TIKTAK.ID

Tag: MPR

  • Genap Setahun Periode Kedua Jokowi-Ma’ruf di Mata Wong Cilik: Ampun, Angel Tenan, Cuma Makan Janji

    Genap Setahun Periode Kedua Jokowi-Ma’ruf di Mata Wong Cilik: Ampun, Angel Tenan, Cuma Makan Janji

    TIKTAK.ID – Kalangan masyarakat kecil (wong cilik) menilai pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin tak memberikan sama sekali perbaikan ekonomi hingga setahun masa jabatan keduanya.

    Memang, ada pandemi Covid-19 dalam 9 bulan terakhir. Masalahnya, Pemerintah malah menerbitkan kebijakan kontroversial, seperti Omnibus Law, alih-alih fokus pada penanganan pandemi secara langsung oleh Pusat.

    Tepat setahun lalu, Jokowi-Ma’ruf resmi dilantik MPR sebagai Presiden-Wakil Presiden, setelah memenangkan Pilpres 2019 dengan ragam janji yang tampak berpihak pada rakyat kecil. Namun, fakta di lapangan menunjukkan kenyataan yang jauh berbeda.

    Baca juga : Said Aqil Bilang Jokowi Cucu Kandung Nabi Musa, Bagaimana Faktanya?

    Junaedi (40), warga Cianjur yang bekerja sebagai penjual gorengan di Jakarta Selatan, mengatakan dalam setahun ini keuangannya justru makin seret.

    Padahal, pada Pilpres 2019 ia mencoblos Jokowi karena janji-janjinya yang tampak hendak memberi kemudahan untuk rakyat, misalnya Kartu Sehat, Kartu Prakerja, dan Kartu Indonesia Pintar.

    “Waduh, setahun terakhir mah justru pailit, enggak ada seneng-senengnya, ampun saya,” cetus dia, ditemui di lokasi jualannya, Senin (19/10/20).

    Baca juga : Meski Dikritik, Jokowi Serahkan Naskah UU Cipta Kerja ke NU, MUI dan Muhammadiyah

    “Padahal dulu saya milih karena katanya bisa gampang kalau berobat, bisa dapet kerja, [sekarang] malah enggak ada bedanya, istilahnya saya cuman makan janji, yang ada makin sulit,” tuturnya.

    Saat ditanyai perihal kepuasannya terhadap kinerja Jokowi, ia menyebut sama sekali tidak puas. Dirinya sempat berekspektasi tinggi kepada Jokowi, setidaknya dapat menurunkan harga bahan pokok hingga makin terjangkau.

    “Enggak ada [kepuasan], nol besar, sama sekali enggak puas. Saya harapannya tinggi ke Pak Jokowi, sekarang sama sekali enggak ada,” keluhnya.

    Baca juga : Survei Kepercayaan Publik: Jokowi 60 Persen, Terawan 45 Persen

    Senada, Suratmi (45), warga asal Wonogiri, sambil berkaca-kaca mengaku keuangannya memburuk dalam setahun terakhir. Ia yang berjualan bakso keliling kompleks mengatakan sepi pembeli.

    Dalam sehari, dia biasanya bisa menabung hingga Rp200 ribu. Kini, ia hanya bisa bertahan hidup tanpa bisa menabung untuk masa depan.

    Halaman selanjutnya…

  • Jimly: UU Ciptaker itu ‘Obsesi Besar’ Jokowi Sendiri yang Tak Bisa Diapa-apakan Lagi

    Jimly: UU Ciptaker itu ‘Obsesi Besar’ Jokowi Sendiri yang Tak Bisa Diapa-apakan Lagi

    TIKTAK.ID – Anggota DPD RI, Prof Jimly Asshiddiqie mendukung langkah serikat buruh yang berencana mengajukan judicial review UU Cipta Kerja atau Ciptaker ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    Jimly mengatakan, karena RUU Ciptaker telah disetujui DPR menjadi UU, maka demokrasi kuantitatif sudah membuat keputusan final. Artinya secara materil, UU itu sudah selesai.

    Karena itu, UU dengan konsep Omnibus Law itu tinggal mengikuti formalitas administrasi untuk disahkan oleh Pemerintah. Bila dalam 30 hari tidak diteken oleh Presiden Joko Widodo, ia otomatis jadi UU.

