TIKTAK.ID

Tag: Partai Demokrat

  • Demokrat Sebut Anies Nikmati Hasil Kerja Ahok untuk Cegah Banjir

    Demokrat Sebut Anies Nikmati Hasil Kerja Ahok untuk Cegah Banjir

    TIKTAK.ID – Kadiv Advokasi dan Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean menyebut Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan menikmati hasil kinerja gubernur-gubernur sebelumnya dalam mencegah banjir di Ibu Kota. Di antaranya Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Joko Widodo (Jokowi), Ali Sadikin, dan mantan Gubernur Jakarta lainnya.

    Ferdinand mengatakan keberhasilan penanggulangan banjir di Jakarta bukan diukur dari cepat atau lambatnya genangan surut dan luas wilayah genangan. Sebab, menurutnya pemerintah daerah harus memandang munculnya titik baru dan ketinggian banjir anyar sebagai upaya yang harus ditanggulangi.

    “Dalam mengukur kinerja gubernur terkait banjir, yang harus dinilai itu adalah frekuensi terjadinya banjir dan ketinggian banjir,” tulis Ferdinand melalui akun Twitter pribadinya, @FerdinandHaean2, seperti dilansir Tagar.id, Minggu (1/3/20).

    Baca juga: Anies Malah Larang Warganya yang Terpapar Corona ke RS, Kok Bisa?

    Ferdinand beranggapan gubernur terdahulu telah melakukan upaya untuk mencegah banjir dengan membangun sistem drainase atau kanal. Namun, kata Ferdinand, kinerja gubernur tersebut kini dinikmati Anies.

    Seperti diketahui, ketika era Jokowi memimpin Jakarta, ia telah mencanangkan Bendung Sukamahi dan Ciawi guna mengantisipasi banjir yang kerap melanda Ibu Kota. Perencanaan itu dilakukan bersama kepala daerah se-Jawa Barat ketika rapat di Bendung Katulampa, Bogor, 20 Januari 2014.

    Halaman selanjutnya…

  • Demokrat Nilai Cara Jokowi ‘Manjakan’ Influencer dan ‘Beri Makan’ Buzzer Tidak Tepat

    Demokrat Nilai Cara Jokowi ‘Manjakan’ Influencer dan ‘Beri Makan’ Buzzer Tidak Tepat

    TIKTAK.ID – Politikus Partai Demokrat yang pasca Pilpres lalu berbalik bersuara vokal membela kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), kali ini memberikan sudut pandang berbeda terkait anggaran Rp72 miliar untuk para buzzer Istana.

    Adalah Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean yang kali ini memandang pemerintahan Jokowi tidak sensitif terhadap persoalan ekonomi Indonesia, karena mengucurkan anggaran Rp72 miliar khusus untuk membayar influencer atau buzzer.

    “Anggaran seperti ini cenderung hanya sebuah cara yang ditempuh untuk memberi makan para buzzer media sosial yang digunakan Pemerintah sebagai pasukan perang opini secara tidak resmi,” kata Ferdinand, Rabu (26/2/20). “Sebaiknya Pak Jokowi jangan memanjakan buzzer-nya dengan cara seperti ini.”

    Baca juga: Politikus PDIP Kritik Jokowi: Jangan Sampai Presiden Sendiri yang Malah Memancing Kegaduhan Politik

    Jokowi mengeluarkan jurus mengatasi dampak virus Corona dengan membayar buzzer senilai Rp72 miliar. Hal itu semata digunakan untuk menggeliatkan kembali pariwisata Indonesia. Namun, hal itu di mata Ferdinand tidak dapat dibenarkan.

    “Tidak jelas tolak ukur yang digunakan untuk memilih influencer ini dan tidak jelas output keberhasilan dari program ini,” ujarnya.

    Halaman selanjutnya…

  • Ketika Pelosi Robek Salinan Naskah Pidato Trump

    Ketika Pelosi Robek Salinan Naskah Pidato Trump

    TIKTAK.ID – Juru bicara DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi, secara dramatis merobek salinan naskah pidato Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Hal itu dilakukan Pelosi setelah Trump menyampaikan pidato kenegaraannya dalam sebuah sidang bersama dengan Kongres AS, seperti yang dilaporkan The Guardian, Rabu (5/2/20).

