TIKTAK.ID

Tag: MPR

  • Ketua MPR Bakal Gelar Diskusi PPHN, Tepis Wacana Presiden 3 Periode

    Ketua MPR Bakal Gelar Diskusi PPHN, Tepis Wacana Presiden 3 Periode

    TIKTAK.ID – Ketua MPR, Bambang Soesatyo mengungkapkan bahwa pihaknya berencana menyelenggarakan diskusi publik mengenai Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Bamsoet mengatakan hal itu untuk membantah wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

    Bamsoet menyebut diskusi itu akan diadakan pada akhir September 2021 dan digelar secara berkala, demi menyerap aspirasi masyarakat terhadap berbagai hal seputar PPHN.

    “Sekaligus untuk menepis berbagai hoaks mengenai perpanjangan masa jabatan presiden-wakil presiden maupun penambahan periodisasi presiden menjadi tiga periode,” ujar Bamsoet di Jakarta, seperti dilansir CNNIndonesia.com, Sabtu (4/9/21).

    Baca juga : Zulkifli Hasan Pesimis Amendemen UUD 1945 Bakal Terjadi di Periode MPR Saat Ini

    Menurut Bamsoet, langkah MPR menyiapkan PPHN adalah bentuk menjalankan amanat rekomendasi dari MPR periode 2009-2014 dan 2014-2019.

    “Dari berbagai aspirasi publik yang diserap MPR, tampak dengan jelas kalau Indonesia sangat membutuhkan PPHN sebagai bintang penunjuk arah pembangunan, guna mencegah negara tanpa arah,” tutur Bamsoet.

    Bamsoet menjelaskan, keberadaan PPHN sangat penting untuk memastikan kesinambungan pembangunan dari satu periode pemerintahan ke periode penggantinya. Ia juga menilai PPHN sekaligus bisa memperkuat sistem presidensial di era desentralisasi, serta menjamin keberlangsungan kepemimpinan nasional yang otentik, konstitusional, kuat, stabil, dan berwibawa.

    Baca juga : Elektabilitas Partai dan AHY Menanjak, Demokrat: Jadi Oposisi Sudah Tepat

    Kemudian Bamsoet menganggap keberadaan PPHN bakal memperkokoh integrasi bangsa dalam semangat persatuan dan kesatuan, yang berdasar kepada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.

    Untuk diketahui, kini Badan Pengkajian dan Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR tengah melibatkan pakar dan akademisi dari berbagai disiplin ilmu dalam menyelesaikan Rancangan PPHN beserta naskah akademiknya.

    “Ditargetkan dapat selesai pada awal 2022,” ucap Wakil Ketua Umum Partai Golkar tersebut.

    Baca juga : Elektabilitas Partai dan AHY Menanjak, Demokrat: Jadi Oposisi Sudah Tepat

    Bamsoet pun berharap pada 2022, pimpinan MPR sudah mampu menyampaikan hasil kajian itu terhadap para pimpinan partai politik, kelompok DPD, ormas, civitas akademika, hingga pemangku kepentingan terkait lainnya seperti dunia usaha. Dengan begitu, kata Bamsoet, akan terbangun kesepahaman terkait pentingnya Indonesia memiliki PPHN.

    “Soal pilihan bentuk hukum yang akan dipilih untuk PPHN, apakah cukup dengan UU atau TAP MPR agar tidak bisa ‘ditorpedo’ oleh Perppu, sangat tergantung pada keputusan dan kesepakatan partai-partai politik yang ada di parlemen dan kelompok DPD,” terang Bamsoet.

  • Zulkifli Hasan Pesimis Amendemen UUD 1945 Bakal Terjadi di Periode MPR Saat Ini

    TIKTAK.ID – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Zulkifli Hasan diketahui kembali menyatakan bahwa rencana amendemen UUD 1945 untuk memasukkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) akan sulit diwujudkan pada periode ini. Pria yang akrab disapa Zulhas itu menilai 10 tahun ke depan saja masih belum tentu bisa dilakukan.