    Baca juga : Tolak UU Cipta Kerja, 4 Ormas Islam Desak Jokowi Mundur dan 7 Partai Pendukungnya Dibubarkan

    “Secara materil, sudah tidak bisa diapa-apakan. Sudah disahkan, dan tidak ada lagi yang bisa mengelak, karena Presiden sendiri sebagai pribadi, itu punya obsesi dan sudah berkali-kali dipidatokan, sudah berkali-kali dirapatkan. Jadi, ini maunya Presiden sendiri,” ucap Prof Jimly saat berbincang dengan jpnn.com, Sabtu (10/10/20).

    Obsesi untuk melahirkan UU Ciptaker ini menurut Prof Jimly, dilakukan Jokowi dengan menggerakkan semua partai koalisi, beserta para Ketua Umumnya. Terutama, dalam proses legislasi di parlemen.

    “Sehingga ini betul-betul menjadi kehendak, pilihan sikap mutlak dari Pemerintah, dan penguasa politik sekarang. Baik yang ada di eksekutif maupun legislatif,” jelas Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia (UI) ini.

    Baca juga : KAMI Buka Posko Bantuan Advokasi Pendemo Omnibus Law Korban Kekerasan Polisi

    Sebelumnya pada Jumat sore (9/10/20), Presiden Jokowi menegaskan bahwa Omnibus Law UU Cipta Kerja sangat penting untuk menciptakan iklim ekonomi yang baik bagi negara. Namun menurut Prof Jimly Asshiddiqie, tanpa argumentasi presiden itu pun, rakyat harus memahami bahwa lahirnya UU Cipta Kerja memang kehendak pribadi Presiden ketujuh RI tersebut. Apalagi, ide mengenai Omnibus Law ini sudah dipidatokan Presiden Jokowi secara resmi di depan forum MPR/DPR pada 16 Agustus 2020, bahkan waktu pelantikan 20 Oktober 2020.

    Selain itu, gagasan ini sudah dirapatkan berkali-kali di sidang kabinet terbatas.

    “Jadi, jangan lagi ada lagi yang menganggap, oh ini bukan presiden, oh ini maunya menteri anu, menteri ini, tidak. Ini sudah kehendak kolektif kepemimpinan sekarang, dan ini sudah diputus secara materil, sudah selesai,” tegas tokoh asal Sumatera Selatan ini.

    Baca juga : Jokowi Beberkan Soal Pentingnya Omnibus Law UU Cipta Kerja

    Halaman selanjutnya…

  • Amien Rais Umumkan Partai Ummat, FPI Minat Gabung?

    Amien Rais Umumkan Partai Ummat, FPI Minat Gabung?

    TIKTAK.ID – Mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Amien Rais telah membentuk partai politik baru. Belakangan ia telah mengumumkan bahwa partai barunya itu diberi nama Partai Ummat.

    Amien mengatakan Partai Ummat akan menjadi penyalur aspirasi umat yang selama ini suaranya tidak didengar oleh Pemerintah. Ia juga mengklaim Partai Ummat merupakan partai Islami yang berasas Pancasila dan UUD 1945.

    Sementara itu, Sekretaris Utama Front Pembela Islam (FPI) Munarman menyebut pihaknya belum mau terburu-buru menentukan pilihan, apakah akan merapat ke partai tersebut atau tidak. Pasalnya, ia mengatakan pihaknya akan melihat bagaimana perkembangan dan keseriusan Amien dalam memperjuangkan suara umat Islam.

    Baca juga : Balas Ancaman Moeldoko, Din Syamsuddin: KAMI Bukan Sekumpulan Pengecut

    “FPI sedang wait and see,” ujar Munarman, seperti dilansir JPNN.com, Jumat (2/10/20).

    Munarman pun enggan mengomentari lebih jauh soal sikap dari Amien itu. Munarman menyatakan bahwa FPI hanya patuh kepada perintah Imam Besar FPI, Habib Rizieq Shihab.

