TIKTAK.ID

Tag: Partai Demokrat

  • Soal Kudeta Demokrat, Moeldoko: Kalau Ada Kudeta Ya dari Dalam, Bukan dari Luar

    Soal Kudeta Demokrat, Moeldoko: Kalau Ada Kudeta Ya dari Dalam, Bukan dari Luar

    TIKTAK.ID – Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko menampik tudingan yang menyatakan dirinya ingin mengambil alih Partai Demokrat. Ia menyebut kudeta Partai Demokrat hanya dilakukan dari internal partai, bukan dari luar partai.

    “Kalau ada istilah kudeta (Partai Demokrat), ya kudeta dari dalam. Masa kudeta dari luar,” ujar Moeldoko melalui konferensi pers, Senin (1/2/21).

    Kemudian Moeldoko meminta agar persoalan yang diungkap Partai Demokrat tidak dikaitkan dengan pihak Istana. Ia mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sama sekali tidak mengetahui isu yang disampaikan oleh Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Ia pun menilai tudingan yang disampaikan AHY sepenuhnya menjadi tanggung jawabnya.

    Baca juga : Upaya Kudeta AHY Tanda Kekuasaannya di Demokrat Tidak Bulat

    “Jangan dikit-dikit Istana. Dalam hal ini, saya mengingatkan agar jangan mengganggu Pak Jokowi. Sebab, beliau tidak tahu sama sekali mengenai isu ini. Ini urusan saya, Moeldoko, bukan selaku KSP,” ucap Moeldoko.

    Meski begitu, Moeldoko tidak mengelak telah bertemu sejumlah orang dari Partai Demokrat. Namun ia mengklaim hanya mendengarkan keluhan terkait berbagai situasi.

    “Mereka pada curhat situasi dan saya hanya mendengarkan. Saya prihatin melihat situasi itu karena saya juga bagian pencinta Demokrat,” terang mantan Panglima TNI tersebut.

    Baca juga : AHY Ungkap Upaya Rebut Paksa Partai Demokrat Libatkan Pejabat Penting dan Orang Dekat Jokowi

    “Setelah itu muncul isu-isu dan seterusnya. Mungkin dasarnya foto-foto, tapi kalau itu menjadi persoalan yang digunjingkan ya silakan saja. Saya tidak keberatan,” imbuhnya.

    Untuk diketahui, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra sempat mengungkap sosok yang ingin mengambil alih partai Demokrat. Ia menyatakan sosok yang dimaksud ingin kudeta Partai Demokrat yakni Moeldoko.

    “Hal itu berdasarkan pengakuan, kesaksian, dari BAP sejumlah pimpinan tingkat pusat maupun daerah Partai Demokrat yang kami dapatkan. Mereka dipertemukan langsung dengan KSP Moeldoko yang ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional demi kepentingan pencapresan 2024,” kata Herzaky dalam keterangan tertulis, seperti dilansir Kompas.tv, Senin (1/2/21) malam.

    Baca juga : Kapolda Jateng Sematkan Pin Emas Kapolri dan Penghargaan untuk 97 Anggotanya yang Berprestasi

    “Ini bukan soal Demokrat melawan Istana, atau Biru melawan Merah, tapi ini terkait penyalahgunaan kekuasaan dengan mencatut nama Presiden,” lanjutnya.

    Sementara itu, politisi Partai Demokrat Andi Arief juga mengatakan hal yang sama. Melalui akun twitter-nya, @Andiarief__, ia mengklaim orang yang ingin merebut Partai Demokrat adalah Moeldoko.

  • Upaya Kudeta AHY Tanda Kekuasaannya di Demokrat Tidak Bulat

    Upaya Kudeta AHY Tanda Kekuasaannya di Demokrat Tidak Bulat

    TIKTAK.ID – Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari mengungkapkan bahwa adanya gerakan politik menunjukkan kekuasaan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum Partai Demokrat tidak bulat. Pasalnya, ia mengatakan gerakan politik itu kurang dari setahun usai AHY menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

    “Jadi, kalau belum setahun sudah ada gerakan politik, maka itu menandakan kekuasaan di Demokrat tidak bulat,” ujar Qodari, seperti dilansir Republika.co.id, Senin (1/2/21).

