TIKTAK.ID

Tag: Partai Demokrat

  • Tak Terima Dipecat Demokrat, Jhoni Allen Gugat AHY ke Pengadilan

    Tak Terima Dipecat Demokrat, Jhoni Allen Gugat AHY ke Pengadilan

    TIKTAK.ID – Jhoni Allen Marbun merasa tidak terima dirinya dipecat dari Partai Demokrat (PD). Oleh sebab itu, Jhoni lantas menggugat Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ke pengadilan.

    Seperti dilansir detikcom dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (SIPP PN Jakpus), Rabu (3/3/21), gugatan Jhoni tersebut telah terdaftar dengan nomor perkara 135/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst.

    Dalam gugatan itu, Jhoni menggugat AHY, politisi senior Partai Demokrat Teuku Riefky, dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan.

    Baca juga : Saham Pemprov DKI di Pabrik Bir Delta Djakarta Anjlok Usai Jokowi Cabut Aturan Investasi Miras

    Berikut ini sejumlah tuntutan Jhoni :

    1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
    2. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan yang melawan hukum;
    3. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum, atas seluruh perbuatan atau putusan Tergugat III terkait pemberhentian Penggugat;
    4. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum Surat Keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat Nomor: 01/SK/DKPD/II/2021 Tertanggal 2 Februari 2021 mengenai Rekomendasi Penjatuhan Sanski Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat kepada Saudara drh. Jhonni Allen Marbun, MM.
    5. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 09/SK/DPP.PD/II/2021 Tertanggal 26 Februari 2021 mengenai Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat.

    Baca juga : Feeling Ustaz Yusuf Mansur Soal Jokowi dan Izin Miras Terbukti

    Perlu diketahui, Partai Demokrat (PD) telah memecat Jhoni Allen Marbun akibat terlibat isu kudeta. Setelah itu, Jhoni Allen membongkar sejumlah fakta terkait sejarah Partai Demokrat, termasuk mengklaim dirinya telah diminta Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merayu Marzuki Alie agar tak maju sebagai Ketum PD dan kongres pemilihan AHY sebagai Ketum.

    “Usai Anas Urbaningrum menjadi tersangka, terjadilah Kongres Luar Biasa (KLB) pertama atau kongres III Partai Demokrat di Bali pada 2013. KLB tersebut untuk melanjutkan sisa kepemimpinan Anas Urbaningrum hingga 2015,” ujar Jhoni Allen.

    “Ketika itu, beliau mengatakan hanya akan meneruskan sisa kepemimpinan Anas Urbaningrum sehingga saya, Jhoni Allen Marbun, diperintahkan oleh SBY untuk membujuk Marzuki Alie yang pada saat itu menjabat Ketua DPR agar tidak maju sebagai kandidat Ketua Umum PD,” imbuh Jhoni Allen dalam video, Senin (1/3/21).

  • Sebut SBY Bukan Pendiri Partai, Kader Pecatan Demokrat Sampai Berani Sumpah ‘Demi Tuhan’

    Sebut SBY Bukan Pendiri Partai, Kader Pecatan Demokrat Sampai Berani Sumpah ‘Demi Tuhan’

    TIKTAK.ID – Kader Partai Demokrat yang dipecat akibat isu kudeta, Jhoni Allen Marbun, buka suara mengenai fakta sejarah partai yang melibatkan nama Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Jhoni Allen mengatakan bersaksi bahwa SBY tidak berdarah-darah memperjuangkan Partai Demokrat lolos Pemilu 2004.

    Awalnya, Jhoni Allen menyebut Partai Demokrat telah dicap masyarakat sebagai partai dinasti keluarga. Ia mengklaim fenomena partai seperti ini merupakan yang pertama di Indonesia.

    “Sudah tertanam di masyarakat, Partai Demokrat telah dicap sebagai partai dinasti sejak Kongres Luar Biasa (KLB) pertama di Bali pada 2013, di mana Bapak SBY menjadi Ketua Umum dan anak kandungnya, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas, sebagai Sekjen Partai Demokrat,” ujar Jhoni Allen melalui video berdurasi 09.25 menit seperti dilansir detik.com, Senin (1/3/21).

    Baca juga : Dorong Pesantren Mandiri Secara Ekonomi, Ahok Pakai Contoh Nabi Muhammad

    “Ini baru pertama kali di Indonesia, bahkan di dunia. Pengurus partai politik, Partai Demokrat, bapaknya SBY Ketua Umum dan anaknya sebagai Sekjen,” imbuhnya.