    Menurut Zulhas, sebetulnya rencana amendemen UUD sudah dapat dilakukan pada saat periode kepemimpinannya lalu. Pasalnya, ia menyebut semua fraksi yang terdiri dari kelompok DPD dan partai politik telah bersepakat melakukan amendemen UUD 1945.

    “Namun toh nyatanya tidak terjadi juga amendemen karena berbagai hal. Termasuk juga ada pandangan-pandangan nanti sajalah karena waktu itu juga sudah masuk tahun keempat, kita akan ada Pilpres dan Pemilu. Untuk itu, pada masa saya waktu itu tidak terjadi amendemen,” ujar Zulhas melalui acara Dialektika tvMu, Sabtu (4/9/21), seperti dilansir Sindonews.com.

    Baca juga : Elektabilitas Partai dan AHY Menanjak, Demokrat: Jadi Oposisi Sudah Tepat

    Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut mengaku tidak yakin jika amendemen UUD akan terwujud pada periode MPR saat ini. Hal itu karena di zaman kepemimpinannya saja yang sudah memungkinkan terjadinya amendemen UUD 1945, tapi ternyata tidak berhasil.

    “Terlebih saat ini. Waduh, sekarang masing-masing kepala sudah berbeda-beda, semua orang kepalanya isinya beda-beda. Untuk menyatukan itu saja saya kira dalam 5-10 tahun ke depan masih belum selesai,” tutur Zulhas.

    Zulhas melanjutkan, apalagi sisa masa jabatan MPR di periode sekarang hanya tinggal 3 tahun lagi. Ia pun menganggap kajian yang mendalam dan menyerap aspirasi kepada masyarakat harus tetap dilakukan oleh MPR.

    Baca juga : Elektabilitas Partai dan AHY Menanjak, Demokrat: Jadi Oposisi Sudah Tepat

    “Jadi menurut saya amendemen ini kan sudah 2 tahun, jadi tinggal 3 tahun lagi MPR itu. Menurut saya sulit untuk terjadi kalau dikatakan tidak mungkin,” ucap Zulhas.

    Sebelumnya, amendemen UUD 1945 adalah wacana yang kembali digaungkan oleh Ketua MPR, Bambang Soesatyo alias Bamsoet, melalui Sidang Tahunan MPR pada 16 Agustus 2021. Kemudian sejumlah pihak menduga wacana perubahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode bakal dilakukan lewat amendemen UUD 1945 tersebut.

  • Doa Ulama MUI di Sidang Tahunan MPR Diulang 3 Kali: Ya Allah, Perbaiki Pemimpin Kami

    Doa Ulama MUI di Sidang Tahunan MPR Diulang 3 Kali: Ya Allah, Perbaiki Pemimpin Kami

    TIKTAK.ID – Ketika membaca doa penutup Sidang Tahunan MPR RI 2021 pada Senin (16/8/21), Wakil Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI), Habib Nabiel Al Musawa memohon perbaikan kepemimpinan di jajaran eksekutif dan legislatif. Ia bahkan mengulang doa tersebut sampai tiga kali.

    “Ya Allah, perbaiki pemimpin kami, baik di Pemerintahan, MPR, DPR, maupun di DPD RI. Ya Allah perbaiki para pemimpin kami, baik di Pemerintah, MPR, DPR, maupun di DPD RI. Ya Allah perbaiki para pemimpin kami, baik di Pemerintah, MPR, DPR, maupun di DPD RI,” ujar Nabiel saat memanjatkan doanya, Senin (16/8/21), seperti dilansir CNN Indonesia.

    Kemudian Nabiel memohon agar Tuhan membimbing para pemimpin Indonesia dalam menegakkan keadilan, menyayangi, dan memperhatikan rakyat. Ia pun berdoa supaya Allah menumbuhkan kecintaan mereka kepada rakyatnya.

    Baca juga : Jokowi: Pandemi, Krisis dan Resesi seperti Api, Membakar Sekaligus Menerangi. Maksudnya?