    Menurut Qodari, pernyataan yang disampaikan AHY pada Senin (1/2/21) siang terkait dugaan kudeta terhadap dirinya dari kursi Ketua Umum, justru memunculkan keheranan. Sebab, lanjut Qodari, AHY menang secara aklamasi pada kongres.

    Baca juga : AHY Ungkap Upaya Rebut Paksa Partai Demokrat Libatkan Pejabat Penting dan Orang Dekat Jokowi

    Oleh sebab itu, Qodari mempertanyakan kemenangan aklamasi yang diklaim Partai Demokrat pada Kongres 2020. Ia menilai, seharusnya kalau baru terpilih dan menang secara aklamasi tidak ada gerakan politik.

    “Berarti aklamasi Partai Demokrat pada Maret 2020 itu sebetulnya bukan aklamasi yang sejati. Kalau aklamasi yang sejati dan alamiah, itu terjadi ketika ada satu tokoh yang dianggap sangat kuat, sangat legitimate, dan sangat tepat untuk menjadi Ketua Umum, sehingga diterima oleh semuanya,” tutur Qodari.

    Kemudian Qodari menyatakan dinamika yang terjadi itu justru didominasi oleh mayoritas kader Partai Demokrat, baik yang sudah keluar maupun yang masih menjabat. Ia melanjutkan, hal itu terbukti dengan adanya empat orang kader Partai Demokrat yang diduga terlibat serta satu orang berasal dari kalangan Istana.

    Baca juga : Kapolda Jateng Sematkan Pin Emas Kapolri dan Penghargaan untuk 97 Anggotanya yang Berprestasi

    “Menurut saya, harus dijelaskan secara terbuka, siapa saja tokoh itu. Selain itu, diberikan sanksi tegas lah kalau memang kader aktif, dikembalikan kepada AD/ART, apa dikasih surat peringatan, dan kalau ada proses hukum di sana ya diproses saja secara hukum,” ucap Qodari.

    Qodari menjelaskan, Partai Demokrat harus bisa menyelesaikan persoalan terkait adanya manuver dari internal Partai Demokrat.

    “Kalau misalnya orang dekat Istana itu berhenti, gerakan semacam ini belum tentu berhenti, karena berasal dari dalam. Jadi apinya harus dipadamkan sendiri oleh Partai Demokrat di dalam, entah bagaimana caranya. Bisa dengan komunikasi silaturahmi, akomodasi, atau kemudian dipecat dan diproses hukum,” imbuhnya.

  • AHY Ungkap Upaya Rebut Paksa Partai Demokrat Libatkan Pejabat Penting dan Orang Dekat Jokowi

    AHY Ungkap Upaya Rebut Paksa Partai Demokrat Libatkan Pejabat Penting dan Orang Dekat Jokowi

    TIKTAK.ID – Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) diketahui mengadakan commanders call atau rapat pimpinan khusus bersama para pimpinan DPD dan DPC partai.

    AHY mengungkapkan ada gerakan dan upaya merebut paksa Partai Demokrat oleh orang penting di lingkaran Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    “Commanders calls tadi merupakan rapat DPP yang membahas hal cukup serius. Cepat atau lambat pasti hal itu akan menjadi konsumsi publik dan diketahui oleh masyarakat secara luas,” ujar AHY melalui konferensi pers di DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Jakpus, seperti dilansir Detik.com, Senin (1/2/21).

    Baca juga : Kapolda Jateng Sematkan Pin Emas Kapolri dan Penghargaan untuk 97 Anggotanya yang Berprestasi

    “Kami pun menilai perlu dan penting untuk memberikan penjelasan secara resmi tentang duduk perkara yang sebenarnya, yakni mengenai adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan Partai Demokrat secara paksa. Hal itu tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat,” lanjut AHY.