    Seperti diketahui, Amien telah secara resmi mengumumkan partai baru yang didirikannya, Partai Ummat, melalui akun YouTube Amien Rais Official pada Kamis (1/10/20). Kemudian ia juga menyampaikan slogan partainya, yakni bertekad bekerja dan berjuang bersama anak bangsa dalam menghadapi kezaliman serta menegakkan keadilan.

    Baca juga : Polisi Buru 4 Buron Kasus Penyerangan Midodareni Solo, Total 12 Tersangka Tertangkap

    “Partai Ummat akan bekerja dan berjuang untuk memegang teguh Pancasila, UUD 1945, dan semua aturan demokrasi universal. Akhirnya, iyyaaka na’budu wa iyyaaka nasta’iin, hanya kepada Allah kami menyembah dan hanya kepada-Nya pula kami memohon pertolongan. Allahuakbar, merdeka!” ucap Amien.

    Ia menilai semboyan dan asas tersebut akan membimbing aksi, kiprah, aktivitas, gerakan dan pengorbanan ia dan para sahabatnya.

    “Singkatnya, lebih baik dari situasi dan kondisi kita pada saat ini,” ucapnya.

    Baca juga : Akun FB yang Sandingkan Foto Ma’ruf Amin dan Bintang Porno Jepang Ternyata Ketua MUI Tanjung Balai

    Sementara itu, Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi menegaskan, Amien Rais secara resmi sudah tidak lagi menjadi bagian dari keluarga besar PAN menyusul diumumkannya partai baru tersebut.

    “Hal ini berarti secara resmi dan legal konstitusional, Pak Amien Rais sudah keluar dan meninggalkan PAN. Pak Amien yang merupakan salah satu pendiri dan mantan Ketua Umum PAN 2000-2005 sudah tidak lagi menjadi bagian dari keluarga besar PAN,” terang Viva, mengutip Kompas.com, Kamis (1/10/20).

  • Anggota MPR Fraksi Demokrat Sebut Krisis 2020 Beda Jauh dengan 1998, Maksudnya?

    Anggota MPR Fraksi Demokrat Sebut Krisis 2020 Beda Jauh dengan 1998, Maksudnya?

    TIKTAK.ID – Anggota MPR dari Fraksi Demokrat, Herman Khaeron menyatakan UMKM dan koperasi sebagai pilar perekonomian bangsa. Walaupun terdapat ketimpangan pada pertumbuhan di pihak usaha kecil dengan perusahaan besar.

    Bagi Herman, UMKM adalah jangkar perekonomian. Walaupun begitu perlu dimengerti sektor ini bukanlah sektor utama untuk pertumbuhan ekonomi. Diakui terdapat ketimpangan selama proses tumbuhnya UMKM dan perusahaan besar.

    “Jumlah UMKM kita mencapai puluhan juta. Dan UMKM itu jangkar perekonomian,” sebut Herman saat Diskusi Empat Pilar MPR bertema “Optimalisasi Pemberdayaan UMKM di Tengah Pandemi” di gedung parlemen, Jakarta, Senin (31/8/20).

    Baca juga : Akhirnya, Pemerintah Turunkan Tarif Listrik Non-Subsidi Rp 22,5 per kWh

    Catatan dari data jumlah sektor tersebut sekitar 27 juta sampai 60 juta, perlu selalu diperbarui. Lantaran, krisis yang berlangsung di tahun 2020 ujar Herman, berbeda dibanding krisis yang dihadapi di tahun 1998.

    “Pada tahun 1998, yang terpukul cuma pada sektor perekonomian. Beda dengan krisis saat ini,” katanya.

    Di masa pandemi ini yang mengalami efek tak hanya sektor ekonomi tetapi juga sektor kesehatan. Dampak itu diketahui terjadi pada semua negara di dunia.

    Baca juga : PA 212 Bakal Gelar Nobar G30S/PKI Serentak di Musala dan Masjid

    Dijelaskan Herman, jika di tahun 1998, selama krisis ekonomi masyarakat masih bisa jalan-jalan, berbincang bersama tetangganya, juga bebas melakukan aktivitas yang beragam. Tetapi aktivitas semacam itu tak dapat dialami oleh masyarakat pada masa sekarang.

    “Antar tetangga pun sudah saling curiga, jangan-jangan menularkan Covid-19,” ungkapnya.