    Jhoni Allen menyatakan SBY telah mengingkari fakta terkait sejarah lahirnya Partai Demokrat. Ia menjelaskan, fakta sejarah yang benar yakni sejak PD diaktanotariskan oleh 99 pendiri di Jakarta, muncul para pendiri partai tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Menurutnya, para pendiri partai ini yang bahu-membahu berjuang meloloskan verifikasi KPU, sehingga bisa ikut serta dalam Pemilu 2004, bukan SBY.

    “Saya dan para pendiri beserta para senior partai merupakan pelaku sejarah Partai Demokrat. Di dalamnya ada perjuangan para kader dari Sabang sampai Merauke, yang bersusah payah dan bekerja keras tidak mengenal lelah dan waktu untuk bekerja bersama-sama meloloskan Partai Demokrat pada verifikasi KPU sehingga menjadi peserta Pemilu 2004,” terang Jhoni Allen.

    Baca juga : Amien Rais Minta Ma’ruf Amin Protes Jokowi Soal Perpres Investasi Miras

    “Demi Tuhan, saya bersaksi bahwa SBY tidak berkeringat sama sekali. Apalagi sampai berdarah-darah sebagaimana pernyataannya di berbagai kesempatan,” imbuhnya.

    Kemudian anggota Komisi V DPR itu memaparkan, SBY baru bergabung dengan Partai Demokrat setelah lolos verifikasi Pemilu. Ia melanjutkan, SBY hanya menyumbang Rp100 juta dalam bentuk travel check.

    “SBY bergabung dengan Partai Demokrat usai lolos verifikasi KPU dengan memasukkan almarhumah Ibu Ani Yudhoyono sebagai salah satu Wakil Ketua Umum. Dia juga hanya menyumbang uang 100 juta rupiah dalam bentuk 4 lembar travel check yang di Hotel Mirah Bogor,” kata Jhoni Allen.

  • Kabar Soal Rencana BEM SI Gelar Aksi Makzulkan Jokowi Ternyata Hoaks

    Kabar Soal Rencana BEM SI Gelar Aksi Makzulkan Jokowi Ternyata Hoaks

    TIKTAK.ID – Belakangan ini, beredar informasi mengenai rencana aksi demonstrasi dengan agenda menuntut pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Kabar adanya rencana aksi tersebut pun beredar melalui aplikasi perpesanan yang mengatasnamakan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia.

    Akan tetapi, Koordinator Media Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM-SI) Andi Khiyarullah menyatakan bahwa informasi rencana aksi pemakzulan ini bukan berasal dari BEM-SI. Andi juga mengatakan tidak mengetahui adanya rencana perkumpulan bernama BEM Indonesia.

    “Bukan dari kami, info itu tidak benar,” ujar Andi melalui pesan singkat, Ahad (7/2/21), seperti dilansir Tempo.co.

    Baca juga : Bantah Klaim Moeldoko, Nasdem: Gak Masuk Daftar Capres 2024 di Kami, Tuh!

    Sebelumnya, berdasarkan informasi yang beredar di WA, aksi pemakzulan Jokowi dan Amien akan digelar pada Jumat mendatang, 12 Februari 2021 atau bertepatan dengan Hari Raya Imlek. Aksi itu disebut akan dimulai pada pukul 13.00 WIB dengan titik kumpul Tugu Proklamasi, Menteng.

    Setelah itu, peserta aksi akan menuju kantor Kementerian Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan dan berakhir di Taman Pandang, Monumen Nasional.

    Kemudian melalui pesan yang beredar, tertulis bahwa rezim Jokowi sangat jauh dari harapan rakyat, tidak amanah, menyalahgunakan jabatan, serta tidak berkeadilan hukum dalam banyak kasus. Selain itu, tertulis pula ajakan untuk mengawal demokrasi yang berkeadilan, konstitusi, dan Pancasila.

    Baca juga : Istana Tak Mau Balas Surat AHY, Demokrat Gagal Framing Opini atau Justru Rugikan Jokowi?

    “Kembalikan Dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) sebagai alat pertahanan keamanan negara serta berpolitik. Bubarkan kabinet dan parlemen, dan bentuk DPR/MPRS. RAKYAT BERSATU. Mari kita semua bersatu untuk menyuarakan hak-hak rakyat dan turunkan Presiden Jokowi dari kursi istana!” begitu bunyi pesan teks tersebut.