    Kemudian AHY mengatakan telah mendengar sejumlah kesaksian terkait gerakan politik ini. Ia menilai kesaksian tersebut menyebutkan orang-orang lingkar kekuasaan terdekat Presiden Jokowi ikut terlibat.

    “Berdasarkan kesaksian dan testimoni banyak pihak yang sudah kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo,” terang Agus Harimurti Yudhoyono.

    Baca juga : Kunjungi KSAU, Kapolri Harap Sinergitas dari Level Atas hingga Bawah Tegakkan Disiplin Prokes Masyarakat

    Menurut AHY, kesaksian dari gerakan politik ini juga menyebutkan adanya dukungan dari sejumlah menteri.

    “Tidak hanya itu, gerakan ini juga dikatakan sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Presiden Joko Widodo,” tutur AHY.

    Lebih lanjut, AHY mengklaim bahwa pihaknya mengedepankan asas praduga tak bersalah dalam isu ini. Oleh sebab itu, AHY mengaku menyurati Presiden Jokowi.

    “Untuk itu, tadi pagi saya sudah mengirimkan surat secara resmi kepada Yang Terhormat Bapak Presiden Joko Widodo. Surat tersebut demi mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini,” ucap AHY.

    Baca juga : Ikatan Aktivis 98 Pro-Jokowi: Kami Akan Siapkan 1.000 Lawyer untuk Jaga Abu Janda

    AHY menjelaskan, 10 hari lalu ia menerima laporan dan aduan dari banyak pimpinan dan kader Partai Demokrat, baik dari pusat, daerah, dan cabang, mengenai adanya gerakan dan manuver politik oleh segelintir kader dan mantan kader Demokrat. Ia menyatakan gerakan tersebut juga melibatkan pihak luar atau eksternal partai, yang dilakukan secara sistematis.

  • Minta Pemerintah Serius Soal Vaksinasi Covid-19, SBY: Salah Hitung Bisa Chaos

    Minta Pemerintah Serius Soal Vaksinasi Covid-19, SBY: Salah Hitung Bisa Chaos

    TIKTAK.ID – Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) megimbau Pemerintah agar tidak sampai salah hitung terkait anggaran untuk vaksin virus Corona (Covid-19). Menurut SBY, jika sampai terjadi salah hitung, maka dapat berpotensi menimbulkan kaos (KBBI: keadaan kacau balau) dalam proses vaksinasi.

    “Kalau tidak, misalnya akibat salah perencanaan dan salah hitung, maka bisa menimbulkan chaos tersendiri,” ujar Presiden ke-6 Indonesia ini dalam keterangannya, seperti dilansir CNN Indonesia, Jumat (8/1/21).

    SBY pun mengatakan kekacauan dapat membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap Pemerintah. Ia menilai jika hal ini sampai terjadi, maka dampaknya akan sangat buruk.

    Baca juga : Ngeles Soal ‘Drama Tunawisma’, Risma: Saya Tidak Blusukan, Cuma Kebetulan Lewat

    “Masyarakat bisa menjadi panik, marah, bahkan kehilangan harapan. Tidak hanya itu, keseluruhan upaya mengatasi pandemi di negeri ini juga bisa gagal,” terang SBY.

    Meski begitu, SBY menganggap Pemerintah sebenarnya mampu untuk mengelola proses vaksinasi dengan baik. Ia melanjutkan, syaratnya adalah melakukan manajemen krisis yang efektif, serta bekerja siang dan malam.

    “Bukan hanya business as usual,” kata SBY.

    Baca juga : Sesak Napas di Penjara, Habib Rizieq Tolak Bantuan Oksigen Dokter Jaga

    SBY menyatakan dengan hadirnya vaksin Covid-19, menjadi harapan baru dan titik balik dari penanganan pandemi ini. Oleh sebab itu, ia menegaskan bahwa proses vaksinasi mesti sukses dilakukan.

