diskusi daring bertajuk “Muhammadiyah dan Politik: Mengurai Dinamika Jelang Pemilu 2021”, Sabtu (12/6/21), seperti dilansir CNN Indonesia.

    Kemudian Busyro menyinggung kondisi partai politik yang saat ini dikuasai oligarki. Ia menilai sudah sedikit parpol di Indonesia yang menjalankan kaderisasi.

    “Sebab, di dalam parpol itu menonjol sekali oligarki politik itu sendiri, bahkan dibangun di dalam parpol. Hampir semua parpol seperti itu,” terang Busyro.

    Mantan pimpinan KPK itu pun menyoroti sejumlah kasus korupsi yang masih terjadi di Indonesia. Busyro mengatakan penyebab korupsi masih marak, karena saat ini birokrasi di Indonesia adalah produk dari Pemilu yang transaksional.

    Busyro mengklaim hal itu terbukti dengan masih adanya pejabat-pejabat negara yang terbelit kasus rasuah. Lantas ia menyinggung kasus korupsi yang menjerat dua mantan menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) periode 2019-2024, mantan Menteri Sosial, Juliari Batubara dan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo.

    Menurut Busyro, dominasi oligarki Taipan berpotensi menurunkan semangat demokrasi Indonesia. Pasalnya, kata Busyro, dengan dominasi ini dapat menimbulkan pemilihan Kepala Daerah transaksional. Ia pun menyebut hasil dari pemilihan ini yakni pemerintahan berwatak state capture corruption.

    “Birokrasi negara kita itu bagaimana pun juga merupakan produk demokrasi Pilkada transaksional. Kondisi tersebut pun membuat produk birokrasi pemerintahan yang berwatak corporate, korporasi klepto, sehingga hasilnya state capture corruption,” tutur Busyro.

    Sebelumnya, Juliari Batubara terjerat korupsi pengadaan Bansos wilayah Jabodetabek. Dari setiap nilai paket Bansos sebesar Rp300.000, politikus PDIP tersebut memperoleh jatah Rp10.000.

    Sedangkan Edhy Prabowo terjerat korupsi ekspor benur. Ia didakwa jaksa menerima suap sebesar Rp25,7 miliar. Suap tersebut untuk mempercepat proses persetujuan pemberian izin budidaya lobster dan izin ekspor benih bening lobster (BBL) kepada PT Dua Putera Perkasa Pratama (PT. DPPP) dan para eksportir BBL lainnya.

  • Gatot Nurmantyo Sebut Dirinya Sudah ‘Ditembak’ Parpol untuk 2024

    Gatot Nurmantyo Sebut Dirinya Sudah ‘Ditembak’ Parpol untuk 2024

    TIKTAK.ID – Mantan Panglima TNI, Jenderal (Purnawirawan) Gatot Nurmantyo buka suara terkait peluangnya maju dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Gatot mengklaim telah “ditembak” oleh tokoh partai politik untuk 2024.

    Gatot menyampaikan hal itu dalam program tvOne yang diunggah di akun Instagram resminya seperti dilihat Jumat (11/6/21).

    Awalnya, Gatot berbicara terkait kondisi Indonesia saat ini, yang masih berjuang melepaskan diri dari jerat pandemi Covid-19.

    “2024, saya ini pada tanggal 10 Maret 2014 saya berbicara di depan sebanyak 6.000 mahasiswa strata sarjana di UI tentang proxy war, di mana ada sekitar 14 apa-apa yang akan terjadi itu. Dua tahun kemudian benar-benar terjadi, kemudian pada tanggal 27 Oktober 2017 di Istana Negara, dihadiri oleh Presiden dalam konferensi dokter-dokter militer dunia, saya mengatakan, waspada terhadap perang biologi yang bisa melemahkan satu negara dan berdampak epidemi,” ujar Gatot, seperti dilansir detik.com.