    Semua jenis usaha bisa dikatakan mengalami goncangan. Meski demikian disebut ada sektor yang masih bisa berjalan pada masa pendemi Covid-19. Sektor itu di antaranya bidang pangan, farmasi, dan kesehatan.

    Baca juga : Ahok Tak Dicopot karena Pemerintah Ada Kepentingan dengan China, Apa Benar?

    Lebih lanjut, Herman menyarankan, untuk menumbuhkan sektor ekonomi dan usaha, Pemerintah dan masyarakat perlu menuntaskan persoalan yang terjadi tanpa segmentasi.

    “Harus ada kerja yang komprehensif baik untuk mengatasi pandemi juga memulihkan UMKM maupun usaha yang besar,” imbuhnya.

    Di samping itu, Rektor Universitas Paramadina Prof. Firmanzah menyatakan, UMKM memiliki andil yang sangat besar pada pertumbuhan ekonomi. Kontribusi bagi PDB hingga lebih dari 60 persen. Sektor ini juga bisa memberdayakan tenaga kerja dalam jumlah besar.

    Baca juga : Jokowi Warning Anies Cs: Hati-hati..!

    Firmanzah mengungkapkan, model perekonomian Indonesia lain dengan di Singapura, Malaysia, dan Thailand. Di negara-negara tersebut, orientasinya ekspor. Sedangkan model perekonomian di Indonesia merupakan perekonomian kerumunan. Model perekonomian semacam ini, yakni 99 persen berupa UMKM, menjadi penopang perekonomian. Tumbuh atau tidaknya perekonomian, mengikuti sektor ini.

  • Heran Banyak yang Tak Suka Pemerintahan Jokowi, Megawati: Padahal Dipilih Langsung!

    Heran Banyak yang Tak Suka Pemerintahan Jokowi, Megawati: Padahal Dipilih Langsung!

    TIKTAK.ID – Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri keheranan lantaran adanya pihak yang tak suka terhadap pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan menghendaki Jokowi mengundurkan diri dari posisi Presiden.

    Keheranan itu disebabkan jabatan Kepala Negara kini dipilih oleh rakyat dengan proses pemilu langsung, bukan seperti era sebelum Reformasi yang pemilihannya melalui MPR RI.

    “Banyak orang tak suka dengan pemerintahan sekarang. Padahal pemerintahan ini Pilkada-nya (Pemilu) langsung, bukannya (seperti) dulu oleh MPR. Tolong diingat,” terang Megawati dalam acara pengumuman pasangan calon pada Pilkada 2020, Jumat (28/8/20).

    Baca juga : Usul Anies Soal Pesepeda Melintas di Tol, ITW: Anggap Saja Usul Orang Belum Ngerti

    “Lah kok bisa-bisanya minta Pak Jokowi mundur,” imbuh putri Presiden ke-1 RI itu.

    Sosok Presiden ke-5 RI itu tak merujuk pernyataannya untuk tokoh tertentu.

    Megawati pun memperingatkan kepada semua kader bahwa Jokowi merupakan kader yang diusung penuh oleh PDI-P dengan modal dasar jumlah kursi di parlemen.

    Oleh karena itulah, para kader seyogiyanya mengawal pemerintahan Jokowi sampai selesai masa jabatan.

    Baca juga : Langkah RCTI dan iNews Gugat Uji Materi UU Penyiaran Diduga Hanya Trik Kapitalis Menangkan Persaingan Usaha

    “Dia Presiden kita. Kebetulan orang PDI-P, dari awal kita usung dia (Jokowi). Ada pengusung, ada pendukung. Kadang sering dibaurkan, padahal salah. Kita pengusung. Pendukung ya dapat dilihat yang lain,” sebut Megawati.

    Di samping itu, kepada para pasangan bakal calon Kepala Daerah yang sudah diusung PDI-P, Megawati berpesan supaya bertanggung jawab melanjutkan aspirasi rakyat dengan menjalankan program kerja yang sesuai.

    Megawati memberikan kepercayaan sepenuhnya bagi bakal calon Kepala Daerah yang sudah diberikan surat rekomendasi di wilayah Pilkada masing-masing. Ia juga menekankan agar jangan sampai terjadi bakal calon Kepala Daerah dari PDI-P mementingkan kepentingan pribadi di atas kepentingan golongan.