    Lebih lanjut, SBY berharap Pemerintah telah menyiapkan perencanaan yang matang. Terlebih ada tantangan dan kompleksitas proses vaksinasi untuk rakyat Indonesia. Hal itu mulai dari faktor geografi, demografi, infrastruktur, hingga transportasi.

    Selain itu, SBY juga meyakini Pemerintah telah mempertimbangkan segala hal terkait pemilihan jenis vaksin bagi masyarakat. Ia menjelaskan, setidaknya ada dua faktor yang yang dipenuhi, yaitu safety dan efficacy.

    Baca juga : Anies Baswedan Tulis Soal Adab dan Etika di Akun Medsosnya, Sindir Risma?

    “Saya yakin rakyat Indonesia, termasuk saya sendiri, sangat berharap Pemerintah dapat melakukan vaksinasi nasional ini dengan baik. Harus sukses dan tak boleh gagal. Sebab hal ini merupakan jalan bagi pengakhiran pandemi di negeri ini,” ucap SBY.

    Perlu diketahui, vaksinasi Covid-19 tahun 2021 dijadwalkan dimulai pada pertengahan bulan Januari. Vaksinasi itu dibagi menjadi beberapa periode. Pada periode pertama, tenaga kesehatan yang akan menjadi prioritas penerima vaksin.

  • Aktivis Media Don Adam Sebut Ferdinand Hutahaean ‘Pengurus Partai Demokrat Terbodoh yang Pernah Ada’

    Aktivis Media Don Adam Sebut Ferdinand Hutahaean ‘Pengurus Partai Demokrat Terbodoh yang Pernah Ada’

    TIKTAK.ID – Sambil menyertakan link berita dari salah satu media yang memuat pernyataan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mencuitkan olok-olok tajam, “Tata kata oh tata kata..!!” diiringi tagar #PenangananCovidDKITerburuk lewat akun Twitter-nya pada Minggu (13/9/20) sore.

    Serentak netizen menduga nyinyiran “tata kata” itu muncul akibat otak Ferdinand gagal memahami kalimat Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang menyatakan “Tingkat kematian turun tapi jumlah orang yang meninggal meningkat”.

    Tak ayal, Ferdinand pun mendadak jadi bulan-bulanan dan sasaran bully netizen, yang rata-rata menyangsikan tingkat pendidikan dan kemampuan otaknya. Pasalnya, dalam berita yang linknya disertakan Ferdinand, sudah ada penjelasan gamblang yang disampaikan Anies terkait pernyataannya tersebut.

    Baca juga : Tiru Airlangga Sudutkan Anies, Rocky Gerung Sebut Ridwan Kamil dan Bima Arya Ikut ‘Orkestrasi ala Preman’

    Itulah sebabnya mayoritas netizen merasa geregetan dan kesal dengan nyinyiran Ferdinand, lalu mengajarinya cara “paling sederhana” agar bisa mencerna pernyataan Anies tersebut.

    “Jgn nyalahin org pinter kalo bodoh. Tingkat kematian itu persentase dimana ada pembagi yaitu jumlah total yg kena. Sedangkan jmlh kematian adalah angka yang mati tnpa peduli hal lain. Kl jumlah kematian naik sdgkan tingkt kematian turun, ARTINYA YG KENA LEBIH BYK LAGI! Gmn sih”, protes salah satu netizen menanggapi cuitan Ferdinand.

    “Nggak ada yg salah dgn kalimat Anies Baswedan. Contoh. Th 2019, pasien DBD di kampungmu, 1000 dgn tingkat kematian 10%, berarti jumlah yg meninggal 100 orang. Sedangkan th 2020, pasiennya 5000 dgn tingkat kematian 5%, berarti yg meninggal 250 orang. Banyakan mana yg meninggal?” sambung netizen yang lain.