    Lebih lanjut, para peserta aksi pemakzulan juga diminta untuk mengenakan baju berwarna putih dan bawahan berwarna hitam. Namun dalam pesan itu tidak terdapat informasi narahubung, melainkankan hanya tertulis BEM Indonesia sebagai Person In Charge (PIC).

    Sementara itu, mantan politikus Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean meyakini bahwa tidak mungkin aksi demonstrasi tersebut dimotori oleh BEM SI di saat sekarang ini, terlebih dengan masih merebaknya virus Corona (Covid-19). Oleh sebab itu, ia menduga undangan ajakan demonstrasi pemakzulan Jokowi adalah hoaks dan propaganda.

  • Iwan Fals pun Penasaran dengan Isi Surat AHY ke Jokowi

    Iwan Fals pun Penasaran dengan Isi Surat AHY ke Jokowi

    TIKTAK.ID – Belakangan ini, jagad politik Tanah Air dihebohkan dengan isu kudeta kepemimpinan dalam Partai Demokrat. Polemik tersebut bahkan menyeret nama orang di lingkaran Istana, yaitu Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Moeldoko.

    Kemudian Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk meminta klarifikasi tentang hal itu. Akan tetapi, Menteri Sekretaris Negara, Pratikno menyebut Istana tidak perlu menanggapi surat itu. Sebab, ia menilai persoalan tersebut merupakan urusan internal Partai Demokrat.

    Lantas berbagai kalangan ikut buka suara terkait surat AHY kepada Jokowi.

    Baca juga : Demokrat Sesalkan Alasan Jokowi Tak Mau Balas Surat AHY

    Ternyata, surat itu juga menarik perhatian musikus legendaris Iwan Fals. Melalui akun Twitter pribadinya, pemilik nama asli Virgiawan Listanto ini menyampaikan rasa penasarannya. Iwan Fals mengatakan penasaran karena polemik mengenai surat tersebut ramai sekali.

    “Jadi ingin tahu isi surat AHY ke Presiden gimana ya? Apakah kakinya bertanduk, hewan apa namanya, atau gimana? Soalnya rame bangeet”, cuit Iwan Fals melalui akun @iwanfals, Sabtu (6/2/21), seperti dilansir Sindonews.com.

    Setelah itu, cuitan Iwan Fals langsung dikomentari oleh penghuni jagad media sosial Twitter. Tak sedikit warganet yang mengaku penasaran dengan isi surat AHY.

    Baca juga : Kadiv Humas Polri Pastikan Jakarta Lockdown 12-15 Februari Hoaks

    “Jadi kepo ya, apa ya isi suratnya?” kata pemilik akun @Wawan99_13.

    Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Teuky Riefky Harsya mengungkapkan bahwa partainya menghormati sikap Jokowi yang enggan membalas surat HY.

    “Meskipun dengan tiadanya penjelasan dari Jokowi, tentu masih terdapat teka-teki yang tersimpan dalam pikiran masyarakat. Namun kami tetap menghormati keputusan dan pilihan Jokowi,” terang Riefky dalam keterangan video, Jumat (5/2/21) malam, mengutip Tempo.co.

    Baca juga : Luruskan Klaim Jokowi, DPR: Penyebab Banjir Bukan Sekadar Anomali Cuaca tapi Akibat Sederet Kesalahan Pemerintah

    Riefky menyatakan melalui surat tertanggal 1 Februari kepada Jokowi itu, AHY meminta penjelasan mengenai disebutnya nama Presiden, sejumlah menteri, serta pejabat setingkat menteri dalam gerakan pengambilalihan Partai Demokrat.

    Ia mengklaim partainya tidak pernah menuduh para pejabat Pemerintah terlibat dalam upaya kudeta itu. Menurutnya, nama-nama pejabat pemerintahan itu disebut oleh Moeldoko dan pelaku gerakan lain berdasarkan kesaksian Pengurus Daerah Partai Demokrat yang bertemu mereka.

  • Demokrat Sesalkan Alasan Jokowi Tak Mau Balas Surat AHY

    Demokrat Sesalkan Alasan Jokowi Tak Mau Balas Surat AHY

    TIKTAK.ID – Menteri Sekretaris Negara, Pratikno menyampaikan bahwa Istana telah menerima surat dari Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Surat AHY itu terkait permintaan klarifikasi kepada Jokowi atas dugaan Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko ikut terlibat dalam upaya mengambil alih paksa kepemimpinan Demokrat. Akan tetapi, Pratikno mengatakan surat itu tidak perlu dibalas.