    “Ya Allah, bimbinglah pemimpin kami ke jalan-Mu yang lurus, dan bimbing mereka agar bekerja demi agama-Mu yang benar. Jadikan para pemimpin kami semua teladan yang mendapat petunjuk dari-Mu, ya Allah, dengan rahmat-Mu, wahai Zat yang Maha Penyayang,” ucap Nabiel.

    Nabiel juga bermunajat agar Tuhan memperbaiki keadaan rakyat Indonesia, terutama di tengah pandemi virus Corona (Covid-19) yang belum usai.

    “Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kepada rakyat kami, di negeri kami, dalam Hari Ulang Tahun yang ke-76 ini, perbaiki keadaan mereka. Murahkan harga-harga kebutuhan hidup mereka, dan jadikan mereka aman sentosa di Tanah Air mereka ini,” kata Nabiel.

    Baca juga : Kebijakan Atasi Pandemi Berubah-ubah, Begini Alasan Jokowi

    Selanjutnya Nabiel memohon agar hubungan antar-rakyat Indonesia bisa semakin erat.

    “Jadikan mereka orang yang mensyukuri seluruh nikmat-Mu, memuji hanya karena-Mu, dan sempurnakan nikmat itu untuk mereka, dan akhiri pandemi Covid di negeri ini, ya Allah,” imbuhnya.

    Sekadar informasi, mahasiswa, pakar, para aktivis, serta masyarakat umum sempat mengkritik kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf serta Ketua DPR Puan Maharani, terutama dalam penanganan pandemi.

    Baca juga : Ketua MPR: PPHN Jadi Landasan Pemindahan Ibu Kota Negara dan Rencana Strategis Pemerintah Lainnya

    Kritik tersebut di antaranya menyoroti kebijakan pembatasan sosial yang setengah-setengah dan berubah-ubah, keberpihakan terhadap kepentingan ekonomi ketimbang kesehatan warga, penuntasan pembahasan perundangan yang minim dan penuh kepentingan politik, hingga ingkar janji kampanye.

  • Ketua MPR: PPHN Jadi Landasan Pemindahan Ibu Kota Negara dan Rencana Strategis Pemerintah Lainnya

    Ketua MPR: PPHN Jadi Landasan Pemindahan Ibu Kota Negara dan Rencana Strategis Pemerintah Lainnya

    TIKTAK.ID – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Bambang Soesatyo menyebut Pokok Pokok Haluan Negara (PPHN) dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945 akan menjadi landasan setiap rencana strategis Pemerintah. Pria yang akrab disapa Bamsoet itu mengatakan bahwa salah satu proyek strategis tersebut adalah pemindahan Ibu Kota Negara (IKN).

    “PPHN akan menjadi landasan setiap rencana strategis Pemerintah. Contohnya pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi DKI Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur, pembangunan infrastruktur tol laut, tol langit, koneksitas antarwilayah, dan rencana pembangunan strategis lainnya,” ujar Bamsoet dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR pada Senin (16/8/21), seperti dilansir Tempo.com.

    Menurut Bamsoet, PPHN akan menjadi payung ideologi dan konstitusional dalam penyusunan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang bersifat lebih teknokratis.

    Baca juga : Berharap Pandemi Berakhir, Pimpinan Komisi IX DPR: Agar Kita Bisa Berpolitik dengan Tenang

    Bamsoet menjelaskan, keberadaan PPHN tidak akan mengurangi kewenangan Pemerintah untuk menyusun cetak biru pembangunan nasional dalam bentuk RPJP dan RPJM. Ia menilai dengan adanya PPHN itu, maka rencana strategis Pemerintah akan dijamin pelaksanaannya secara berkelanjutan dan tak terbatas oleh periodisasi Pemerintahan yang bersifat elektoral.

    Kemudian Bamsoet menilai amandemen konstitusi diperlukan untuk mewadahi PPHN dalam bentuk hukum ketetapan MPR. Oleh sebab itu, ia menyatakan perlu adanya perubahan secara terbatas terhadap UUD 1945, terutama dalam penambahan wewenang MPR untuk menetapkan PPHN.