    “Dua poin ini, saya khawatir tentang kondisi bangsa ini apabila kita ini tidak bersatu, kita tidak bersama-sama menyelesaikan tentang masalah epidemi sendiri kemudian ekonomi ini, apa yang bakalan terjadi. Jadi tidak sepantasnya saya berpikir 2024, sebab bagaimana menyelamatkan ini dulu,” imbuhnya.

    Lantas Gatot menyatakan masih belum mengambil sikap soal 2024. Padahal, kata Gatot, dia telah “ditembak” tokoh partai politik terkait 2024. Meksi begitu, Gatot mengaku belum mau berbicara lebih jauh.

    “Ya, udah ditembak. Tapi saya sampaikan, mari kita jangan berpikir ini dulu. (Siapa yang menembak) Ya yang punya pistol-lah, ha-ha-ha,” ucap Gatot.

    Lebih lanjut, Gatot mengungkapkan bahwa tokoh politik yang menembaknya ini meminta agar sosoknya dirahasiakan. Namun Gatot menegaskan tidak menolak ataupun menerima tawaran tersebut.

    “Minta agar tidak diinformasikan kepada siapa pun juga. Jadi saya bilang, saya bukan mengatakan tidak, melainkan mari kita sama-sama lihat situasinya lah. Belum tentu tahun 2024. Ini kan elektabilitas saya sebagai oposisi,” tutur Gatot.

    Saat ditanya terkait dirinya merasa sebagai oposisi pemerintahan saat ini, Gatot pun mengklaim hanya membeberkan fakta-fakta yang mungkin sulit diterima, padahal menurutnya itu benar.

  • Partai Ummat Amien Rais Kalah Populer dari Partai Gelora Fahri Hamzah

    Partai Ummat Amien Rais Kalah Populer dari Partai Gelora Fahri Hamzah

    TIKTAK.ID – Partai Ummat yang didirikan oleh mantan Ketua MPR, Amien Rais, tampaknya kalah populer dengan Partai Gelora yang didirikan sejumlah mantan elite PKS. Hal tersebut diketahui berdasarkan survei terbaru Parameter Politik Indonesia.

    Hasil survei itu mengungkapkan bahwa popularitas Partai Gelora mencapai 28,7 persen. Sedangkan popularitas Partai Ummat berada di angka 21,7 persen.

    “Di antara tiga partai baru yang cukup eksis belakangan ini, Partai Gelora menjadi yang paling populer. Kemudian disusul partai Ummat dan Masyumi Reborn (14,2 persen)”, begitu isi dokumen hasil survei Parameter Politik Indonesia yang dirilis Sabtu (5/6/21), seperti dilansir CNN Indonesia.

    Kemudian survei itu menyatakan masyarakat sebenarnya tidak terlalu antusias dengan partai baru. Terdapat sebanyak 40,1 persen responden yang merasa partai baru tidak terlalu penting, dan hanya 26,7 persen yang menganggap kehadiran partai baru penting.

    Kecenderungan tersebut pun berkaitan dengan antusiasme masyarakat untuk mendukung partai baru. Jumlah responden yang ingin mendukung partai-partai itu hanya berada di kisaran angka belasan persen.

    “Partai Gelora memperoleh angka 11,9 persen dukungan, Partai Ummat 7,8 persen, dan Partai Masyumi Reborn 3,3 persen dukungan”, dikutip dari hasil survei itu.

    Sekadar informasi, survei tersebut dilakukan pada 23-28 Mei 2021. Parameter Politik Indonesia melibatkan sebanyak 1.200 responden yang dipilih secara acak dan proporsional dari 6.000 nomor telepon. Penelitian itu dilakukan dengan margin of error ± 2,9 persen pada tingkat kepercayaan mencapai 95 persen.

    Untuk diketahui, pendirian Partai Ummat sendiri dilatarbelakangi oleh keretakan di tubuh PAN, usai kongres V PAN pada Februari 2020 silam. Ketika itu, kongres yang diwarnai kericuhan menetapkan Zulkifli Hasan sebagai Ketua Umum PAN.