    Baca juga : Benarkan MUI Hanya LSM, Ngabalin: Pengurus yang Main Politik dan Hujat Pemerintah Keluar Saja dari Sana

    Tak cukup sampai di situ, ada juga yang tak kalah “sabar” mengajari Ferdinand dengan menyatakan, “Maksudnya begini: Tingkat kematian => fatality rate. Cth. Meninggal 1000 dari yg positif 10.000, maka fatality rate 10%. Kalau yg meninggal 1.500, dr kasus positif 30.000, maka fatality rate 5% (turun), tapi jumlah yg mati naik 500. Mudah2an paham”.

    Bahkan ada pula yang sampai rela bersusah-susah memberikan ilustrasi semacam contoh soal demi membuat Ferdinand “tak susah memahami” istilah statistik yang disampaikan Anies.

    “Gw bantu jelasin ya, biar gak bego2 amat. Contoh soal ya: Mati ÷ Total terpapar = Tingkat Kematian. 100 ÷ 1.000 = 10%. 150 ÷ 3.000 = 5%. Yg mati bertambah dari 100 ke 150, tapi Tingkat Kematian turun dr 10% ke 5%. Clear? Kalau blm ngerti jg, besok ikut remedial. Oh ya, SMA anda dimana?” tanya netizen tersebut menyindir balik Ferdinand.

    Baca juga : Refly Harun Apresiasi Cara Anies Ambil Keputusan Cepat Hanya dengan Mencermati Gestur Jokowi

    Sementara itu, senada dengan pendapat netizen yang ramai-ramai “menguliahi” Ferdinand, aktivis media sekaligus penggagas Don Adam Channel, lewat akun @DonAdam68 bahkan tanpa basa-basi langsung menyebut Ferdinand sebagai “pengurus partai Demokrat terbodoh yang pernah ada”.

  • Kian Mesra, Demokrat-PDIP Jalin Kerja Sama di 28 Pilkada

    Kian Mesra, Demokrat-PDIP Jalin Kerja Sama di 28 Pilkada

    TIKTAK.ID – Partai Demokrat diketahui berpasangan dengan PDI-Perjuangan dalam mengusung pasangan calon di 18 daerah dalam Pilkada Serentak 2020. Bahkan mereka berkoalisi di 10 daerah, sehingga sejauh ini kerja sama terjalin di 28 daerah.

    Ketua Umum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ketua DPP PDIP, Puan Maharani pun sudah membicarakan hal itu saat berjumpa di Gedung DPR, Jakarta, Kamis kemarin (6/8/20).

    “Di 270 Pilkada ini alhamdulillah PDI Perjuangan dengan Partai Demokrat melakukan kerja sama untuk mendukung calon di beberapa tempat,” ujar Puan di Gedung DPR, seperti dilansir CNN Indonesia, Jakarta, Kamis (6/8/20).

    Baca juga : Ternyata Tak Sedikit Parpol yang Pecah Selama Era Jokowi, Parpol Apa Saja?

    Demokrat dan PDIP berharap kerja sama bisa terjalin dengan optimal dalam kerja-kerja pemenangan di Pilkada Serentak 2020. Meski berada di luar Pemerintah, namun Demokrat dan PDIP berkoalisi di beberapa daerah yang menghelat Pilkada.

    “Kami tetap optimis dengan kebersamaan dan kesatuan elemen bangsa. Termasuk Partai Demokrat dengan PDIP,” tutur AHY.

    Berdasarkan data dari Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat, kedua partai berpasangan di Indragiri Hulu, Kepulauan Riau; Dharmasraya, Sumbar; Mukomuko, Bengkulu; Rejang Lebong, Bengkulu.