    Baca juga : Kominfo: Tanpa Data, Jangan Tuding Pemerintah Terlibat Peretasan Akun Aktivis Kritis dan Situs Web Media Massa

    “Kalian dipilih rakyat, kemudian cuma keasyikan sebagai pribadi, saya bupati ini, wali kota ini, tidak jelas programnya apa, nyuruh sana sini. Seluruh program itu harusnya diberikan ke rakyat,” imbuh Megawati.

    Masih dalam acara yang sama, Megawati menyebutkan bahwa pemerintahan Presiden Jokowi sedang berupaya keras agar Indonesia tidak jatuh mengalami resesi di tengah krisis akibat terdampak pandemi Covid-19.

  • Amien Rais Duga Pelaku Pembakaran Kantor Kejagung Orang Dalam, Atas Suruhan ‘MTC’

    Amien Rais Duga Pelaku Pembakaran Kantor Kejagung Orang Dalam, Atas Suruhan ‘MTC’

    TIKTAK.ID – Politisi senior Amien Rais ikut angkat bicara mengenai insiden kebakaran gedung Kejaksaan Agung RI (Kejagung RI). Amien curiga gedung Kejagung sengaja dibakar, dan ia merasa khawatir jika pelakunya adalah orang dalam yang ia sebut sebagai “MTC” alias ‘Mafia Taipan Cukong’.

    Amien mengungkapkan kekhawatirannya itu dalam sebuah video yang diunggah pada Selasa (25/8/20).

    “Saya juga khawatir yang bakar gedung Kejaksaan itu, itu simbol keadilan. Tentu orang dalam, dan atas perintah MTC itu,” ujar Amien, seperti dilansir Suara.com.

    Baca juga : PKS Ngotot Minta Ahok Dipecat dari Komut Pertamina, Apa Alasannya?

    Pria berusia 76 tahun itu mengatakan tidak bermaksud berspekulasi tentang kebakaran gedung Kejaksaan Agung, namun hanya mengungkapkan kekhawatirannya saja.

    “Saya menghargai Jubir Kejagung, tapi saya bisa ingatkan, ini bukan spekulasi tapi kekhawatiran. Jangan-jangan nanti terbuka lagi, berkas Djoko Tjandra nanti hilang walau dijamin Mahfud (Mahfud MD), tapi kan itu jaminan yang belum jelas ya, dia kan khas seperti itu omongannya. Terus terang saja saya khawatir,” ucap Amien.

    Kemudian Amien mengaitkan insiden kebakaran Kejaksaan Agung dengan peristiwa kebakaran yang menghanguskan gedung Bank Indonesia pada 1997 silam.

    Baca juga : Prabowo Jalin Kesepakatan dengan Komjen Pol Boy Raffi, Soal Apa?

    “Saya mengingatkan kebakaran yang terjadi di Gedung BI, di mana disimpan seluruh berkas skandal BLBI, dan hilang. Kemudian ada yang mengatakan demi hukum, BLBI telah selesai, data-data skandal itu sudah selesai,” ucapnya.

    Lebih lanjut, Amien menuding pelaku pembakaran gedung BI waktu itu adalah orang dalam atas suruhan seseorang yang ia sebut sebagai MTC.

    “Siapa yang dulu membakar Gedung BI, tentu orang dalam. Siapa yang menyuruh, saya memang bisa keliru, tapi saya boleh menduga. Siapa lagi kalau bukan penggasak ratusan triliun, MTC Mafia Taipan Cukong, akhirnya selesai 20 tahun lalu,” imbuh mantan Ketua MPR ini.

    Baca juga : Amien Rais Siapkan ‘PAN-Perjuangan’, Target Launching Akhir 2020

    Amien juga mengingatkan bahwa jika keadilan tidak ditegakkan maka bisa meruntuhkan segala sistem pemerintahan, apapun bentuknya.

    “Kalau negeri ini seperti itu terus, saya khawatir pada saat tertentu ada titik di mana kita tidak bisa lagi punya harapan masa depan bangsa kita ini. Sebab, prinsipnya kalau keadilan tidak ditegakkan, maka lama atau cepat pasti akan runtuh, itu sudah hukum law of nature, law of politics,” terangnya.