    Namun Amien Rais yang mendukung Mulfachri Harahap dalam pemilihan Ketum PAN, menilai Zulkifli melakukan langkah keliru karena akan merapat ke koalisi Pemerintah. Lantas Amien Rais dan anaknya, Hanafi Rais mengundurkan diri dari PAN.

    Beberapa bulan kemudian, Amien menyampaikan niatnya mendirikan partai baru pada September 2020, karena prihatin atas kondisi Indonesia. Ia pun mengumumkan partai baru yang didirikannya bernama Partai Ummat pada 1 Oktober 2020.

  • Temui 3 Ketum Parpol, Ridwan Kamil Enggan Beberkan Agendanya

    Temui 3 Ketum Parpol, Ridwan Kamil Enggan Beberkan Agendanya

    TIKTAK.ID – Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (RK) mengungkapkan bahwa tiga Ketua Umum dari partai politik telah menjalani komunikasi bersama dirinya. Dua orang lainnya telah mengadakan janji temu yang diagendakan.

    Mereka adalah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh, dan Ketua Umum Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu.

    Sebagaimana diketahui, sosok yang biasa disapa Kang Emil itu termasuk salah satu figur yang mempunyai daya keterpilihan relatif tinggi mengacu sejumlah hasil survei akhir-akhir ini.

    “Contoh, saya telah bertemu Cak Imin minggu lalu, PKS minggu lalu [dengan] Pak Syaikhu, Pak Surya Paloh sudah,” sebutnya di Palembang, Sumatera Selatan, sebagaimana dilansir CNN Indonesia, Kamis (3/6/21).

    Emil juga mengungkapkan telah mengadakan janji temu dengan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono dan juga Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto pada Jumat (4/6/21).

    Meski demikian, Emil enggan membeberkan agendanya secara detail tentang tujuan rangkaian pertemuan dengan pentolan partai politik tersebut. Emil sekadar menyebutkan bahwa komunikasi perlu terjalin bersama siapa pun.

    “Besok Jumat Pak AHY menunggu di Bandung, malamnya bertemu Pak Airlangga. Komunikasi harus dibangun, masalah nanti menjadi chemistry ya itu bonus saja dari silaturahmi. Kalau pun tidak, kan membangun hubungan kemanusiaan,” jelas Emil.

    Emil sendiri mengungkap belum memastikan guna maju menjadi calon presiden (Capres) atau tidak pada Pilpres 2024. Apalagi, bisa tidaknya menjadi Capres sangat tergantung pada partai politik yang mempunyai kursi DPR RI.

    “Tugas saya sekarang cuma menaikkan kinerja dan menyelesaikan visi-misi. Karena maju itu bukan saya yang menentukan, [tapi keputusan] partai,” lanjut pria kelahiran Bandung, 4 Oktober 1972 tersebut.

    Seperti diketahui, Ridwan Kamil saat ini merupakan salah satu figur yang namanya selalu ada dalam survei Capres 2024, meski tidak berada di urutan teratas. Sejumlah tokoh lain yang menempati urutan teratas yaitu Prabowo Subianto (Menhan), Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah), dan Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta).

  • Ancang-ancang Parpol Bangun Komunikasi, Cegah Polarisasi Pilpres 2024

    Ancang-ancang Parpol Bangun Komunikasi, Cegah Polarisasi Pilpres 2024

    TIKTAK.ID – Partai-partai politik dikabarkan telah saling membangun komunikasi demi Pemilu 2024. Salah satunya adalah menggolkan misi agar calon presiden (Capres) lebih dari dua pasangan, untuk menghindari polarisasi alias pembelahan yang parah seperti Pilpres sebelumnya.

    “Tidak bisa dipungkiri bahwa partai-partai juga sudah mulai ambil ancang-ancang dalam rangka Pilpres 2024, termasuk berkomunikasi satu sama lain,” ujar Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin (24/5/21), seperti dilansir CNN Indonesia.

    Arsul Sani mengungkapkan bahwa langkah yang diambil sejauh ini yakni menjalin komunikasi antarparpol. Ia mencontohkan saat dirinya bertemu dengan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya, beberapa waktu lalu.