    Baca juga : Ingin Segera Bangkitkan Ekonomi, Jokowi Pakai Jurus Lebur BUMN Penerbangan dan Pariwisata

    Tidak hanya itu, Demokrat dan PDIP juga berpasangan di Bandar Lampung; Musi Rawas Utara, Sumsel; Mamuju, Sulawesi Barat; Tana Tidung, Kalimantan Utara; Maluku Barat Daya, Maluku; Tidore Kepulauan, Maluku Utara; dan beberapa daerah lainnya.

    “Terdapat 18 yang berpasangan, plus 10 koalisi antara Demokrat dan PDIP,” jelas Kepala Bappilu Demokrat, Andi Arief saat dihubungi.

    Namun selain dengan PDIP, Demokrat juga menjalin koalisi dengan Golkar, yakni di 25 daerah. Kemudian bersama dengan PAN di 16 daerah, dengan NasDem di 12 daerah, bersama Gerindra di 9 daerah, PKB di 7 daerah, serta PKS di 6 daerah.

    Baca juga : Partainya Dukung Anak Jokowi, Denny Siregar: Fadli Zon Lagi Ngunyah Sandal?

    Meski mesra di sejumlah daerah, tetapi Demokrat dan PDIP sempat terlibat perseteruan di Pilwalkot Medan, Sumatera Utara. PDIP diprediksi bakal mengusung Bobby Nasution yang merupakan menantu Presiden Jokowi, dan Demokrat sudah resmi mengusung Plt Wali Kota Medan Akhyar Nasution sebagai calon petahana.

  • Usai Sowan ke Luhut Persoalkan Legalitas Kepemimpinan AHY di Partai Demokrat, Subur Sembiring Dilaporkan ke Polisi

    Usai Sowan ke Luhut Persoalkan Legalitas Kepemimpinan AHY di Partai Demokrat, Subur Sembiring Dilaporkan ke Polisi

    TIKTAK.ID – Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Irwan melaporkan anggota Forum Komunikasi Deklarator (FKPD) Partai Demokrat, Subur Sembiring ke polisi. Irwan menganggap Subur telah mencemarkan nama baik partai dengan mempertanyakan keabsahan kepengurusan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

    Irwan mengatakan laporan itu telah diterima dengan nomor TBL/613/K/VI/2020/SPKT/Res Tangsel.

    “Kemarin saya mendatangi Polres Tangsel untuk melaporkan DR HC Subur Sembiring dengan dugaan tindak pidana pasal 310, dan atau 315 KUHP dan atau pasal 27 ayat 3 Jo pasal 45 ayat 1 UU ITE. Laporan itu diterima polisi untuk segera diproses,” ujar Irwan melalui keterangan tertulis, seperti dilansir CNN Indonesia, Senin (15/6/20).

    Baca juga : Dukung Novel Baswedan Cari Keadilan, Rocky Gerung Cs Galang Gerakan ‘New KPK’

    Irwan mengaku mempermasalahkan lawatan Subur ke Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan serta Menkumham Yasonna Laoly pada Selasa (9/6/20). Ia menilai Subur telah melukai marwah Demokrat dengan menyatakan kepengurusan hasil Kongres V Demokrat belum ada Surat Keputusan (SK) resmi dari Pemerintah.

    Selain itu, anggota Komisi V DPR RI tersebut juga mempermasalahkan manuver Subur lewat sebuah video pendek. Irwan menyebut Subur melayangkan ancaman kepada DPR RI FPD, pengurus DPD, dan DPC Partai Demokrat se-Indonesia.

    “Saya mengimbau Subur Sembiring untuk menghentikan perbuatan menggangu serta merongrong martabat Partai Demokrat dan bersiap-siap menghadapi proses hukum ke pengadilan,” tegas Irwan.

    Baca juga : Ganjar Pranowo Pamer Kemesraan Bersama Istri, Netizen: Tanda-Tanda Mau Beli PS 5

    Sebelumnya, Subur melakukan lawatan ke Luhut dan Yasonna dengan mengatasnamakan diri sebagai pendiri Partai Demokrat. Dia pun mempertanyakan keabsahan kepengurusan hasil Kongres V Demokrat yang digelar Maret lalu. Bahkan, Subur juga mengklaim struktur pengurus di bawah pimpinan AHY belum diresmikan Pemerintah.