    “Kami sudah menerima surat itu. Tapi kami rasa tidak perlu menjawab surat tersebut karena itu perihal dinamika internal partai. Itu merupakan perihal rumah tangga internal Partai Demokrat yang semuanya sudah diatur di dalam AD/ART,” ujar Pratikno, Kamis (4/2/21), seperti dilansir Tempo.co.

    Baca juga : Kadiv Humas Polri Pastikan Jakarta Lockdown 12-15 Februari Hoaks

    Sementara itu, cawe-cawe Moeldoko dalam kisruh internal Demokrat yang mendapat sorotan membuat gerah Jokowi.

    Menurut sumber di pemerintahan, Jokowi telah menegur keras Moeldoko karena telah membuat gaduh di tengah kerepotan Pemerintah menangani pandemi virus Corona (Covid-19).

    “Presiden lantas meminta Moeldoko untuk menghentikan ribut-ribut dengan Partai Demokrat,” ucap sumber itu, mengutip Koran Tempo edisi Jumat (5/2/21).

    Baca juga : Luruskan Klaim Jokowi, DPR: Penyebab Banjir Bukan Sekadar Anomali Cuaca tapi Akibat Sederet Kesalahan Pemerintah

    Usai ditegur oleh Jokowi, Moeldoko pun menggelar konferensi pers secara langsung di rumahnya, di kawasan Menteng, Jakarta, pada Rabu sore lalu. Padahal, Senin malam sebelumnya, Moeldoko sudah menyiarkan bantahan melalui konferensi virtual terkait tudingan akan mengkudeta AHY dari kursi Ketua Umum Demokrat.

    Di sisi lain, politikus Partai Demokrat Rachland Nashidik mengkritik Jokowi yang enggan membalas surat AHY.

    “Pak Jokowi apa mau cuci tangan? Jika benar begitu, seharusnya tidak boleh,” terang Rachland, seperti diberitakan Kompas.com, Jumat (5/2/21).

    Baca juga : Anies Masuk Jajaran ’21 Heroes 2021′ Sandingi Elon Musk, Bener Tuh?

    Rachland menganggap Jokowi tidak seharusnya mengabaikan surat yang dikirim AHY. Ia menilai Jokowi perlu membalas surat tersebut untuk memberikan sinyal kuat bahwa praktik pengambilalihan paksa partai politik adalah tindakan yang tidak benar.

    “Presiden sebaiknya memberi pesan kuat bahwa praktik ambil alih paksa partai politik itu salah dan buruk,” tutur Rachland.

    Kemudian Rachland mengingatkan, praktik pengambilalihan secara paksa tak hanya menimpa Demokrat. Ia menyatakan hal serupa pernah menimpa PDI Perjuangan, partai asal Jokowi, beberapa waktu lalu.

  • Respons Dingin Moeldoko Saat Ditanya Soal Surat AHY ke Jokowi

    Respons Dingin Moeldoko Saat Ditanya Soal Surat AHY ke Jokowi

    TIKTAK.ID – Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko tampak enggan menjawab secara jelas saat ditanya mengenai kelanjutan surat yang dikirim oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Surat tersebut terkait permintaan klarifikasi Jokowi terkait isu kudeta Partai Demokrat yang diduga turut melibatkan pejabat penting di lingkaran dekat Jokowi, serta menyeret nama Moeldoko.

    “Orang ngopi-ngopi kok masa lapor Presiden, yang tidak-tidak saja,” ujar Moeldoko di kediamannya, Jakarta, Rabu (3/2/21), seperti dilansir Kompas.com.

    Kemudian ketika ditanya tentang respons Presiden terkait isu kudeta tersebut, Moeldoko lagi-lagi tidak memberikan jawaban secara tegas. Ia hanya mengatakan masih banyak hal yang harus diurus oleh Kepala Negara, daripada campur tangan dalam isu kudeta di Partai Demokrat.

    Baca juga : Nadiem Resmi Hapus Ujian Nasional, Ini 8 Poin Utama SE Mendikbud

    “Memang orang kurang kerjaan apa, Pak Presiden bicara mengenai hal ini. Mengurus Covid saja enggak keruan kita pusing, jadi ngapain mikir yang enggak-enggak begini,” ucap Moeldoko.