    Lebih lanjut, Bamsoet menampik bahwa amandemen konstitusi akan membuka kotak pandora.

    Baca juga : Hasil Survei IPO: Elektabilitas PAN Melejit Salip PKS

    “Perubahan terbatas tidak memungkinkan untuk membuka kotak pandora, karena eksesif terhadap perubahan pasal-pasal lainnya,” terang Bamsoet.

    Untuk diketahui, sejumlah pihak sudah sejak lama menyoroti rencana menghadirkan PPHN yang dianggap serupa dengan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) di era Orde Baru ini. Salah satu yang dikritik yaitu menyangkut posisi hukum PPHN dalam sistem hukum Indonesia.

    Lantas para pakar hukum mempertanyakan kepada siapa presiden harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan PPHN dan konsekuensinya, bila sampai melanggar haluan negara tersebut.

    Baca juga : Jokpro Prediksi Amandemen UUD 1945 Terkait Masa Jabatan Presiden Dilakukan di 2022

    Tidak hanya itu, amandemen konstitusi juga dikhawatirkan berpotensi merembet ke perubahan pasal-pasal lainnya, seperti masa jabatan presiden lebih dari dua periode.

  • Jawaban Jokowi Saat Ditanya MPR Soal Amandemen Masa Jabatan Presiden

    Jawaban Jokowi Saat Ditanya MPR Soal Amandemen Masa Jabatan Presiden

    TIKTAK.ID – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sedang dalam pembahasan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) seputar Pokok Pokok Haluan Negara (PPHN). Agenda amandemen tersebut menghasilkan peluang pembahasan yang melebar. Pimpinan MPR pun menyoal kemungkinan itu ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Wakil Ketua MPR, Syarifuddin Hasan menyatakan terdapat pandangan yang mencuat agar amandemen turut mengganti masa jabatan presiden, periodisasi presiden, sampai usulan untuk menyetarakan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Syarief, kemudian mempertanyakan sikap Presiden terhadap hal tersebut.

    “Jika Presiden sendiri, saya tahu Pak Presiden sendiri tak setuju, namun itu kan beberapa tahun yang lalu, nah jika sekarang bagaimana? Lantaran yang kami takutkan nanti melebar,” ungkapnya Jumat (13/8/21) malam.

    Baca juga : Survei IPO Ungkap Dua Kementerian ini yang Kinerjanya Dianggap Paling Memuaskan

    Bagi Syarief, Presiden Jokowi mengutarakan amandemen UUD 1945 adalah ranah MPR serta Presiden tidak turut serta dalam persoalan itu. Secara gamblang, jelasnya, Presiden mengiyakan bisa terjadi agenda pembahasan yang mengubah konstitusi ke berbagai hal lainnya.

    “Jadi Presiden setuju apa yang saya sampaikan bahwa kemungkinan ada yang melebar. Presiden kembalikan jangan sampai melebar. Jika saya tak demikian, dari Pemerintah tak mencampuri hal itu. Itu domain MPR”,” jelas Syarief.

    Bukan hanya Syarief, seorang pimpinan MPR lain turut menyoal persoalan memperpanjang masa jabatan presiden. Juni lalu, Majalah Tempo memuat laporan tentang temuan skenario yang dipandang bersumber dari lingkaran Istana guna mendorong memperlama masa jabatan presiden paling lama tiga tahun.

    Baca juga : PDIP Bantah Terlibat Rencana PSI Interpelasi Anies Baswedan

    Bagi Syarief Hasan, Presiden melontarkan jawaban senada, dan menghendaki persoalan itu tidak disangkutkan dengan dirinya. “Sikap beliau itu domain MPR,” ujar politikus Partai Demokrat ini.

    Sementara itu, Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid menyoal tentang pelaksanaan Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024 di tengah masa pandemi Covid-19.

    “Masjid saja ditutup, apalagi tempat pemungutan suara, pasti bakal ditutup,” sebut politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini Sabtu (14/8/21).

    Lebih lanjut, Jazilul menjelaskan bahwa di masa pandemi berbagai hal di luar dugaan. “Kondisinya unpredictable sampai hari ini,” tambahnya.