  • Amien Rais Dikabarkan Siap Merapat ke KAMI

    Amien Rais Dikabarkan Siap Merapat ke KAMI

    TIKTAK.ID – Amien Rais disebut tengah bersiap mendukung gerakan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Politikus senior PAN yang pernah menjadi Ketua MPR periode 1999-2004 itu dikabarkan bakal mengajak Koalisi besutan Din Syamsuddin itu.

    “(Amien Rais) memberikan dukungan atas inisiatif KAMI yang membawa tema menyelamatkan Indonesia,” kata loyalis Amien Rais, Agung Mozin sebagaimana dilansir detikcom, Kamis (20/8/20).

    Bagi Agung Mozin, pihak Amien Rais memiliki kemungkinan bakal beriringan bersama dengan KAMI. Amien Rais bersedia bergabung bersama tokoh-tokoh yang terlibat di KAMI, sebagaimana Gatot Nurmantyo, Rocky Gerung, Ahmad Yani, Titiek Soerharto dan lainnya.

    Baca juga : PDIP Minta Jokowi Buka Dialog dengan KAMI, Bukan Hanya Kelompok yang ‘Satu Suara’ dengan Dirinya Saja

    “Saling dukung dan bahu-membahu. Mungkin pada satu titik bakal bergabung karena punya ide yang sama,” ujar Agung Mozin.

    KAMI dan pihak Amien Rais, dikatakan Agung Mozin, mempunyai kesamaan. “Agenda KAMI telah sesuai dengan Risalah Politik Pak Amien,” lanjutnya.

    Tentang Amien Rais yang saat ini menjadi salah satu pihak oposisi terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Agung mengungkapkan bahwa pria berusia 76 tahun itu bertindak merefleksikan salah tokoh yang memperingatkan Pemerintah. Amien memandang kondisi kini telah bergeser jauh dari cita-cita Reformasi.

    Baca juga : Mantan Pejabat Jokowi dan Eks Pendukung Prabowo Bentuk Kelompok Oposisi, Siasat untuk Pemilu 2024?

    “Posisi dan sikap Pak Amien telah jelas seperti yang dia sampaikan dalam beberapa hari sebelumnya. Sebagai gerakan moral tentu tiada masalah mengingatkan Pemerintah,” imbuh Agung Mozin.

    “Sebagai tokoh Reformasi yang melihat cita-cita Reformasi telah melenceng dari cita-cita awal,” tambah dia.

    Sebagaimana telah diketahui, Amien Rais baru saja menyatakan Risalah Kebangsaan. Isinya, seputar kritik terhadap kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi.

    Baca juga : ‘Kecewa’ dengan Menteri Jokowi, Sri Mulyani: Saya Pikir Mereka Semua seperti Saya, Ternyata…

    “Jadi saya tulis risalah itu menunjukkan bahwa 6 tahun Pak Jokowi jadi presiden itu semuanya emang merosot jadi tidak terbantahkan. Apalagi Papua itu, sekarang itu telah sangat eksklusif, nah jadi, menurut saya jika memang Pak Jokowi tidak memiliki kompetensi, ya resign,” sebut Amien Rais dalam konferensi pers, Kamis (13/8/20).

    Amien menghendaki supaya Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) bisa mengambil alih proses pengunduran diri. Amien menyatakan Jokowi sebagai sosok yang bermartabat namun tak bisa mengubah kondisi bangsa yang dinilainya kini lebih buruk.

    “Dan kemudian MPR mengambil alih bagaimana caranya. Namun saya kira dia (Jokowi) bermartabat, jadi telah berusaha segala macam, namun keadaan lantas semakin memburuk,” kata Amien.

  • Jokowi Beberkan Proyek Lumbung Pangan yang Digarap Prabowo

    Jokowi Beberkan Proyek Lumbung Pangan yang Digarap Prabowo

    TIKTAK.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) diketahui sempat menyinggung soal lumbung pangan nasional saat sidang tahunan MPR/DPR, Jumat (14/8/20). Jokowi menyampaikan bahwa di tengah pandemi virus Corona (Covid-19) saat ini, ketahanan pangan bangsa Indonesia harus dijaga. Jokowi mengatakan salah satu upaya menjaga ketahanan pangan yakni menjamin kelancaran rantai pasokan pangan.