    Meski begitu, Moeldoko mengaku bahwa dirinya sempat beberapa kali melakukan pertemuan dengan sejumlah pihak. Akan tetapi, ia tidak menjelaskan secara detail pihak-pihak yang ia maksud itu.

    Moeldoko memaparkan, sempat beberapa kali melakukan pertemuan tersebut di rumahnya dan beberapa kali di hotel.

    Baca juga : Demokrat Kantongi Bukti Uang Pelicin Kudeta AHY Sudah Dikirim ke Sejumlah Kader Partai, Moeldoko Makin Terpojok?

    Moeldoko mengklaim dalam pertemuan itu, dirinya mendengarkan banyak cerita dan emosi, serta hanya sekadar ngopi-ngopi. Ia lantas menegaskan tidak memiliki kuasa untuk melakukan kudeta terhadap kepemimpinan Partai Demokrat.

    Halaman selanjutnya…

  • Demokrat Kantongi Bukti Uang Pelicin Kudeta AHY Sudah Dikirim ke Sejumlah Kader Partai, Moeldoko Makin Terpojok?

    Demokrat Kantongi Bukti Uang Pelicin Kudeta AHY Sudah Dikirim ke Sejumlah Kader Partai, Moeldoko Makin Terpojok?

    TIKTAK.ID – Ketua Badan Pembina Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron mengungkapkan bahwa sejumlah Dewan Pimpinan Cabang (DPC) menerima uang muka dari total Rp100 juta yang telah dijanjikan, dalam rangka menyukseskan upaya kudeta Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

    “Dijanjikan sebesar Rp100 juta, dan sudah ada yang terdistribusi sebagai pemberian awal,” ujar pria yang akrab disapa Hero tersebut, seperti dilansir CNN Indonesia, Rabu (3/2/21).

    Menurut Hero, hanya ada segelintir DPC Demokrat yang dapat terpengaruh dengan rayuan imbalan tersebut. Akan tetapi, ia mengaku masih belum mau membeberkan DPC Demokrat kabupaten atau kota mana yang telah menerima uang itu.

    Baca juga : Isu Reshuffle Kabinet Jokowi Kembali Mencuat, Istana Beri Penjelasan

    Hero mengatakan saat ini kasus kudeta tersebut tengah melalui proses penelusuran di Dewan Kehormatan dan Mahkamah Partai Demokrat.

    “Tentu kini sedang diproses di Dewan Kehormatan dan Mahkamah Partai Demokrat,” ucap Hero.

    Sementara itu, politikus senior Partai Demokrat, HM Darmizal menyatakan dirinya tidak mengetahui perihal imbalan Rp100 juta bagi pengurus di daerah agar mau mendukung upaya kudeta terhadap AHY. Ia pun menyebut harus membuktikan kebenaran informasi itu terlebih dahulu.

    Baca juga : Tak Terima Dituding Kudeta Partai, Mantan Sekjen Demokrat Tempuh Jalur Hukum

    “Enggak tahu ya [ada imbalan Rp100 juta], karena saya harus melakukan verifikasi dulu. Klarifikasi info ini benar atau tidak,” tutur Darmizal lewat konferensi pers di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan pada Selasa (2/2/21).

    Halaman selanjutnya…

  • Tak Terima Dituding Kudeta Partai, Mantan Sekjen Demokrat Tempuh Jalur Hukum

    Tak Terima Dituding Kudeta Partai, Mantan Sekjen Demokrat Tempuh Jalur Hukum

    TIKTAK.ID – Mantan Sekretaris Jendral Partai Demokrat, Marzuki Alie mengaku bahwa pihaknya berencana menempuh jalur hukum atas tudingan sebagai salah satu pelaku kudeta pucuk pimpinan Partai Demokrat yang dialamatkan kepada dirinya.

    “Iya [akan tempuh jalur hukum], sambil saya pelajari pasal apa yang sudah mereka langgar dari sisi KUHP-nya,” ujar Marzuki, seperti dilansir CNNIndonesia.com, Kamis (4/2/21).

    Menurut Marzuki, Partai Demokrat mempunyai aturan mengenai penerapan sanksi organisasi bagi kader-kader yang melakukan fitnah tanpa disertai data dan bukti konkret. Oleh sebab itu, ia mendesak Ketua Majelis Tinggi Partai Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk memberikan sanksi kepada kader-kader Demokrat yang telah memfitnah dirinya.