    Baca juga : Begini Jawaban Ahok Saat Ditanya Pilih Jadi Pejabat atau Pebisnis

    Pembatasan lantaran pandemi, bagi Jazilul akan terus terjadi sampai waktu berlangsungnya Pemilu 2024, sehingga bakal membuahkan masalah.

    “Jika ternyata varian Delta main (ramai) lagi, otomatis seluruhnya ditutup termasuk TPS, jika kejadian seperti ini, maka politikus perlu berkumpul mencari jalan,” imbuhnya.

    

  • Mensos Risma Ikut Bantu Bungkus Nasi Korban Banjir Jember, Hidayat Nur Wahid Geram

    Mensos Risma Ikut Bantu Bungkus Nasi Korban Banjir Jember, Hidayat Nur Wahid Geram

    TIKTAK.ID – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Hidayat Nur Wahid mengkritik pernyataan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini atau yang biasa disapa Risma. Melalui media online, Risma menduga Gunung Semeru erupsi akibat dampak pemanasan global atau global warming.

    Hidayat juga menyoroti Risma yang membantu membungkus nasi untuk korban banjir ketika berkunjung ke Jember, Jawa Timur. Hidayat menilai bukan tugas Mensos membicarakan mengenai penyebab erupsi Semeru dan ikut membungkus nasi untuk korban banjir.

    Politikus PKS ini mengatakan, Mensos seharusnya membuat kebijakan-kebijakan yang solusional dan visioner guna mengatasi bencana alam yang semakin banyak. Ia mencontohkan, salah satunya dengan cara memperbaiki data terkait bantuan sosial (bansos), sehingga masyarakat benar-benar terbantu.

    Baca juga : Fakta-fakta Vaksin Sinovac yang Disuntikkan ke Jokowi yang Masyarakat Perlu Tahu

    “Bukan tugas Mensos mewacanakan soal penyebab erupsi Semeru, atau ikut membungkus nasi untuk korban banjir. Karena bencana alam makin banyak dan luas, maka segeralah membuat kebijakan-kebijakan yang solutif dan visioner, memperbaiki data-data untuk bansos, dan lain-lain. Dengan begitu, rakyat bisa benar-benar terbantu dan Mensos bisa husnul khatimah sebagai menteri,” cuit Hidayat melalui akun Twitternya, @hnurwahid, seperti dilansir Sindonews.com, Rabu (20/1/21).

    Sejumlah warganet pun ikut menanggapi cuitan Hidayat, sehingga prokontra terjadi di kolom komentar cuitan tersebut. Contohnya pemilik akun @KangAsepr yang mengkritik pernyataan Hidayat. Menurutnya, membantu membungkus dan beropini tentang bencana bukan berarti melalaikan tugas dan kewajiban utama sebagai Mensos.

    “Membantu membungkus nasi atau beropini tentang penyebab bencana, tidak berarti melalaikan tugas dan kewajibannya yang utama. Seperti, apakah tugasmu nyinyirin Pemerintah? Tidak kan? Lalu kenapa kamu selalu nyinyir? Ataukah memang nyinyir itu merupakan bagian dari tugasmu?” ucapnya.

    Baca juga : Listyo Sigit Sambangi AHY, Pengamat Sebut Lobi Politik yang Tidak Etis

    Sementara pemilik akun @mahendraright menyetujui perkataan Hidayat.

    “Kalau mensosnya malah bungkusin nasi, lalu siapa yang memberi komando penanganan bantuan sosial untuk seluruh rakyat NKRI? Biarkan saja itu diurus tenaga di bawah, fokus saja dengan urusan-urusan yang lebih penting dan berdampak besar untuk rakyat banyak. Kalau membungkus nasi kan dampaknya hanya di situ,” terangnya.

    Sedangkan pemilik akun @ZamrojiNts membela Risma. Ia menganggap Risma telah memberikan teladan kepada masyarakat untuk membantu korban bencana.