    Ketegangan antar keduanya sudah terjadi sebelum Trump berpidato. Yaitu pada saat Trump naik ke podium dan Pelosi menggulurkan tangan untuk berjabatan namun tak disambut oleh Trump.

    Trump saat itu berpidato dengan slogan bualannya “Great American comeback” atau ‘kembalinya kehebatan Amerika’ dan ekonomi yang disertai dengan tingkat pengangguran terendah dalam 50 tahun terakhir dengan jumlah 35%.

    Baca juga: Gerak Cepat Uni Eropa Pasca Brexit: Fokus Ekspansi Hingga Balkan

    Pidato Trump di Kongres itu diwarnai pemogokan oleh anggota Partai Demokrat Ilham Omar dan Rashida Tlaib. Sementara itu salah satu anggota Demokrat lainnya Alexandria Ocasio-Cortez menolak untuk menghadiri pidato Trump.

    Bukan hanya anggota Demokrat, Fred Guttenberg, ayah dari seorang gadis yang terbunuh dalam tragedi penembakan di Sekolah Menengah Marjory Stoneman Douglas di Parkland, Florida, juga melakukan protes di persidangan.

    Baca juga: Gak Nyangka! Arsitek Rumah Sakit ’10 Hari Jadi’ di China Ternyata Kelahiran Indonesia

    Halaman selanjutnya…

  • Tak Dilirik PDIP dan Belum Direstui Megawati, Kenapa Gibran Malah Didukung SBY dan Demokrat Nyalon Wali Kota Solo?

    Tak Dilirik PDIP dan Belum Direstui Megawati, Kenapa Gibran Malah Didukung SBY dan Demokrat Nyalon Wali Kota Solo?

    TIKTAK.ID – Kabar mengejutkan datang dari Cikeas. Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) disebut-sebut sudah setuju jika partai berlambang Mercy itu mendukung putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka sebagai calon Wali Kota Solo di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 mendatang.

    Politikus Demokrat, Ferdinand Hutahaean menyebutkan persetujuan itu disampaikan SBY secara lisan setelah menerima laporan Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Tengah, Rinto Subekti.

    “Laporan DPD Demokrat Jawa Tengah sudah mendapat respons positif dari SBY untuk meneruskan proses yang sudah dilaksanakan, opsinya mendukung Gibran. SBY sudah memberikan persetujuan untuk itu,” kata Ferdinand saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com, Rabu (5/2/20).

    Baca juga: Ombudsman Dapati Hasil Berbeda Soal Pelapor Kasus Hina Risma

    Ia menyatakan kepastian dukungan Demokrat terhadap putra sulung Jokowi itu hanya tinggal menunggu surat rekomendasi yang diperkirakan terbit pada April nanti.

    Ferdinand menyatakan dukungan partai itu terhadap pencalonan Gibran hanya dapat berubah bila Gibran tidak mendapatkan dukungan dari partai politik lain yang memiliki kursi di DPRD Solo.

    Pasalnya, lanjut Ferdinand, Demokrat tidak memiliki kursi sama sekali di DPRD Solo saat ini.

    “Hampir dapat dipastikan kalau tidak ada perubahan besar, kalau Gibran tidak dapat dukungan dari partai lain,” tuturnya.

    Baca juga: Prabowo Sindir Senyum Kecut Sandiaga Uno dan Cerita Utang Biaya Pilpres 2019 yang Belum Terbayar

    Diketahui, Partai tempat Gibran bernaung, PDIP sejauh ini belum memutuskan apakah akan mengusung Gibran atau Achmad Purnomo di Pilkada Solo 2020. Sejauh ini, Gibran tampaknya tak juga dilirik PDIP dan belum mendapatkan restu Megawati sebagai kandidat Wali Kota Solo, posisi yang dulu sempat dijabat Jokowi.