    Sementara Wasekjen Demokrat, Jansen Sitindaon menjelaskan soal kepengurusan AHY telah rampung. Menurutnya, kepengurusan itu sudah mengantongi Keputusan Menkumham nomor N.HH.09.AH.11-01 tertanggal 18 Mei 2020.

    “Jika tujuannya hanya ingin melihat SK, ketimbang Bang Subur dan teman-teman capek-capek ke Kemenkumham dan habis ongkos naik taksi, keringatan, dan lain-lain, seharusnya datang saja ke Kantor DPP Demokrat,” tutur Jansen, Rabu (10/6/20).

  • Sebut Instruksi Cetak Sawah Baru Jokowi Sesat Pikir, Politisi Demokrat ini Beberkan Alternatif Solusi

    Sebut Instruksi Cetak Sawah Baru Jokowi Sesat Pikir, Politisi Demokrat ini Beberkan Alternatif Solusi

    TIKTAK.ID – Presiden Joko Widodo meminta BUMN “keroyokan” membuka lahan baru untuk persawahan sebagai bentuk antisipasi apabila terjadi kekeringan yang melanda diikuti ancaman kelangkaan pangan, seperti yang diperingatkan FAO.

    Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengemukakan, salah satu lahan yang perlu dibuka, yakni lahan basah atau lahan gambut.

    “Presiden meminta BUMN dan daerah, serta Kementerian Pertanian untuk membuka lahan baru untuk persawahan, yaitu lahan basah dan lahan gambut,” kata Airlangga dalam konferensi pers, Selasa (28/4/20).
    Baca juga : DPR Minta KPK Tetap Usut Dugaan Korupsi Penetapan Platform Digital Kartu Prakerja Libatkan Stafsus Jokowi

    Menanggapi rencana ini, politisi Partai Demokrat Amal Alghozali meminta Pemerintah tidak asal reaktif namun sebaliknya, harus lebih berhati-hati.

    Menurutnya, saat ini dunia memang sedang ada ancaman krisis bahan pangan. Indonesia pun berpotensi mengalami krisis itu. Terutama beras, jagung, gula dan kedelai. Perlu antisipasi yang matang. Tidak ngawur apalagi menabrak aturan, juga merusak lingkungan.

    “Saya hanya ingin menyoroti tentang rencana Pemerintah menugaskan BUMN mencetak sawah di lahan gambut,” ucap Amal Alghozali, Kepala Biro Pertanian DPP Partai Demokrat melalui keterangan tertulisnya kepada awak media, Rabu (29/4/20).

    Baca juga : NU, Muhammadiyah dan PGI Kompak Desak DPR dan Pemerintah Setop Pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja

    Menurut Amal, benarkah beras akan defisit? Lalu bila demikian haruskah cetak sawah di lahan gambut? Serta mampukah BUMN mencetak dan mengelola lahan padi skala luas?

    “Begini. Khusus beras, meskipun produksi tahun ini diperkirakan ada penurunan, tapi masih akan surplus untuk kebutuhan dalam negeri. Menurut hitungan teman-teman Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), Indonesia masih bisa surplus 1,5-2 jt ton. Problemnya lebih pada daya beli rakyat yang mendadak miskin akibat Covid,” ungkapnya.

    Halaman selanjutnya…

  • Politikus Demokrat Nilai Program Kartu Prakerja Jokowi Tak Efektif dan Mirip Kuis, Maksudnya?

    Politikus Demokrat Nilai Program Kartu Prakerja Jokowi Tak Efektif dan Mirip Kuis, Maksudnya?

    TIKTAK.ID – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Irwan, mengkritik program Kartu Prakerja dalam bentuk pelatihan daring kepada warga yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi virus Corona (Covid-19).