  • Tak Ikut Aksi 1812, Amien Rais: Sudah Cukup Ya, Saya Sudah Sepuh

    Tak Ikut Aksi 1812, Amien Rais: Sudah Cukup Ya, Saya Sudah Sepuh

    TIKTAK.ID – Mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sekaligus inisiator Partai Ummat, Amien Rais menyatakan tidak memiliki rencana untuk berpartisipasi dalam Aksi 1812 yang akan digelar di depan Istana Negara, Jakarta pada Jumat (18/12/20) hari ini.

    “Oh saya kira soal itu sudah cukup ya, apalagi saya sudah sepuh ya,” ujar Amien di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, seperti dilansir CNN Indonesia, Kamis (17/12/20) kemarin.

    Amien mengaku menyerahkan hal tersebut kepada para tokoh yang masih muda-muda untuk menyuarakan aspirasinya. Meski begitu, ia mengklaim sangat mendukung aksi 1812 yang diinisiasi oleh ormas Presidium Alumni (PA) 212 hingga Front Pembela Islam (FPI) tersebut.

    Baca juga : Miris, Media Sosial Jadi Panggung Baru Radikalisme

    “Amat, amat [mendukung]. Asalkan konstitusional,” ucap Amien.

    Sebelumnya, elemen masyarakat yang mengatasnamakan Aliansi Nasional Anti-Komunis (ANAK) NKRI itu berencana mengadakan aksi dengan tuntutan agar kasus penembakan terhadap enam anggota laskar FPI diusut tuntas. Selain itu, mereka juga meminta agar Imam Besar FPI, Habib Rizieq Shihab, dapat dibebaskan tanpa syarat.

    Aksi 1812 sendiri rencananya digelar di depan Istana Negara, Jakarta. Namun di sisi lain, pihak Polda Metro Jaya menegaskan tidak mengeluarkan izin keramaian untuk aksi tersebut.

    Baca juga : Densus 88 Ungkap Ada 20 Ribu Kotak Amal Penyumbang Teroris

    Menurut Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Fadil Imran, pihaknya berencana menyiapkan langkah untuk mencegah potensi pengumpulan massa pada aksi tersebut.

    “Kami akan melaksanakan dalam bentuk operasi kemanusiaan, akan kami laksanakan 3T (testing, tracing, treatment). Dengan begitu, kerumunan bisa dikendalikan,” tutur Fadil.

    Untuk diketahui, menjelang aksi 1812, sejumlah aksi unjuk rasa telah digelar di sejumlah daerah. Salah satu aksi yang pertama digelar yakni berada di Ciamis, Jawa Barat. Bahkan sehari setelah Rizieq dijebloskan ke penjara, sejumlah orang mendatangi Polres Ciamis, guna meminta ditahan oleh polisi.

    Baca juga : Mendadak Ketua DPRD DKI Batal Laporkan Guru Pembuat Soal ‘Anies Selalu Diejek Mega’, Ini Penyebabnya

    Sementara itu, Koordinator Massa Aksi, Wawan Malik Marwan mengklaim mereka datang ke acara Rizieq atas kesadaran sendiri. Ia pun mengaku tidak ada hasutan dari Rizieq untuk membuat kerumunan seperti yang dituduhkan kepolisian.

    Sebelumnya, Rizieq ditangkap karena diduga melakukan penghasutan kerumunan di Petamburan. Ia pun diancam hukuman lebih dari 5 tahun.

  • Sebut Indonesia Tak Punya GBHN, Ketua MPR Ragu Proyek Ibu Kota Baru Bakal Dilanjutkan Penerus Jokowi

    Sebut Indonesia Tak Punya GBHN, Ketua MPR Ragu Proyek Ibu Kota Baru Bakal Dilanjutkan Penerus Jokowi

    TIKTAK.ID – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Bambang Soesatyo menyatakan penting bagi Indonesia untuk memiliki Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Ia menilai sejak GBHN dihilangkan dan diserahkan kepada presiden untuk menyusun visi-misinya, tidak ada lagi kesinambungan dalam pembangunan Indonesia.