    “Demikian pula halnya dengan ketahanan pangan. Dengan menjamin kelancaran rantai pasokan makanan dari hulu produksi hingga hilir distribusi, ke seluruh wilayah negeri,” ujar Jokowi di Gedung Kura-Kura, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, seperti dilansir Kumparan.com, Jumat (14/8/20).

    Tidak hanya menjaga rantai pasokan pangan, Jokowi juga mengungkapkan upaya menciptakan ketahanan pangan antara lain dengan cara menjamin efisiensi produksi pangan, peningkatan nilai tambah bagi petani, penguatan koperasi, serta pengembangan metode korporasi petani.

    Baca juga : Sri Mulyani Terkenang 22 Tahun Lalu: Jokowi Dapat Berkah Luar Biasa dari Krisis Ekonomi

    Pada kesempatan itu, Jokowi juga meyoroti program lumbung pangan nasional yang tanggung jawabnya diserahkan kepada Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto. Jokowi menyatakan lumbung pangan yang diserahkan pada Prabowo itu dibangun untuk memperkuat cadangan pangan nasional.

    “Food estate saat ini sedang dibangun untuk memperkuat cadangan pangan nasional. Bukan hanya di hulu, tetapi juga bergerak di hilir produk pangan industri,” tutur Jokowi.

    “Bukan lagi menggunakan cara-cara manual. Melainkan sudah menggunakan teknologi modern dan pemanfaatan kecanggihan digital. Jadi bukan hanya untuk pasar domestik, tetapi juga untuk pasar internasional,” imbuh mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

    Baca juga : Minta Jokowi Rombak Separuh Kabinetnya, Amien Rais Sindir Nadiem ‘Ahli Pergojekan’

    Kemudian Jokowi menjelaskan, kini program lumbung pangan nasional tengah dikembangkan di Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara. Menurutnya, program yang sama juga akan ikut dikembangkan di beberapa provinsi lain.

    “Program lumbung pangan nasional ini adalah sinergi antara Pemerintah, pelaku swasta, dan masyarakat sebagai pemilik lahan maupun sebagai tenaga kerja,” ucap pria asal Solo itu.

    Sebelumnya, Jokowi berharap lumbung pangan dapat memproduksi cadangan pangan yang dibutuhkan Indonesia jika terjadi krisis. Ia menjelaskan, Prabowo diserahi tanggung jawab karena sektor pertahanan tak melulu soal ketahanan militer.

    Baca juga : KSAD dan Pangdam ‘Satroni’ Rumah Ganjar Pranowo Malam-malam, Ada Hal Gawat Apa?

    “Kita perlu mengantisipasi krisis pangan secara cepat, dengan membuat cadangan pangan strategis. Yang namanya pertahanan itu bukan hanya urusan alutsista, tapi juga ketahanan di bidang pangan juga termasuk bagian dari itu,” terang Jokowi saat berbincang dengan wartawan di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (13/7/20).

  • Minta Jokowi Rombak Separuh Kabinetnya, Amien Rais Sindir Nadiem ‘Ahli Pergojekan’

    Minta Jokowi Rombak Separuh Kabinetnya, Amien Rais Sindir Nadiem ‘Ahli Pergojekan’

    TIKTAK.ID – Mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Amien Rais meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera melakukan perombakan (reshuffle) Kabinet terhadap separuh menterinya yang dinilai tidak mumpuni. Permintaan tersebut tertuang dalam rekomendasi Amien dalam risalahnya, yang menyatakan apabila Jokowi tak ingin turun dari jabatannya sebagai Kepala Negara.

    “Masih ada harapan, kalau sekitar separuh menteri Kabinet Pak Jokowi yang tidak kompeten segera direshuffle dengan mereka yang jauh lebih mumpuni. Hal itu dapat dilihat berdasarkan track record, pengetahuan, pengalaman, dan komitmen kerakyatan,” ujar Amien dalam pemaparan Risalahnya yang berjudul “Pilihan Buat Pak Jokowi: Mundur atau Terus?” di Resto Pulau Dua, Jakarta Pusat, seperti dilansir Sindonews.com, Kamis (13/8/20).