    Ia mengaku heran dengan langkah Pemerintah yang lebih memilih membuat pelatihan daring melalui sejumlah aplikasi digital, dibandingkan memanfaatkan Balai Latihan Kerja (BLK) yang sudah ada di daerah.

    “Pelatihan online, enggak nyambung. Kan selama ini Pemerintah sudah punya BLK. Kaya kuis-kuisan saja,” ujar Irwan, seperti dilansir CNNIndonesia.com, Rabu (15/4/20).

    Irwan pun meminta Pemerintah membatalkan rencana menggelar program Kartu Prakerja, kemudian mengalihkannya ke program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Ia menilai program BLT akan berjalan lebih efektif dan lebih dibutuhkan masyarakat yang terdampak penyebaran virus Corona.

    Baca juga: Dianggap Tak Cocok dengan Kondisi Terkini, Kartu Pra Kerja Dikritik: Rakyat Butuh Makan, Bukan Pelatihan

    “Langsung BLT, karena kenyataannya rakyat masih banyak belum dapat bantuan padahal mereka disuruh di rumah saja. Seperti tenaga kerja di mal dan kantor yang dirumahkan, gaji disetop,” kata anggota Komisi V DPR RI itu.

    Irwan mengatakan Kartu Prakerja sebenarnya sebuah program yang bagus. Namun, ia beranggapan program tersebut tidak relevan dan tidak efektif di tengah situasi penyebaran virus Corona seperti saat ini. Ia menegaskan, jika Pemerintah mengubah program Kartu Prakerja ke BLT merupakan langkah yang lebih bijaksana dari Jokowi.

    “Niatnya bagus. Kalau enggak ada Corona bagus, tapi dengan situasi seperti ini, enggak efektif. Kalau dikonversi ke BLT langsung efektif,” tutur politikus asal daerah pemilihan Kalimantan Timur tersebut.

    Halaman selanjutnya…

  • Saat Tokoh Tua Partai Lainnya Ogah ‘Lepas Kursi’, Keputusan SBY ‘Mandito Ratu’ Tuai Apresiasi

    Saat Tokoh Tua Partai Lainnya Ogah ‘Lepas Kursi’, Keputusan SBY ‘Mandito Ratu’ Tuai Apresiasi

    TIKTAK.ID – Keputusan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang bersedia untuk “mandito ratu” di tengah masih banyaknya pemimpin tua berkuasa di partai-partai politik nasional, mulai menuai apresiasi.

    Istilah mandito ratu berasal dari khazanah Jawa yang kurang lebih berarti meninggalkan keramaian dunia (lengser kalenggahan) untuk menjadi pandito (empu/resi) di tempat yang jauh dari keramaian.

    Dosen Ilmu Politik Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam mengatakan, SBY memilih untuk mandito ratu dengan mengambil jarak dari politik praktis dan memberikan peluang regenerasi kepemimpinan di Partai Demokrat.

    “Sering kali, politisi selalu melakukan berbagai macam cara untuk naik meraih kekuasaan, namun setelah kekuasaan dipegang, seringkali mereka lupa cara untuk turun dari tangga kekuasaan,” katanya, Minggu (15/3/20).

    Baca juga: Sah Jabat Ketum Demokrat, AHY Bisa Jadi Tren ‘Saatnya Kiprah Anak Muda Mulai Mengemuka’

    Tranformasi dan perubahan, kata Umam, merupakan dua kata kunci yang tidak bisa dilepaskan. Untuk memastikan keberlanjutan organisasi, seorang pemimpin harus mampu menjalankan proses kaderisasi secara efektif. Sebab, pemimpin yang sukses adalah pemimpin yang mampu menyiapkan kader penerus yang mampu memastikan mesin politik berjalan efektif.

    Mengenai terpilihnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang notabene anak biologis SBY, Umam mengatakan bahwa politik dinasti merupakan realitas demokrasi yang terjadi di negara maju maupun berkembang.

    Halaman selanjutnya…