    Berdasarkan hasil survei Median pada akhir 2019 lalu, popularitas Gibran masih kalah populer dari Purnomo yakni 82,3 persen berbanding 94,5 persen.

    Jika dicermati, langkah SBY kali ini terbilang anomali dan di luar prediksi. Tak dapat diduga apakah ini pertanda sudah terjalinnya deal politik di balik layar antara SBY dan Jokowi tanpa sepengetahuan PDIP, ataukah ini sekadar “testing the waters” untuk memancing langkah Megawati. Karena sudah bukan rahasia lagi bahwa hingga kini hubungan antara kedua mantan Presiden RI ini tampaknya masih belum bisa segera akur juga.

  • Dorong Terbentuknya Pansus Jiwasrayagate, Partai Demokrat: Bukan untuk Jatuhkan Jokowi

    Dorong Terbentuknya Pansus Jiwasrayagate, Partai Demokrat: Bukan untuk Jatuhkan Jokowi

    TIKTAK.ID – Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Andi Arief mengatakan partainya mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) kasus Jiwasraya di DPR. Namun, ia menegaskan pembentukan Pansus bukan untuk menjatuhkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    “Partai Demokrat akan mendorong terbentuknya Panitia Khusus Jiwasrayagate,” ujar Andi melalui akun Twitter-nya, Senin (30/12/19).

    Dengan terbentuknya Pansus Jiwasrayagate, ia berharap persoalan sesungguhnya kasus Jiwasraya bisa terurai dan mendapatkan jalan keluar pembayaran bagi para nasabah.

    “Pembentukan Pansus bukan untuk menjatuhkan Presiden Jokowi,” tegasnya.

    Baca juga: Disindir Jokowi ‘Terlibat’ Kisruh Jiwasraya, Demokrat: SBY Sih Ketawa Aja

    Komisi VI DPR sendiri menyatakan pembentukan Pansus atau Panitia Kerja (Panja) Jiwasraya sudah jadi kesimpulan rapat pihaknya. Hal itu akan dibahas lebih lanjut usai reses Dewan pada awal 2020.

    Sebelumnya, Jokowi menyebut permasalahan Jiwasraya sudah terjadi sejak lama, sekitar 10 tahun lalu. Ia menyebut kasus itu bukan masalah sepele.

    Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan merasa tersinggung atas ucapan Jokowi itu. Ia mengartikan ucapan itu sebagai upaya menyalahkan pemerintahan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono terkait persoalan Jiwasraya.

    Tak hanya itu, anggota DPR Komisi VI fraksi PDIP Deddy Sitorus meradang karena ada pihak yang mengaitkan kasus Jiwasraya dengan Pilpres 2019. Sebab, Harry Prasetyo yang juga mantan Direktur Keuangan Jiwasraya pernah ditarik masuk Kantor Staf Kepresidenan yang dipimpin Moeldoko.

    Baca juga: Gerindra ke Jokowi: Pecat Erick Thohir Sekarang Juga!

    Politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean juga membantah pernyataan Jokowi. Ia bersikeras Jiwasraya tak pernah mengalami masalah keuangan atau kerugian sejak 2005 hingga 2011.

    Ferdinand membuktikan melalui catatan keuangan Jiwasraya yang ditelusuri oleh internal Partai Demokrat belakangan ini. Di dalam catatan keuangan itu, sejak 2005 hingga 2011 keuangan Jiwasraya terbilang baik. Bahkan, Ferdinand mengaku 10 tahun lalu Jiwasraya sempat mencatatkan laba bersih perusahaan.

    Ferdinand justru menuding Jiwasraya mengalami penurunan laba saat pemerintahan Jokowi. Kemudian ia mengungkapkan pada sekitar 2017-2018 nilai pembukuan Jiwasraya merugi. Ia juga menekankan, bukan saat SBY menjabat sebagai presiden periode 2004-2009.

    Sementara Staf Khusus Presiden Dini Shanti Purwono menampik anggapan Jokowi menyalahkan pemerintahan SBY. Dini mengatakan, Jokowi tidak menyalahkan pihak mana pun.