    Namun ketika Amien disinggung lebih jauh siapa saja deretan menteri yang pantas dilakukan reshuffle versinya, ia tak mau menyebutkan nama menteri tersebut secara jelas. Meski begitu, Amien hanya mengisyaratkan ada jajaran menteri Jokowi yang tidak kompeten di bidangnya.

    Baca juga : KSAD dan Pangdam ‘Satroni’ Rumah Ganjar Pranowo Malam-malam, Ada Hal Gawat Apa?

    “Misalnya ahli pergojekan yang jadi ahli pendidikan. Kemudian orang yang hidupnya bak surgawi, tiba-tiba memikirkan rakyat,” ucap Amien.

    Amien menjelaskan, jika opsi ini dilakukan, maka dia masih menaruh harapan besar jika Jokowi sebagai Kepala Negara mau memperbaiki catatan kinerja buruk yang dinilainya telah gagal untuk membawa bangsa Indonesia lebih maju ke depannya.

    “Kita kan husnudzon (berprasangka baik-red) toh ya kan, siapa tahu saja kemudian jadi bagus,” terang Amien.

    Baca juga : PDIP Respons ‘Dingin’ Keputusan Gerindra yang Kembali ‘Ngebet’ Capreskan Prabowo

    Pada kesempatan lain, Direktur Eksekutif Periskop Data, Muhamad Yusuf Kosim menyebut menteri yang paling layak diganti adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim.

    “Kebijakan Nadiem di era pandemik Corona tidak terlalu baik. Misalnya pembelajaran online, cara belajar jarak jauh yang tidak memperhatikan infrastruktur seperti internet dan kesiapan guru di seluruh penjuru Nusantara,” jelas Yuko, mengutip Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (14/8/20).

    Menurut Yuko, meski bencana non alam virus Corona baru (Covid-19) memang datang tiba-tiba dan tak disangka, tetapi seharusnya Nadiem melakukan percepatan dengan inovasi-inovasi yang memudahkan. Yuko pun beranggapan Nadiem terkesan tidak memahami kondisi Indonesia secara menyeluruh.

  • MPR: Pidato Jokowi di Sidang Tahunan MPR Harus Beri Harapan, Kalau Tidak…

    MPR: Pidato Jokowi di Sidang Tahunan MPR Harus Beri Harapan, Kalau Tidak…

    TIKTAK.ID – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Fadel Muhammad berharap pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menyampaikan laporan kinerja lembaga negara dalam Sidang Tahunan MPR memberi harapan kepada masyarakat yang sedang menghadapi kesulitan di tengah pandemi virus Corona (Covid-19).

    Fadel mengatakan pidato presiden harus menyampaikan sesuatu yang memberi harapan kepada rakyat.

    Baca juga: Novel Baswedan: Presiden Jokowi Berkontribusi Langsung terhadap Pelemahan KPK, Ironi!

    “Pidato Presiden Jokowi dalam Sidang Tahunan MPR jangan hanya biasa-biasa saja, melainkan harus membawa harapan bagi masyarakat yang sedang sulit karena pandemi Covid-19,” ujar Fadel Muhammad dalam Media Expert Meeting dengan tema “Sidang Tahunan MPR: Konvensi Ketatanegaraan dalam Rangka Laporan Kinerja Lembaga Negara” di Bandung, Jawa Barat, Jumat (7/8/20), seperti dilansir Tempo.co.

    Menurut Fadel, saat ini Pemerintah Indonesia tengah menghadapi masalah pandemi Covid-19 yang belum mereda bahkan jumlah kasus positif bertambah banyak, di sisi lain ekonomi lesu. Ia menilai persoalannya adalah bagaimana kita menangani masalah itu.

    Baca juga: Jokowi Sebut Ada Hikmah di Tengah Wabah Corona, Apa Saja?

    “Pihak MPR berpendapat bahwa Pemerintah harus berani mengambil langkah-langkah terobosan, dan tidak boleh menunggu. Saat ini kita menunggu, dana di bank tidak tersalurkan, usaha kecil tidak bergerak, dan tidak ada kebijakan khusus untuk kredit tanpa agunan,” ucap Fadel.

    Halaman selanjutnya…