    Baca juga : PPKM Tak Efektif, Jokowi Bakal Terapkan Lockdown?

    “Kalau fitnah ada sanksinya, jadi sekarang tunjukkan kepada publik apakah ada bukti saya melakukan itu. Kalau memang tidak bisa membuktikan, maka Pak SBY harusnya wajib untuk memberikan sanksi, baik melalui Mahkamah Partai atau Dewan Kehormatan memeriksa,” tutur Marzuki.

    Marzuki menyatakan tidak terima jika dirinya dituding melakukan kudeta pucuk pimpinan Partai Demokrat. Apalagi, kata Marzuki, tudingan tersebut sudah disampaikan kepada publik secara luas. Kemudian Marzuki menyebut seharusnya pihak yang menuding dirinya itu dapat ditindaklanjuti dalam pemberian sanksi organisasi maupun hukum yang berlaku.

    “Saya kan masih menjadi anggota partai. Untuk itu, saya menuntut kalau tak ditindaklanjuti, berarti partai ini penuh dengan tukang fitnah. Saya tidak rela partai ini diisi oleh tukang-tukang fitnah,” tegas Marzuki.

    Baca juga : (Cek Hoaks atau Fakta) Temuan Bukti Surat Laporan Korupsi Anies Baswedan

    Namun Marzuki tidak mengatakan kapan ia akan melaporkan tudingan tersebut ke pihak kepolisian. Ia mengklaim sedang mempelajari pasal yang telah dilanggar oleh pihak yang menudingnya tersebut.

    “Saya mau liat, dan ingin menunjukkan ke publik. Saya tidak serendah itu sampai melakukan tindakan-tindakan yang merusak partai,” ucapnya.

    Sebelumnya, sejumlah politikus senior Demokrat dituduh hendak melakukan kudeta terhadap pucuk pimpinan partai. Nama Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko pun diduga juga ikut terlibat.

    Baca juga : Polres Banjarnegara Selesaikan Kasus Nenek yang Mencopet di Pasar Mandiraja dengan Metode Restorative Justice

    Marzuki sendiri disebut-sebut menjadi salah satu pihak yang akan mengkudeta dengan melakukan pertemuan bersama Moeldoko. Tidak hanya Marzuki, terdapat pula mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Nazaruddin, Johny Alen Marbun, dan Max Sopacua.

  • Seret Nama Jokowi, Marzuki Alie Sebut AHY Tak Punya Etika

    Seret Nama Jokowi, Marzuki Alie Sebut AHY Tak Punya Etika

    TIKTAK.ID – Mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Marzuki Alie, menyatakan bahwa Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tidak memiliki etika dengan menyeret nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) di dalam konflik internal partai.

    “Beliau orang muda, bagus, tapi sebaiknya mulai lebih bijak lagi, apalagi dalam bicara di ruang publik. Boleh dia ngomong, tapi tidak boleh nyebut nama Presiden, klarifikasi ke Presiden. Etikanya tidak ada,” ujar Marzuki, seperti dilansir Kompas.com dari Tribunnews.com, Selasa (2/2/21).

    Menurut Marzuki, seharusnya AHY menyelesaikan permasalahan itu secara internal. Ia menyarankan AHY untuk menunjuk pihak-pihak yang terbukti terlibat dalam gerakan yang berupaya melengserkannya dari kepemimpinan partai.

    Baca juga : Kapolres Banjarnegara Harap Kejadian Nenek Nyopet di Pasar Mandiraja Gugah Empati Warga pada Sesama

    Ia pun menilai jika Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang berada di posisi Jokowi saat ini, tentu juga tak ingin diperlakukan seperti sekarang, dengan diseret namanya ke dalam konflik internal sebuah partai.

    “Bagaimana kalau SBY yang dulu diperlakukan seperti itu? Kan tidak enak juga. Pasti tidak mungkinlah Pak Jokowi menanggapi (tudingan) itu, kan tidak pas juga. Kalau ada orangnya si A, si B, maka tunjuk aja hidungnya, dan dia harus menyampaikannya. Jangan malah orang sekitarnya nuduh-nuduh,” tutur Marzuki.