    Pria yang akrab disapa Bamsoet itu mengatakan Indonesia telah melakukan pemilihan presiden secara langsung selama dua dekade terakhir, yakni sejak presiden SBY dua periode dan presiden Jokowi dua periode. Namun, ia menyebut selama itu pula belum terjadi kesinambungan pembangunan dari presiden satu ke yang lainnya.

    “Kita seperti menari poco-poco di setiap periodenya, karena setiap program berubah: maju dua langkah, mundur tiga langkah; maju selangkah, mundur dua langkah. Jadi bukan lagi jalan di tempat, bahkan mundur akhirnya,” ujar Bamsoet di gedung DPR/MPR, Jakarta, seperti dilansir Viva.co.id, Sabtu (28/11/20).

    Baca juga : Bikin Geger, ‘Kak Ema’ Kirim Karangan Bunga untuk Habib Rizieq

    Oleh sebab itu, kata Bamsoet, akhirnya MPR bertekad untuk mendorong lahirnya kembali GBHN.

    “Mungkin saja nanti kita ubah namanya menjadi pokok-pokok haluan negara yang menjadi bintang pengarah bangsa ini di dalam lompatan 50-100 tahun yang akan datang,” terang Bamsoet.

    Ia menjelaskan, sejumlah negara lain seperti Singapura, China, dan negara-negara besar, telah memiliki pokok-pokok haluannya sendiri yang akan jadi pedoman bahkan sampai seratus tahun mendatang. Akan tetapi, Indonesia kini belum memiliki hal itu.

    Bamsoet pun menilai dalam beberapa waktu ini, Indonesia harus sadar dan mengejar ketertinggalan. Menurutnya, Indonesia memiliki waktu sedikitnya 25 tahun untuk mencapai ulang tahun emasnya, tapi target itu harus jelas arahnya sehingga diperlukan pokok-pokok haluan negara.

    Baca juga : Anies Terpilih Jadi ‘Gubernur Terpopuler Media Digital 2020’

    Halaman selanjutnya…

  • Bahas Rizieq, JK Singgung ‘Kekosongan Kepemimpinan’ KSP: Maksudnya Presiden, MPR dan DPR?

    Bahas Rizieq, JK Singgung ‘Kekosongan Kepemimpinan’ KSP: Maksudnya Presiden, MPR dan DPR?

    TIKTAK.ID – Deputi IV Bidang Komunikasi, Politik, dan Diseminasi Informasi KSP, Juri Ardiantoro mempertanyakan maksud ucapan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), mengenai kosongnya kepemimpinan penyerap aspirasi yang disampaikan dalam acara webinar DPP PKS. Menurut Juri, pernyataan JK itu tidak relevan jika merujuk pada kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin saat ini.

    “Pertama, perlu diperjelas dulu, apa yang dimaksud dengan ‘kekosongan kepemimpinan aspiratif’. Apakah presiden dan wapres, DPR/MPR, atau kepemimpinan pada institusi-institusi lain? Jika memang merujuk pada kepemimpinan Pak Jokowi-KH Maruf Amin, maka pernyataan Pak JK menjadi tidak relevan,” ujar Juri, seperti dilansir Detik.com, Minggu (22/11/20).

    “Pak Jokowi itu merupakan sosok pemimpin yang lahir dari proses demokrasi. Jadi beliau pun sadar betul untuk memegang dan mewujudkan kepemimpinan yang terbuka dan aspiratif,” lanjut Juri.

    Baca juga : Soal Pangdam Jaya vs FPI, Irma Chaniago: Fadli Zon Mikir Nggak Menhannya Siapa!

    Juri menilai pernyataan JK terlalu politis jika menghubungkan kosongnya kepemimpinan aspirasi dengan pemimpin Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Syihab (HRS). Ia menyatakan hal itu bisa mendelegitimasi kepemimpinan Jokowi.

    Selain itu, Juri menyebut pernyataan JK sejalan dengan yang selama ini digaungkan oleh Habib Rizieq.

    “Pernyataan Pak JK sebagai manuver politik searah dan sejalan dengan apa yang ditunjukkan HRS dan pendukung-pendukungnya. Sebab, gerakan HRS jelas gerakan politik yang dibungkus dengan baju agama,” tutur Juri.