    Perlu diketahui, sejumlah pertemuan antarparpol memang sempat terjadi belakangan ini. Di antaranya, PKS yang menggelar safari politik lewat pertemuan dengan PPP, Partai Demokrat, PDIP, dan Partai NasDem.

    Meski begitu, Arsul menyatakan bahwa komunikasi yang dibangun belum sampai pada pembahasan profil Capres. Ia menyebut pembahasan yang telah dilakukan baru sebatas menyamakan cara pandang agar Pilpres 2024 tidak menjadi ajang demokrasi yang membelah tajam masyarakat seperti Pilpres 2014 dan 2019 silam.

    Arsul juga mengakui PPP ingin agar Pilpres 2024 tak hanya diikuti oleh pasangan calon presiden. Namun ia menilai hal itu membuka kemungkinan Pilpres 2024 akan berlangsung sebanyak dua putaran.

    Ia melanjutkan, terkait komunikasi dengan sosok-sosok yang berpeluang menjadi Capres di Pilpres 2024, PPP belum melakukan hal tersebut sampai saat ini. Meski begitu, ia mengklaim PPP sudah memiliki komunikasi yang baik dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

    “Jadi itu memang cair, tapi sekali lagi tidak spesifik mulai utak-atik itu, belum sampai itu,” imbuhnya.

    Lebih lanjut, pencalonan presiden-wakil presiden sendiri ditentukan oleh ambang batas presiden atau presidential threshold. Menurut UU Pemilu, pencalonan hanya bisa dilakukan oleh partai atau gabungan partai yang sudah memiliki 20 persen suara sah nasional di Pemilu terakhir atau 25 persen kursi di DPR. Mengacu pada draf Rancangan Undang-Undang Pemilu terakhir, ambang batas presiden masih 20 persen.

    Sementara itu, Mahkamah Konstitusi (MK) juga menolak uji materi UU Pemilu terkait ambang batas presiden 20 persen. Sebab, Mahkamah menganggap tidak ada kerugian konstitusional alias tidak membatasi hak dari pemohon, yang adalah Rizal Ramli dkk, dalam mencalonkan diri.

  • Hasil Survei Parpol: Demokrat Geser Golkar, Partai Anyar Amien Rais Masuk 10 Besar

    Hasil Survei Parpol: Demokrat Geser Golkar, Partai Anyar Amien Rais Masuk 10 Besar

    TIKTAK.ID – Survei terbaru Y-Publica mengungkapkan bahwa usai Partai Demokrat sempat diguncang konflik internal, elektabilitasnya mengalami tren peningkatan. Partai yang dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ini bahkan mampu menggeser Partai Golkar dari posisi tiga besar, dengan perolehan angka 8,1 persen.

    Pada urutan pertama masih ditempati oleh PDI Perjuangan dengan elektabilitas 22,5 persen, dan disusul oleh Gerindra sebesar 13,2 persen. Golkar yang sebelumnya selalu menempati urutan ketiga, saat ini terlempar ke empat besar, dengan raihan elektabilitas 7,8 persen.

    Sedangkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang masih belum memiliki wakil di DPR, terus naik elektabilitasnya hingga merangsek ke posisi enam besar. Kemudian di jajaran papan bawah, Partai Ummat yang belum lama dideklarasikan juga terus mengalami kenaikan dan memimpin elektabilitas partai-partai kecil.

    “Demokrat berhasil masuk tiga besar elektabilitas partai politik. Sementara dua parpol yang menjadi kuda hitam, yaitu PSI yang masuk enam besar dan Partai Ummat memimpin partai-partai gurem,” terang Direktur Eksekutif Y-Publica Rudi Hartono melalui siaran pers tertulis di Jakarta, Rabu (26/5/21), seperti dilansir Merdeka.com.

    Rudi mengatakan kenaikan elektabilitas Demokrat terjadi sejak survei pada Februari 2021 silam. Tren itu pun ada kaitannya dengan gonjang-ganjing Kongres Luar Biasa (KLB), yang kubu AHY mampu selamat dari upaya penggulingan paksa yang dirancang kubu Moeldoko.