    Kemudian Marzuki menceritakan pengalamannya saat menjabat Sekretaris Jenderal Partai Demokrat. Ia mengklaim ketika itu juga sempat dilengserkan. Akan tetapi, ia mengaku menyikapinya secara internal dan tidak membawa konflik tersebut ke eksternal. Untuk itu, ia meminta AHY agar menangani konflik internal partai secara bijaksana.

    Baca juga : Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo Kunjungi KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa

    “Waktu itu kan sempat gonjang-ganjing mau menjatuhkan Sekjen, tapi saya tidak pernah merespons berita-berita seperti ini. Kerja saja, dan buktikan kalau kerja kita bagus. Kita tunjukkan, dan hasilnya kita bisa menang Pemilu saat itu,” ucap Marzuki.

    Seperti telah diberitakan AHY menyampaikan bahwa ada salah seorang pejabat pemerintahan yang terlibat dalam upaya melengserkannya dari kursi Ketua Umum Partai Demokrat.

    “Yang nonkader partai merupakan seorang pejabat tinggi pemerintahan yang, sekali lagi, sedang kami mintakan konfirmasi dan klarifikasinya kepada Presiden Joko Widodo,” terang AHY.

  • Pengamat: Langkah AHY Bersurat ke Jokowi, Bisa Redam Kudeta tapi Bukan Jaminan Rongrongan Berakhir

    Pengamat: Langkah AHY Bersurat ke Jokowi, Bisa Redam Kudeta tapi Bukan Jaminan Rongrongan Berakhir

    TIKTAK.ID – Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan ada kudeta Partai Demokrat yang dilakukan oleh kader aktif internal, mantan kader dan dukungan dari orang dekat Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    AHY mengumumkan gerakan pendongkelan pimpinan Partai Demokrat tersebut pada Senin (1/2/21). Namun, ternyata sebelum itu, ayah AHY, Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY telah bergerak dulu memberi sinyal kudeta Demokrat ini.

    Mantan Ketua Umum Partai Demokrat tersebut sempat berkicau melalui Twitter, mengenai pesan kepada penguasa politik. SBY mengimbau para pemegang kuasa politik di level mana pun, untuk menggunakan cara berpolitik yang bermoral dan beradab.

    Baca juga : Silaturahmi ke Mahkamah Agung, Kapolri Bahas Tilang Elektronik

    Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Indo Barometer, Muhammad Qodari mengatakan SBY sudah turun dulu memberi sinyal kudeta Partai Demokrat sehari sebelumnya. Ia menilai kicauan SBY itu adalah sinyal untuk mengingatkan orang agar tidak mengganggu Partai Demokrat dengan menggunakan kekuasaan politiknya.

    “Pak SBY telah memberikan tahapan menuju puncak hari ini. Pernyataan SBY tersebut segaris dan konsisten dengan pidato AHY hari ini yang terang-terangan menyebut orang dekat Jokowi, tadi malam baru sinyalnya saja,” ujar Qodari, seperti dilansir Kompas TV, Senin (1/2/21).

    Menurut Qodari, pidato AHY menyatakan adanya upaya internal dan eksternal yang ingin kudeta Partai Demokrat ini bisa efektif. Terlebih, lanjutnya, AHY mengklaim ada dukungan orang dekat Jokowi yang turut dalam kudeta ini.

    Baca juga : Polda Jateng Gelorakan Perang Lawan Peredaran Narkoba di Tengah Pandemi Corona

    Qodari menjelaskan, langkah AHY mengirim surat ke Jokowi, paling tidak bisa meredam gerakan kudeta. Meski begitu, ia beranggapan tak menjadi jaminan kudeta Demokrat ini menghilang.

    “Katakanlah di kekuasaan bisa direm Jokowi, tapi Demokrat ini sudah meniup alarm. Jadi bukan berarti yang di dalam (kader yang kudeta) dan mantan (kader) akan berhenti. Sebab, mantan dan yang di dalam akan memiliki agenda sendiri dengan situasi yang berjalan di Demokrat, dan bisa terjadi di parpol lain pula,” tutur Qodari.

    Ia menjelaskan, bila dilacak lebih jauh, belum lama ini terdapat riak di internal Partai Demokrat. Ia menyinggung manuver Forum Pendiri Partai Demokrat pada Juni 2020 yang mempertanyakan SK Ketua Umum AHY, dapat menjadi salah satu cermin bahwa terdapat gejolak di internal partai besutan SBY itu.