    Baca juga : Twitter Blokir Akun FPI, Aziz Yanuar: Banyak yang Tidak Suka Amar Ma’ruf Nahi Munkar

    Perlu diketahui, JK menjadi pembicara dalam webinar yang diselenggarakan DPP PKS bertajuk “Partisipasi Masyarakat Sipil dalam Membangun Demokrasi yang Sehat” pada Jumat (20/11) lalu. JK menyinggung fenomena Habib Rizieq yang meluas sehingga melibatkan TNI-Polri.

    “Kenapa masalah Habib Rizieq Syihab begitu hebat, sehingga polisi, tentara, ikut turun tangan. Sepertinya kita menghadapi sesuatu yang guncangnya yang ada. Kenapa itu terjadi, ini menurut saya akibat kekosongan kepemimpinan yang dapat menyerap aspirasi masyarakat secara luas,” ucap JK dalam webinar itu.

    “Karena kekosongan itu, maka begitu ada pemimpin yang karismatik, katakanlah karismatik, begitu, atau ada yang berani memberikan alternatif, maka orang mendukungnya. Hal ini menjadi suatu masalah, dan Habib Rizieq adalah suatu indikator bahwa ada proses yang perlu diperbaiki dalam sistem demokrasi kita,” imbuhnya.

  • PPP Cari Ketum Baru, Nama Sandiaga Uno Hingga Khofifah Masuk Bursa

    PPP Cari Ketum Baru, Nama Sandiaga Uno Hingga Khofifah Masuk Bursa

    TIKTAK.ID – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bakal menyelenggarakan Muktamar pada pertengahan Desember 2020. Salah satu agendanya adalah pemilihan Ketua Umum (Ketum) baru PPP.

    Sekretaris Jenderal PPP, Arsul Sani mengungkapkan enam kandidat yang bakal menjadi Ketua Umum tersebut. Menurut Arsul ada dari kader internal dan ekstrenal.

    Untuk internal ada nama kader PPP‎ Suharso Monoarfa, Akhmad Muqowam, dan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Mardiono.

    Baca juga : Tak Terima Aksinya Diremehkan Megawati, Demonstran Muda: Apa Sumbangsih Ketum PDIP itu untuk Indonesia?

    Sementara untuk eksternal ada nama Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan mantan Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf (Gus Ipul).

    ’’Memang saat ini banyak disebut nama yang diusulkan dari Suharso, Mardiono, Ahmad Muqowam, Khofifah, Gus Ipul sampai dengan Sandiaga Uno,” ujar Arsul kepada wartawan, Rabu (28/10/20).

    Arsul mengatakan, partai yang sudah eksis sejak era Orde Baru itu terbuka dengan usulan terhadap orang-orang yang ingin mencalonkan diri menjadi Ketua Umum periode 2020–2025 tersebut.

    Baca juga : PDIP Bakal Duetkan Prabowo-Puan, Ganjar Geser ke Nasdem?

    ’’Karena PPP ingin membangun Muktamar yang berbasis tradisi demokrasi yang baik. Maka kami terbuka dengan usulan dan aspirasi tersebut,’’ katanya.

    Lebih lanjut, Wakil Ketua MPR itu menambahkan, rencana Muktamar tersebut masih belum diketahui tempatnya.

    Namun para kader sudah mengusulkan hajatan akbar tersebut dilakukan di Makassar.

    Baca juga : Benarkah Jika Habib Rizieq Pulang, Bakal Langsung Ditangkap Polisi?

    ’’Karena selama ini PPP bermuktamar di Pulau Jawa. Padahal Sulawesi Selatan termasuk salah satu lumbung suara PPP,’’ ungkapnya.

    Arsul berujar Muktamar tersebut akan dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan yang ketat. Sehingga nantinya peserta wajib melakukan tes swab terlebih dahulu.

    ’’Kemudian ketentuan 3M memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan akan kami terapkan secara ketat,” tegasnya.