    Rudi menyebut AHY mengalami ujian politik terbesar dalam kepemimpinannya di Demokrat sejak menggantikan ayahnya, mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). AHY sendiri mulai terjun ke kancah politik saat diusung sebagai calon gubernur dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.

    Nama AHY memang kerap muncul dalam bursa calon presiden 2024 atau sebagai calon wakil presiden. Menurut Rusi, di tangan AHY, Demokrat bisa membangun kepemimpinan oposisi menantang dominasi tiga besar parpol, yakni PDIP, Gerindra, dan Golkar.

    Lebih lanjut, di jajaran papan tengah, PSI memantapkan diri usai masuk ke posisi enam besar dengan elektabilitas mencapai 5,3 persen.

    “Di antara parpol-parpol non-Senayan lainnya, PSI yang paling berpeluang lolos parliamentary threshold,” ucap Rudi.

    Selain itu, Rudi menyatakan parpol baru yang didirikan Amien Rais, Partai Ummat paling bersinar di antara parpol-parpol papan bawah.

  • Wacana Poros Partai Islam dan Peta Dukungan Parpol di Parlemen

    Wacana Poros Partai Islam dan Peta Dukungan Parpol di Parlemen

    TIKTAK.ID – Sikap partai politik di Parlemen Senayan tampaknya berbeda-beda dalam menanggapi rencana pembentukan koalisi poros partai Islam untuk menghadapi Pilpres 2024. Mulanya, rencana tersebut mencuat dalam pertemuan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada Rabu (14/4/21).

    Menurut Sekretaris Jenderal DPP PKS, Aboe Bakar Al-Habsyi, penyelenggaraan Pilpres 2024 masih lama. Ia pun menilai kemungkinan penjajakan untuk membentuk poros partai Islam di Pilpres 2024 masih terbuka.

    “Penjajakan-penjajakan ini masih ada dalam 2,5 tahun atau 3 tahun, eh 2,5 tahun. Jadi sangat memungkinkan [membentuk poros partai Islam],” ujar Aboe melalui konferensi pers di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan pada Rabu (14/4/21), seperti dilansir CNN Indonesia.

    Lebih lanjut, dalam kesempatan yang sama, Sekjen DPP PPP Arwani Thomafi mengungkap mengenai kemungkinan membentuk poros partai Islam bersama PKS. Ia menyebut PPP terbuka untuk berbicara dengan PKS tentang sistem kepemiluan agar Pemilu 2024 lebih dinikmati semua pihak.

    “Masyarakat, parpol, dan semua pihak. Saya kira tentu kita terbuka untuk bicara dari berbagai sisi untuk menuju tatanan 2024 lebih baik,” tutur Arwani.

    Menanggapi pernyataan tersebut, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengaku membuka kemungkinan pihaknya mendukung wacana itu. Jazilul menyebut rencana itu harus digagas secara serius dan memiliki arah yang jelas untuk masyarakat luas.

    “Terbuka kemungkinan untuk mendukung dan bergabung, jika wacana ini memang digagas dengan serius dan memiliki arah dan format yang jelas bagi perubahan masa depan Indonesia,” ucap Jazilul.

    Lantas Jazilul menganggap wacana tersebut dapat membangun poros kekuatan demokrasi baru di Indonesia. Ia menjelaskan, salah satunya dengan menawarkan ide dan pelbagai program keumatan yang lebih baru.

    “Tentu tidak berhenti pada wacana yang hanya mengawang-awang,” imbuhnya.

    Di sisi lain, satu-satunya parpol Islam di Senayan yang menolak yakni Partai Amanat Nasional (PAN). Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi mengungkapkan bahwa pihaknya tidak akan bergabung dalam rencana koalisi poros partai Islam yang hendak digagas PKS dan PPP itu.

    “PAN tidak akan ikut dalam wacana poros Islam,” tegas Viva Yoga dalam keterangan resminya, Kamis (15/4/21).